Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menegaskan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bukan merupakan bukti kepemilikan lahan.

“Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan PBB itu bukan tanda kepemilikan. Bukti kepemilikan lahan adalah sertifikat atau girik,” tegasnya, Selasa (16/2/2016).

Hal ini dikatakan Ahok terkait dengan penolakan warga Kalijodo untuk digusur dengan argumen mereka setiap tahun membayar PBB.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menerangkan, berdasarkan Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang, kawasan Kalijodo termasuk dalam jalur hijau. Pada kenyataannya, saat ini banyak berdiri bangunan permanen yang digunakan sebagai hunian dan komersil untuk tempat hiburan malam.

“Kamu dudukin tanah negara aja salah, bisa dipidana. Apalagi kamu dudukin tanah negara terus disewakan atau jadi tempat komersil,” tandasnya.

Ditambahkan olehnya, semua bangunan yang berada di kawasan hijau, akan ditertibkan dan dipidanakan.

“Punya siapapun, kita tertibkan, pidanakan. Seasons City itu mah ngomong aja. Kalau kamu bangun di (jalur) hijau, sudah dipidana,” ucap Ahok penuh penekanan.

Sebelumnya, 10 perwakilan warga Kalijodo yang dipimpin tokoh masyarakat setempat Daeng Azis dan Ketua RT 002 RW 05, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Kunarso Suro Hadiwiyojo memprotes rencana penutupan Kalijodo sekaligus mengadukan masalah ini ke DPRD DKI Jakarta, Senin (15/2/2016) kemarin.

“Permintaan warga, jangan sampai ditutup karena banyak orang yang mengais rezeki di situ. Warga sekitar tidak terganggu, di sana ada gereja, mesjid, ada pengajian pula. Kalau dibilang di RTH, jalur hijau, kok Season City dan Taman Anggrek yang statusnya sama dengan Kalijodo tidak ikut dibongkar. Ini namanya tidak adil," gerutu Hadi di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
Narsum: http://www.infonitas.com/properti/wu...erimbang/13926

PBB jd jah ga ckup