- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Bersaksi di Sidang UPS, Ahok: Kalau Tahu Saya Tempeleng
TS
SENSORpan
Bersaksi di Sidang UPS, Ahok: Kalau Tahu Saya Tempeleng
Bersaksi di Sidang UPS, Ahok: Kalau Tahu Saya Tempeleng
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak mengetahui riwayat proyek pengadaan 49 uninterruptible power supply (UPS) masuk ke anggaran pendapatan belanja daerah perubahan 2014. Dia baru mengetahui proyek tersebut saat pembahasan APBD 2015.
Pernyataan Ahok –sapaan Basuki— itu disampaikan dalam sidang perkara korupsi pengadaan UPS di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, 4 Februari 2016. Ahok hadir dalam persidangan untuk memberi keterangan sebagai saksi.
Menurut Ahok, Tim Anggaran Pemerintah Daerah belum pernah membahas pengadaan UPS dalam rapat dengan DPRD. "Saya justru tahu setelah mereka (DPRD) mengirimkan sebuah buku putih APBD ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)," katanya. Bappeda kemudian menyampaikan kepada Ahok bahwa isi buku putih itu berbeda dengan buku anggaran yang dipegang pemerintah."Saya marah, kaget ada UPS dan scanner. Ternyata hal sama terjadi juga di APBDP 2014."
Dalam pembahasan anggaran pada Agustus 2014, Ahok menegaskan, tidak ada mata anggaran untuk proyek pengadaan UPS. "Saya tidak tahu. Tidak pernah dilaporkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kalau tahu, saya tempeleng. Saya pecat."
Begitu pula dengan evaluasi APBDP 2014 oleh Kementerian Dalam Negeri. Ahok mengatakan tidak pernah menerima hasil evaluasi. "Seharusnya langsung masuk ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah," katanya.
Saat Jaksa berusaha mencecar Ahok dengan pertanyaan terkait dengan mata anggaran tersebut, hakim menegur jaksa. Hakim menilai, sebagai gubernur, Ahok mungkin saja tidak menerima laporan yang terlalu teknis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Mendapat teguran itu, jaksa beralasan perlu menggali keterangan dari Ahok agar memperjelas pihak-pihak yang bertanggung jawab. "Karena ini masuk gugatan materiil. Kami sedang mencari tahu sebenarnya siapa yang bertanggung jawab."
https://metro.tempo.co/read/news/201...saya-tempeleng
Ahok Akui Tak Bisa Kontrol Puluhan Ribu "Item" Anggaran DKI
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui kesulitan mengontrol puluhan ribu item anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Akibatnya, banyak program siluman yang muncul di APBD DKI Jakarta.
"Kita mana bisa lakukan pembiaran kalau ada 60 ribu item anggaran," kata Basuki, di Pengadilan Tipikor, Kamis (4/2/2016).
Kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran.
Penggunaan sistem itu untuk mencegah munculnya anggaran siluman yang memboroskan uang negara.
Lagi pula, Basuki mengatakan, dirinya sudah memberi kuasa kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mengurus APBD.
"Kamu enggak bisa ngawasin semua. Pembantumu saja beli cabe, kamu enggak bisa kontrol dia beli dua atau beli lima cabe," kata Basuki.
Dalam persidangan, Basuki juga sempat ditanya tentang kemungkinan dirinya melakukan pembiaran TAPD meloloskan anggaran siluman, termasuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS) oleh kuasa hukum terdakwa Alex Usman.
"Saya tidak bisa menduga-duga. Tapi setelah kasus APBD 2015 ada dua versi (APBD versi DKI dan versi DPRD) sangat jelas tidak sesuai prosedur," kata Basuki.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...m.Anggaran.DKI
masi membekas sekali diingatan kita betapa defensif-nya anggota DPRD ketika pemprov DKI memakai e-budgeting mulai thn lalu..
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak mengetahui riwayat proyek pengadaan 49 uninterruptible power supply (UPS) masuk ke anggaran pendapatan belanja daerah perubahan 2014. Dia baru mengetahui proyek tersebut saat pembahasan APBD 2015.
Pernyataan Ahok –sapaan Basuki— itu disampaikan dalam sidang perkara korupsi pengadaan UPS di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, 4 Februari 2016. Ahok hadir dalam persidangan untuk memberi keterangan sebagai saksi.
Menurut Ahok, Tim Anggaran Pemerintah Daerah belum pernah membahas pengadaan UPS dalam rapat dengan DPRD. "Saya justru tahu setelah mereka (DPRD) mengirimkan sebuah buku putih APBD ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)," katanya. Bappeda kemudian menyampaikan kepada Ahok bahwa isi buku putih itu berbeda dengan buku anggaran yang dipegang pemerintah."Saya marah, kaget ada UPS dan scanner. Ternyata hal sama terjadi juga di APBDP 2014."
Dalam pembahasan anggaran pada Agustus 2014, Ahok menegaskan, tidak ada mata anggaran untuk proyek pengadaan UPS. "Saya tidak tahu. Tidak pernah dilaporkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kalau tahu, saya tempeleng. Saya pecat."
Begitu pula dengan evaluasi APBDP 2014 oleh Kementerian Dalam Negeri. Ahok mengatakan tidak pernah menerima hasil evaluasi. "Seharusnya langsung masuk ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah," katanya.
Saat Jaksa berusaha mencecar Ahok dengan pertanyaan terkait dengan mata anggaran tersebut, hakim menegur jaksa. Hakim menilai, sebagai gubernur, Ahok mungkin saja tidak menerima laporan yang terlalu teknis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Mendapat teguran itu, jaksa beralasan perlu menggali keterangan dari Ahok agar memperjelas pihak-pihak yang bertanggung jawab. "Karena ini masuk gugatan materiil. Kami sedang mencari tahu sebenarnya siapa yang bertanggung jawab."
https://metro.tempo.co/read/news/201...saya-tempeleng
Ahok Akui Tak Bisa Kontrol Puluhan Ribu "Item" Anggaran DKI
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui kesulitan mengontrol puluhan ribu item anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Akibatnya, banyak program siluman yang muncul di APBD DKI Jakarta.
"Kita mana bisa lakukan pembiaran kalau ada 60 ribu item anggaran," kata Basuki, di Pengadilan Tipikor, Kamis (4/2/2016).
Kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran.
Penggunaan sistem itu untuk mencegah munculnya anggaran siluman yang memboroskan uang negara.
Lagi pula, Basuki mengatakan, dirinya sudah memberi kuasa kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mengurus APBD.
"Kamu enggak bisa ngawasin semua. Pembantumu saja beli cabe, kamu enggak bisa kontrol dia beli dua atau beli lima cabe," kata Basuki.
Dalam persidangan, Basuki juga sempat ditanya tentang kemungkinan dirinya melakukan pembiaran TAPD meloloskan anggaran siluman, termasuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS) oleh kuasa hukum terdakwa Alex Usman.
"Saya tidak bisa menduga-duga. Tapi setelah kasus APBD 2015 ada dua versi (APBD versi DKI dan versi DPRD) sangat jelas tidak sesuai prosedur," kata Basuki.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...m.Anggaran.DKI
masi membekas sekali diingatan kita betapa defensif-nya anggota DPRD ketika pemprov DKI memakai e-budgeting mulai thn lalu..
0
4.7K
73
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan