Ahok Harus Berpikir Panjang Sebelum Keluarkan Pernyataan
Jakarta, HanTer-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta sebaiknya sebelum mengeluarkan pernyataan dan membuat kebijakan harus sesuai dengan undang-undang (UU) dan peraturan yang ada.

"Sebagai gubernur dan warga utama DKI Jakarta, seharusnya Ahok berpikir panjang dulu sebelum keluarkan pendapat ke publik," kata Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Selasa (2/2/216) malam.

Menurutnya, untuk menata lalu lintas dan kemacetan di Jakarta pun harus bijak, karena semua akan kembali pada pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus berpotensi memicu masalah sosial lainnya.

Jika dia ingin menata kendaraan di Jakarta, jelas pengamat energi itu, seharusnya Gubenur DKI Jakarta itu berani membatasi pendaftaran kepemilikan kendaraan di Jakarta. "Tapi dia harus tahu bahwa lebih dari 50 persen Pendapat Asli Daerah DKI Jakarta bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)," terangnya.

Dalam hal inilah, tambah Sofyano, publik bisa menguji keseriusan Ahok mengatasi masalah kendaraan dan polusi di Jakarta. Ahok seharusnya paham bahwa premium itu sudah tidak disubsidi Pemerintah.

"Jadi penggunaan Premium oleh masyarakat DKI Jakarta, itu sama sekali tidak membebani keuangan Pemerintah," tegasnya.

Sofyano juga menanggapi rencana Ahok untuk melarang premium di Jakarta. "Kalau dia mau buat kebijakan larang premium dipakai di Jakarta, coba dia terapkan saja kepada seluruh pegawai Pemprov DKI dan BUMD. Suruh PNS dan BUMD DKI gunakan pertamax atau pertalite. Jangan terapkan larangan itu ke masyarakat DKI secara total," ujarnya.

Menurutnya, jika premium dianggap menimbulkan polusi dan berbahaya bagi lingkungan, Ahok harus membuktikannya dulu dengan data berapa banyak penduduk DKI yang sakit atau rusak paru-parunya atau jadi TBC karena hirup gas buang yang berasal dari premium.

"Sebagai Gubernur dia itu harusnya jangan asal bicara saja," tukas Sofyano.

sumur
(ali)