REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi mengklaim tidak menemukan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada saat terjadi perlembatan ekonomi di tengah melonjaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jokowi mengaku sudah bertanya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa tidak ada PHK besar-besaran. Padahal, data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka puluhan ribu pegawa kehilangan pekerjaannya hingga harus mencairkan jaminan hari tua (JHT) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku heran dengan pernyataan Jokowi. Yusril mempertanyakan Jokowi mengapa soal PHK malah bertanya ke BKPM, bukan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Yusril yang berasal dari Belitung membuat status sindirin dengan menggunakan bahasa Jawa. "Lha opo ra kleru Pak, kok nanya BKPM. Harusnya Pak Jokowi nanya ke Naker bukannya BKPM," katanya melalui akun Twitter, @Yusrilihza_Mhd.

Mantan sekretaris negara tersebut akhirnya menunjukkan data PHK yang menimpa pekerja selama periode Januari hingga September 2015. Lucunya, data itu ditampilkan di laman milik politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Selama ini, Rieke yang berstatus sebagai anggota Komisi IX DPR dikenal lantang mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Lha iki dara PHK lho Pak Jokowi," katanya sembari mencantumkan tautan rumahdiahpitaloka.org. "Wong yang himpun politisi PDIP juga, Mbak Diah Pitaloka to? Opo ga disampaikan ke Pak Jokowi?"

sumber

Mungkin saja beliau selaku presiden yang super sibuk memikirkan groundbreakingg... blusukan.. dan lain-lain.. sehingga lupa kalo indonesia memiliki Kemenaker... seperti halnya dokumen yang beliau tandatangani....
maklumlah....