Utang Indonesia hingga akhir 2015 tercatat mencapai Rp 3.089 triliun atau setara USD 223,2 miliar. Dengan jumlah tersebut, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 27 persen.

Utang tersebut diklaim pemerintah sebagai upaya menutup pertumbuhan ekonomi lantaran booming harga komoditas sudah berakhir tahun 2013, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lesu sepanjang tahun 2015 berpengaruh terhadap minimnya pendapatan negara dari pajak.

Sepanjang 2015, realisasi pendapatan negara hanya Rp 1.491,5 triliun. Sementara, belanja negara sepanjang 2015 mencapai Rp 1.810 triliun. Sehingga, defisit anggaran pada 2015 mencapai sebesar Rp 318,5 triliun atau 2,8 persen dibandingkan PDB.

Wakil Ketua Komisi Ekonomi & Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai, rasio utang terhadap PDB yang sudah berada di angka 27 persen itu dinilai masih aman.

“Rasio utang kita masih dalam batas wajar, masih di bawah 30 persen terhadap PDB,” kata Arif di Jakarta, Sabtu (30/1).

Arif pun membandingkan rasio utang Indonesia terhadap PDB dengan rasio utang negara-negara lain seperti Filipina (36 persen), Turki (32 persen), India (65 persen), Thailand (44 persen), dan Brazil (70 persen).

Realisasi rasio utang Indonesia terhadap PDB-nya juga lebih rendah dari Jerman (71 persen), Polandia (51 persen), Kolombia (51 persen), Malaysia (56 persen), Afrika Selatan (48 persen), Inggris (89 persen), Australia (36 persen), Amerika Serikat (105 persen), Italia (133 persen), dan Jepang (246 persen).

“Negara maju membangun sektor riil juga dari utang, tapi yang penting utang itu dipergunakan untuk pembangunan jangka menengah panjang,” ucap Arif.

Sebagai informasi, rasio utang pemerintah terhadap PDB tahun 2015 ini jauh di bawah maksimal yang ditetapkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen.

Utang Indonesia masih di batas normal

Wakil Ketua Kom‎ite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta menilai utang luar negeri Indonesia masih dalam batas normal.

Menurutnya, saat ini tidak perlu dikhawatirkan dengan jumlah utang luar negeri Indonesia.
“‎Soal utang pemerintah, kita masih dalam batas yang normal. Utang Indonesia masih proporsional,” kata Arif di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, pemerintah memiliki alasan untuk berhutang kepada luar negeri.

Dikatakannya, utang dilakukan untuk dipergunakan segala aktivitas produktif yang dapat dirasakan rakyat dalam waktu jangka panjang.

Arif mengatakan, pemerintah dalam melakukan utang lebih banyak untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Karena saat ini masih terjadi disparitas harga antara di daerah dengan di pusat.

“Kita menggenjot pembangunan infrastruktur dengan cepat seperti instruksi presiden. Kalau infrastruktur tidak dibangun dengan baik maka akan menimbulkan ketimpangan harga,” ujarnya.

Arif pun beerharap sektor perbankan bisa mengambil peran untuk dapat mengurangi utang luar negeri Indonesia. ‎

“Kita harapkan mengenai pembiayaan bunga terkait hutang ada satu langkah efisiensi yang dilakukan oleh sektor perbankan secara keseluruhan agar suku bunga kita rendah. Nanti biaya produksi akan tumbuh, lalu sektor riil akan bergerak,” katanya. (Pb)
https://beritajokowi.com/berita-joko...asa-simak.html