Kabar baik kembali datang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan impor pangan dengan menggunakan sistem kuota kemungkinan akan ditinggalkan.

Hal itu dikarenakan sistem kuota hanya menguntungkan segelintir pengusaha yang pada umumnya pemain besar di bisnis impor pangan. Dengan begitu, hanya pemain-pemain besar yang akhirnya mengendalikan harga. Dampaknya, harga pangan di Indonesia yang masih harus diimpor cenderung tinggi.

"Kami akan mendorong supaya sistem yang mengatur yang selama ini ribet, dan digunakan untuk alat mendapatkan keuntungan luar biasa besar, kita gantikan dengan sistem tarif," ujar Rizal di Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Awalnya, digunakannya sistem kuota bertujuan untuk melindungi petani dan peternak dalam negeri. Namun kenyataannya, skema ini justru digunakan segelintir pengusaha untuk mengendalikan harga.

"Niatnya baik, kita atur impornya pakai peraturan, pakai kuota atau semi kuota, dengan harapan melindungi produsen dalam negeri. Tapi dalam prakteknya, di hampir semua komoditas pemain riilnya paling hanya 6 atau 7," kata Rizal.

Sedangkan skema tarif akan lebih baik dari kuota karena membuat pemerintah bisa mengendalikan harga dengan efektif. Dan jalur impor bisa dimasuki siapa pun, sehingga tak ada lagi monopoli oleh segelintir pengusaha seperti yang selama ini terjadi.

"Kita kan ingin melindungi pertanian kita, kita lindungi dengan tarif. Sehingga kalau kekurangan pasok, banyak yang bisa jadi importir, tidak yang itu-itu saja. Yang penting dia bayar tarif, negara dapat penerimaan tarif, petani dilindungi, sistem transparan dan fair," tambah Rizal.

Pernyataan Rizal itu bukan isapan jempol. Pertengahan tahun 2015 lalu, Polda Metro Jaya menemukan fakta bahwa impor garam konsumsi di Indonesia dikuasai oleh sekelompok pengusaha yang bernama mafia “7 samurai”. Dan mafia ini bermain melalui kuota impor. Terkait kasus ini,polisi telah menetapkan Lusi, pimpinan salah satu perusahaan importir garam PT Garindo, sebagai tersangka.

Jauh sebelum dibongkarnya mafia impor garam tahun lalu, sistem kuota juga telah menebar penyakit dalam bisnis impor daging sapi. Pada 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus mafia impor sapi yang melibatkan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Kasus ini pun merupakan buah dari permainan kotor menggunakan kuota impor yang melibatkan sebuah perusahaan bernama PT Indonesiauna Utama.

Jadi, memberantas mafia impor pangan tak cukup hanya dengan menangkapi para pelaku ketika muncul kasus,melainkan membuang sistem kuota yang memungkinkan kebusukan itu terjadi. Dan era Jokowi bisa menjadi era tamatnya mafia impor. Karena para mafia itu kehilangan peluang mengumbar syahwatnya melalui sistem kuota.

SUMBER

Mafia TAMAT Rakyat SELAMAT