Hatree.net - Seperti yang sudah diketahui bahwa terjadi perseteruan tentang perebutan hak milik Kelupauan Natuna yang terletak di dekat Laut Cina Selatan. Karena masih ambigo tentang kepemilikannya, hal ini membuat dunia internasional punya beberap spekulasi.

Beberapa bulan terakhir belakangan, Armada-armada tempur laut yng dimiliki oleh Cina, Amerika, Philipina, Malaysia dan termasuk Indonesia telah berpatroli di kawasan Pulau Natuna. Tujuan dari patroli tersebut pun juga masih simpang siur.

Cina diketahui mengklaim kalau Natuna adalah punya mereka. Amerika Serikat yang datang diketahui bahwa punya tujuan untuk dapat membantu Philipina.

Tetapi, spekulasi-spekulasi yang sudah disebutkan di atas telah dibantah dengan tegas oleh pernyataan dari Menteri Retno Marsudi. Retno mengatakan kalau baik dari Cina atau Philipina tak pernah mengaku sebagai pemilik dari Pulau Natuna tersebut.

Menteri Luar Negeri Perempuan yang pertama itu juga mengungkapkan kalau Tiongkok sebenarnya telah mengakui bahwa Natuna masuk ke dalam wilayah Indonesia. Hal tersebut berarti kalau wilayah itu menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hak Indonesia atas Kepulauan Natuna itu ternyata juga telah didaftarkan ke PBB. Pada saat proses pendaftaran, pihak yang bertikai seperti yang sudah dikabarkan belakangan ini tak ada yang keberatan atau bahkan mengajukan protes. Termasuk juga Tiongkok (Cina).

Dia juga mengatakan tentang kepemilikan Kepulauan Natuna, Menter Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga dengan jelas telah mengakui masalah kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia.

"Ini adalah wilayah Indonesia. Titik," ungkapnya.

Ketegasan Presiden Joko Widodo membuahkan Hasil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan kalau sikap Indonesia terhadap pengakuan kepulauan Natuna atas Cina tersebut adalah kesalahan. Jokowi mengultimatum Cina agar dapat berhati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan karena aksi China menggambar sembilan titik wilayah baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan China. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik RI.

"Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tingkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun," kata presiden.

Retno menjelaskan kalau penentuan wilayah suatu negara harus berdasarkan dengan delimitasi. Delimitasi itu ditarik dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta batas dari kebenuaan (kontinental). Hal tersebut terjadi karena dari pokok-pokok yang disengketakan merupakan Fitur Kepulauan, Atol, Bebatuan, dan sebagainya.

"Dalam hal ini Indonesia tidak punya tumpang tindih klaim dengan negara mana pun," tegas Retno, di Kuala Lumpur, Jumat, 21 November 2015 seperti dikutip hatree.co.

Membahas permasalahan tentang Indonesia yang pernah tumpang tindih masalah tapal batas kontinental dengan Malaysia. Permasalahan tersebut sudah selesai juga dan dicatatkan ke PBB. Mengenai tumpang tindih kawasan ZEE dengan malaysia di wilayah barat dan Vietnam di wilayah utara sampai dengan saat ini terus dilakukan negosiasi.

Indonesia dan Malaysia sudah menunjuk utusan khusus untuk mempercepat proses negosiasi. Sedangkan dengan Vietnam, negosiasi yang sudah lama berhenti telah dihidupkan kembali dan akhir 2015 akan ada pertemuan lagi.(rbc)

URL DCMA : http://www.hatree.net/2015/11/mutlak...#ixzz3ynYJltkf

pasukan nyinnyir baris yg rapih !