Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengaku terkejut terkait rencana pemerintah memungut Dana Ketahanan Energi (DKE) dari setiap bongkah batubara yang diperjual-belikan mulai tahun depan. Pasalnya wacana yang digulirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said itu belum pernah dibahas bersama pengusaha batubara Indonesia.

"Terus terang karena issue tentang Dana Ketahanan Energi (DKE) ini baru digulirkan jadi kami di APBI belum sempat membahasnya apalagi sebagian besar sudah pada cuti," ujar Sekretaris Jenderal APBI Hendra Sinadia di Jakarta, Rabu (30/12).

Seperti diketahui selain memungut DKE penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar, pemerintah juga ingin memungut Dana Ketahanan Energi (DKE) dari seluruh bahan bakar fosil termasuk komoditas batubara.

Kajian tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang juga membahas mengenai Premi Pengurasan atau Depletion Premium atau pungutan dana yang disisihkan dan diambil dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan dalam rangka menpertahankan keberlanjutan keberadaan sumber daya energi.

Di mana secara substansi premi pengurasan akan dipungut dari sisi hulu pada proses industri energi fosil yang nantinya dibebankan kepada produsen.

"Semua energi yang datang dari fosil akan dikenakan pungutan. Dari sisi kebutuhan yang paling mendesak untuk disediakan adalah stimulus untuk membangun energi baru dan terbarukan. Juga stimulus utuk melakukan eksplorasi migas, geothermal dan batubara karena investasi untuk eksplorasi sedang mengalami penurunan," ujar Menteri Sudirman sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, APBI meminta pemerintah menjelaskan secara detil dan gamblang rencana pungutan DKE atas penjualan batubara. Sebab, perusahaan-perusahaan batubara saat ini tengah terjepit rendahnya harga jual di pasar akibat susutnya permintaan dunia.

"Sebelum kebijakan DKE diumumkan setahu saya APBI tidak dimintai pendapat. Dalam info ESDM beberapa waktu lalu disebutkan DKE itu juga antara lain untuk mengembangkan eksplorasi. Nah itu mungkin yang perlu diluruskan karena selama ini aktivitas eksplorasi justru terkendala sebagian besar karena kebijakan pemerintah yang tidak mendukung," tandas Hendra. (gen)

abcdef

Sudah terlalu banyak pungutan liar di negara ini
saatnya memperbanyak pungutan resmi


- - -- -- -- -- --
Btw kalo mau fair,
emang ada pasalnya di peraturan pemerintah yang diteken oleh bapak Yudhoyono:



sementara ayat (3) yang dimaksud berbunyi


- - -- - - -
Tentu maksudnya baik
energi fosil itu tidak terbarukan artinya akan habis pada waktunya
sewajarnya kita menyisihkan dana untuk pengembangan energi
sehingga jika energi fosil yang dimaksud itu habis, kita sudah punya alternatif lain.


- - --- --- --- --- ---- -
yang bikin kontroversial adalah:
kenapa petinggi-petinggi negara ini kok beda-beda statemennya ketika menjawab untuk apa sih pungutan energi fosil tersebut (padahal sudah tertera di PP)
kalo faktanya begitu, lantas apakah kita bisa percaya bahwa pungutan tersebut akan digunakan semestinya untuk kepentingan bangsa dan negara dan bukan kepentingan pribadi, segelintir individu, ataupun kelompok saja?