DPR Berencana Pecat Jokowi



Jakarta – Para fraksi di DPR-RI berencana melakukan pemakzulan kepada Presiden Joko Widodo yang dimulai dengan usulan Pansus hak angket PT Freeport sebagai salah satu langkah untuk melakukan pemecatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir, menyatakan fraksinya belum menentukan sikap resmi terkait usulan tersebut. Inas lalu menjelaskan, berdasarkan perbincangan di antara elite fraksi di DPR RI, usulan pembentukan Pansus itu awalnya kencang.

Namun belakangan suara-suara kencang itu justru mengendur karena kebanyakan pendukung Pansus justru ingin lebih jauh. Yakni agar penyelidikan diarahkan sejak penandatanganan Kontrak Karya II Freeport tahun 1991, kata Inas.

“Nah pada titik itu, orang-orang Golkar mulai goyah. Mereka tak mau. Mereka maunya sejak Jokowi memerintah. Ini yang dianggap sebagai permintaan tak fair. Sekarang orang Golkar sendiri bimbang karena suara banyak yang ingin sejak 1991. Kalau bagi kita jelas, dulu ada saham Freeport dipegang Indonesia. Sekarang saham itu sudah balik ke Freeport. Itu harus diselidiki,” jelasnya.

“Soal ini, Golkar ragu, Gerindra kencang (mendukung), PDI-P kencang juga. Saya sendiri, dan saya tahu juga banyak teman, juga setuju dengan usulan pembentukan Pansus.”

Inas mengaku memegang dokumen Kontrak Karya II Freeport, dan memang ada pasal yang membolehkan Freeport melakukan perpanjangan selama dua kali 10 tahun setelah kontrak berakhir 2021. Kata dia, fraksi-fraksi ingin agar hal itu dibongkar oleh Pansus.

“Pasal itu jelas menguntungkan Freeport. Makanya Freeport sudah terang-terangan akan menuntut Indonesia US$ 500 miliar kalau kontraknya tak diperpanjang. Karena dia merasa kuat, ada klausul itu di Kontrak,” kata dia.

http://www.deliknews.com/2015/12/30/...-pecat-jokowi/

Fraksi Pansus punya tujuan masing-masing
Tarik ulur kepentingan...
Ah dasar DPR