Sengkarut partai politik berlambang pohon beringin ini seolah tiada pernah berakhir. Setelah kisruh rebutan kepengurusan yang sah antara kubu Aburizal Bakrie melawan kubu Agung Laksono, kekalahan telak dalam pilkada serentak awal Desember 2015 lalu semakin membuat partai paling berkuasa selama era Orde Baru itu limbung.

Pihak pengadilan telah memutuskan ketidakabsahan Munas Ancol kubu Agung Laksono namun demikian dalam putusan tersebut tidak pula mengatakan Munas Bali kubu Aburizal Bakrie sah. Artinya, kepengurusan partai dikembalikan ke hasil Munas Pekanbaru 2009 dimana Aburizal duduk sebagai Ketua Umum dan Agung Laksono sebagai Sekjen (nah lho hehehehe).

Nah, kepengurusan hasil Munasi Pekanbaru sendiri berakhir pada 31 Desember 2015, artinya per 1 Januari 2016 kepengurusan Partai Golkar dari tingkat pusat hingga daerah sudah tidak berlaku lagi. Dengan tidak adanya kepengurusan yang sah, secara dejure artinya per tanggal itu Partai Golkar sudah bubar, sebagaimana yang dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Fahmi Hafel dalam keterangannya kepada redaksi (Minggu, 27/12); yang dimuat di situs berita posmetro.

K‎esimpulan Fahmi didasarkan pada putusan hukum terkait konflik kepengurusan Partai Golkar.
Dia mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait konflik kepengurusan Partai Golkar berimbas pada berlakunya Surat Keputusan (SK) Munas Riau 2009, dimana SK Riau 2009 oleh PTUN dan dikuatkan putusan MA bahwa kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 sebagai kepengurusan yang sah, dan pada 31 Desember 2015 mendatang masa kepengurusannya sudah habis.

Sedangkan sesuai putusan MA, kata Fahmi, juga tidak satupun kepengurusan hasil munas Golkar Bali maupun Ancol yang kepengurusannya diakui oleh pemerintah. Ini artinya SK Menkumham yang mencatatkan kepengurusan Golkar Munas Ancol sudah dibatalkan MA dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly diperintahkan MA untuk mencabut SK kepengurusan Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.‎

“Sampai hari inipun hasil kepengurusan dan AD/ART Munas Golkar Bali belum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Artinya yang diakui pemerintah kepengurusan Golkar hasil Munas Golkar Riau. Dari ‎sini dapat ditarik kesimpulan bahwa per 1 Januari 2016 kepengurusan Partai Golkar sudah tidak berlaku lagi,” kata Fahmi.‎

Berakhirnya masa berlaku SK kepengurusan Golkar hasil Munas Riau juga bisa diartikan semua anggota legislatif mulai dari DPR RI hingga DPRD tingkat 1 dan 2 dari Partai Golkar ilegal, karena secara hukum Partai Golkar sudah bubar alias tidak ada pengurusnya yang disahkan oleh pemerintah. UU Parpol menyatakan bawa syarat sebuah parpol yang sah adalah yang punya kepengurusan yang disahkan pemerintah.

“Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota legislatif dari Golkar sudah tidak bisa mewakili partai politik yang tidak disahkan oleh pemerintah,” kata Fahmi.‎

Lebih lanjut dikatakan dia, berakhirnya kepengurusan Golkar berdasarkan SK Menkumham Munas Golkar Riau juga berdampak pada pergantian posisi Ketua DPR RI yang kosong ditinggalkan Setya Novanto. Akibat tidak ada kepengurusan Golar baik kubu Agung maupun kubu Ical per 1 Januari 2016, maka kedua kubu tidak bisa ‎mencalonkan penggantinya. ‎Oleh karenanya, menurut dia, untuk posisi Ketua DPR harus dikocok ulang dengan caraPemerintah mengeluarkan Perpu untuk UU MD3.‎

“Golkar harus segera mengelar Munaslub atau Munas untuk menyusun kepengurusan yang baru, dan sebaiknya Kader Golkar sadar bahwa Aburizal Bakrie sudah gagal memimpin Golkar,” tukasnya.

Sumber berita

Kasian banget nich ARB, bisnis hancur, karir politik musnah............, dan utangnya segunung