SEPEKAN lalu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, untuk pertama kalinya digelar. Seolah ingin mengajak rakyat Indonesia ikut mensuskseskan hajatan demokrasi itu, Pemerintah RI menetapkan hari itu (Rabu,9/12) sebagai hari libur nasional.

Pilkada serentak ini menjadi momen bersejarah dalam politik nasional Indonesia, karena untuk pertama kalinya pilkada berlangsung serentak. Argumentasi utama berlangsungnya pilkada berbarengan ini, adalah ingin mengefisienkan biaya politik yang menjadi beban negara selama puluhan tahun proses pilkada sebelumnya. Penetapan hari pilkada serempak yang bersamaan dengan Hari Antikorupsi Sedunia ini seakan membawa pesan yang terang, jelas, dan tegas.

Siapa pun pemimpin yang terpilih nanti harus memiliki semangat antikorupsi. Juga, menularkan semangat itu kepada segenap jajaran di bawahnya serta berkomitmen kuat dan sungguh-sungguh memberantas korupsi di daerah masing-masing yang mereka pimpin.

Korupsi memang kejahatan besar yang tak boleh ditoleransi (zero tolerance). Sebab dampaknya amat merusak. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sebagaimana termaktub pada bagian Menimbang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: ’’Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.’’

Menurut Bank Dunia (World Bank) dalam “Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accoun tability for Development (2004)”, merajalelanya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Orde Baru (Orba). Mengutip Ross McLeod, korupsi bekerja seperti waralaba (franchise). Ketua Plt Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki, di berbagai media massa mengungkapkan dengan tegas bahwa Pilkada serentak tak hanya memilih pemimpin terbaik, tapi juga mencegah pemimpinan buruk berkuasa, termasuk mencegah terjadinya perilaku korup.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mempunyai visi dan mimpi membangun ‘peradaban putih’ masyarakat Indonesia bahkan dunia, dengan berpijak kepada 3 pilarnya; Humanity (kemanusiaan), Philanthropy (kedermawanan) dan Volunteerism (kerelawanan), sangat berkepentingan dengan semangat Komisi Pemilihan Umum Daerah/KPUD melahirkan calon pemimpin daerah yang bersih, yang tak tersangkut korupsi.

Karena pemimpin yang koruptif sangat bertentangan dengan 3 pilar ACT yang sudah ‘mendarah daging’ dalam setiap aksinya. Bagaimana bisa pemimpin yang koruptif mempunyai jiwa kemanusiaan yang peduli terhadap rakyatnya, kalau hak-hak atau uang rakyatnya sudah ia selewengkan? Sangat tidak mungkin rakyat mengharapkan jiwa kedermawanan kepada pemimpin korupsi, sebab uang untuk rakyatnya saja ditilep. Tak ada jiwa kerelawanan atau jiwa mengabdi dan melayani pada pemimipin yang korup!

Persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia hingga saat ini masih menjadi ‘benalu’ yang terus menggerogoti negeri ini di berbagai sendi kehidupan. Bahkan korupsi pasca Orba atau di era Reformasi ini setelah dicanangkan otonomi daerah (otda), korupsi tak lagi ‘tersentralistik’. Terbukti sebanyak 64 kepala daerah, Bupati (Walikota) dan Gubernur sudah tersangkut perkara korupsi oleh KPK sepanjang lembaga ini berdiri.

Dalam pilkada serempak, 700 pasangan calon kepala daerah sudah berkompetisi memperebukan simpati rakyatnya demi kursi kekuasaan, mengemban amanah para pemilihnya. Semoga Pilkada serentak di Hari Antikorupsi Sedunia ini melahirkan para pemimpin daerah yang amanah, bersih dari mental dan perilaku koruptif, serta mempunyai rasa kemanusiaan (senses of humanity) yang tinggi. Semoga tak ada lagi dana bantuan sosial diselewengkan, tak ada lagi dana bantuan untuk korban bencana alam ‘ditilep’. Aamiin!

Express Donation