Luhut Ingin Dilenyapkan dari Panggung Politik Kekuasaan
Minggu, 13 Desember 2015 - 00:22 wib


Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi, mencium adanya aktor intektual di balik kisruh rekaman dugaan pemufakatan jahat terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Menteri ESDM Sudirman Said itu bukan orang bodoh. Sebagai bagian dari MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia-red) dia memiliki jaringan sangat kuat dalam mesin pembangun opini. Lagipula siapa tahu di DPR perang KMP dan KIH masih berlangsung. Sementara, posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR masih jadi rebutan, bukan hanya oleh KIH, tapi juga di dalam Partai Golkar sendiri," ungkap Adhie kepada Okezone, di Jakarta, Sabtu (12/12/2015) malam.

Mantan Juru Bicara almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menjelaskan, saat ini pengaruh Wakil Presiden Jusuf Kalla masih kuat di Senayan.

Hal itu kata dia, akan memudahkan Sudirman Said dan timnya untuk meniup 'angin' ke DPR guna mengobarkan 'api dalam sekam', untuk membuat kegaduhan politik kepada para wakil rakyat.

"Bagi Sudirman Said dan kawan-kawannya, memang tidak penting apakah terbukti atau tidak isu Setya Novanto yang diinsinuasikan mengatasnamakan Presiden meminta saham Freeport, yang ternyata memang tidak terbukti di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan),” bebernya.

Menurut dia, yang menjadi target dalam 'operasi senyap' Sudirman Said adalah bagaimana membunuh karakter Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) lenyap dari jabatannya. Sehingga, upaya memperpanjang kontrak tambang emas milik negeri Paman Sam itu akan lebih mudah.

Sudairman Said Sambangi Kejagung terkait Setya Novanto

“Yang penting nama LBP sebagai palang pintu penjaga Undang-Undang yang tidak bisa dipatahkan Freeport merapuh. Terbangun sinisme publik kepadanya. Harapan terakhir, tentu saja, LBP lenyap dari panggung politik kekuasaan disingkirkan Presiden dengan alasan publik tidak menyambut positif,” tutup Adhie.
http://news.okezone.com/read/2015/12...itik-kekuasaan

Luhut Jadi Target Sudirman Said di Balik Kisruh Rekaman Freeport
Sabtu, 12 Desember 2015 - 23:55 wib

JAKARTA – Berangnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dinilai sangat beralasan. Hal itu lantaran namanya kerap disebut-sebut dalam rekaman dugaan pemufakatan jahat terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi, menilai, ngototnya Menteri ESDM, Sudirman Said membuka isi rekaman tersebut ke publik lantaran menargetkan purnawirawan jenderal itu karena kedekatannya dengan Istana.

"Dalam pernyataan persnya kemarin, LBP seperti menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya yang di-TO (target operasi-red) Freeport Sudirman Said itu adalah dirinya. Sebab, dia orang yang memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk tidak memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia secara melawan hukum,” kata Adhie kepada Okezone, di Jakarta, Sabtu (12/12/2015) malam.

“Itu substansi pernyataan LBP. Jadi, jangan dilihat dari gaya dia bicara, yang bisa menghilangkan substansi. Maklum, selain Batak, Luhut juga tentara,” tambah Adhie.

Sebagai sesama ‘santri' Gus Dur dalam ilmu pemerintahan kata Adhie, dirinya melihat Luhut masih konsisten pada ajaran Presiden ke-4 Indonesia itu. Yakni, dalam beragama berpegang pada kitab suci. Sementara, dalam berbangsa dan bernegara, Luhut akan berpegang kepada konstitusi dan Undang-Undang yang belaku.

"Dan hal itu dia praktikkan dalam konteks Freeport yang ingin memperpanjang kontrak secara melawan hukum (UU)," ucap mantan jubir Gus Dur ini.

Ia menjelaskan, Sudirman Said bersama timnya ingin menginisiasi Luhut dengan melakukan pembunuhan karakter lewat peredaran trakskrip dan pemutaran rekaman percakapan antara M Riza Chalid, Maroef Sjamsoeddin dan Setya Novanto.

"Itu sebabnya sejak hari pertama kasus ini terkuak, yang diangkat ke permukaan adalah nama LBP yang disebut hingga 66 kali. Kemudian bergulir ke LBP yang dianggap memiliki pengaruh sangat kuat di Istana,” pungkasnya
http://news.okezone.com/read/2015/12...kaman-freeport


Luhut Menolak Ungkap Orang di Belakang Sudirman Said
Kamis, 19 November 2015 - 15:12 wib

JAKARTA - Tindakan Menteri ESDM Sudirman Said membeberkan rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan PT. Freeport Indonesia masih hangat diperbincangkan. Siapa di balik Sudirman Said hingga kasus ini menjadi bola panas.

Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan ketika dikonfirmasi enggan membeberkan siapa di balik kesaksian Menteri ESDM Sudirman Said, yang mengklaim memiliki rekaman transkrip pencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Kalaupun mengetahui, ia mengaku tidak akan mengungkapnya ke publik. "Kalaupun saya tahu ngapain saya sampaikan ke kamu (media)," tegas Luhut singkat, saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Namun demikian, kata Luhut, apa yang dilakukan Sudirman Said dengan mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menyerahkan bukti rekaman pembicaraan pun tidak mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.

“Tidak ada restu presiden untuk Sudirman laporkan ke MKD. Sebenarnya hal itu aneh saja. Jadi kalau kenapa dilaporkan Menteri Sudirman, tanya aja dia. Kenapa dilaporkan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Sudirman Said sempat melapor ke MKD. Meski demikian, bukti yang dimilikinya dinilai lemah oleh sejumlah anggota dewan.
http://news.okezone.com/read/2015/11...-sudirman-said


Luhut: Sudirman Said Tak Direstui Presiden Lapor ke MKD
19 November 2015 12:57 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pencatutan nama Presiden. Tapi, kata Luhut Binsar Pandjaitan, tindakan Sudirman Said itu tak mendapat restu Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada restu Presiden untuk Sudirman Said laporkan ke MKD," ucap Luhut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, di kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Pensiunan tentara ini menganggap aneh langkah Sudirman melaporkan Novanto ke MKD. Sayangnya, dia tak menjelaskan pandangannya soal anggapan itu.

Luhut yang namanya beberapa kali disebut dalam rekaman yang menjadi alat bukti pelaporan Sudirman ke MKD, merasa tak perlu mengambi langkah hukum. Menurutnya, tak ada pencemaran nama baik.

"Menurut kami itu aneh (laporan Sudirman). Mengapa dilaporkan oleh menteri SS, tanya saja dia kenapa dia laporkan itu. Kami tidak ada waktu melakukan langkah hukum. Saya tidak merasa tercemar. Biasa-biasa saja menurut saya," tutur dia.

Kendati demikian, Luhut mengakui saat menjabat Kepala Staf Kepresidenan ada yang coba bernegosiasi dengan dirinya terkait perpanjangan kontrak karya PT FI di Papua. Luhut tidak menyebutkan nama orang dimaksud.

"Desakan-desakan perpanjangan dari sana sini kami rasakan sejak KSP. Saya tidak tahu Ketua DPR, lain itu saya tahu. Saya tidak bisa sebut," imbuh dia.

Luhut mengaku, tak punya kepentingan apa pun di perusahaan asal Amerika Serikat itu. Sebaliknya, dia akan mendorong Freeport jadi milik pemerintah dan dikelola Pertamina.

Menurut Luhut, keputusan perpanjangan kontrak Freeport harus sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut aturan, perpanjangan kontrak diperbolehkan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir atau 2019.

"Saya sudah selesai dengan diri saya. Kita buat Freeport seperti Mahakam. Jadi milik Pertamina. Presiden tetap tidak akan pernah perpanjang Freeport sebelum 2019," beber dia.

Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan pembicaraan diduga melibatkan Setya Novanto, pengusaha M. Reza Chalid, dan Direktur PT FI Maroef Sjamsuddin. Dalam pembicaraan itu terungkap orang yang diduga Novanto meminta saham ke Maroef untuk Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Orang yang diduga Novanto juga menyebut nama Luhut dalam pembicaraan tersebut. "Saya yakin karena presiden kasih kode begitu. berkali-kali segala urusan di DPR selalu segi tiga. Pak Luhut (Binsar Panjaitan), saya, presiden (Joko Widodo). Setuju. Gitu saja…."

Novanto mengakui pernah bertemu bos PT FI di kantornya di DPR dan di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta. Namun, ia membantah meminta saham dan mencatut nama Presiden dan Wapres.

Kemarin, Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu menyerahkan flashdisk berisi rekaman percapakan diduga Novanto, Reza, dan Maroef, untuk melengkapi laporan Sudirman. Program Mata Najwa memutar rekaman tersebut, Rabu malam 18 November.

"Kalau itu saya melihat ada beberapa yang tidak utuh dari awal sampai akhir. Nanti pada saatnya akan saya sampaikan keutuhannya," kata Novanto mengomentari isi rekaman yang beredar.
http://news.metrotvnews.com/read/201...n-lapor-ke-mkd


Luhut sebut Sudirman Said aneh karena bongkar kasus Freeport
Kamis, 19 November 2015 11:27

Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bahwa pemerintah tidak akan mempolisikan kasus pencatutan nama yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport. Luhut justru menyebut Menteri ESDM Sudirman Said aneh karena membongkar kasus tersebut.

"Kami tidak ada waktu melakukan langkah hukum. Menurut kami itu aneh. Mengapa dilaporkan oleh menteri Sudirman, tanya saja dia kenapa dia laporkan itu," kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan saat jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Luhut, pemerintah saat ini sedang fokus penanganan ekonomi, ketimbang melaporkan pencatutan nama Presiden Jokowi. Sebab, pemerintah juga tak mempunyai keinginan memperpanjang kontrak PT Freeport sebelum tahun 2019 mendatang.

"Kami tidak punya atensi atau keinginan negoisasi perpanjangan kontrak sebelum 2019. Anda pegang itu, Presiden tidak mau. Dia selalu katakan, smelter harus jadi, local content harus ada, divestasi harus ada dan pemberdayaan masyarakat harus jalan," kata Luhut.

Nama Luhut sendiri paling banyak disebut dalam transkip yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto, Bos Freeport Indonesia dan seorang pengusaha yang disebut berinisial R. Namun Luhut mengaku tidak terganggu dengan pencatutan namanya itu.

"Saya tidak merasa tercemar. Biasa-biasa saja menurut saya. Saya tidak salah," kata Luhut.
http://www.merdeka.com/peristiwa/luh...-freeport.html


Sudirman Said: Pemimpin Saya Presiden, Bukan Luhut
Rabu, 02 Desember 2015, 17:46 WIB


Menteri ESDM Sudirman Said

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Sudirman Said menjadi saksi dalam sidang perdana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, terkait kasus dugaan pencatutan nama pimpinan negara dalam perpanjangan kontrak Freeport.

Dalam kesempatan ini, Sudirman mengaku membawa transkrip dan rekaman suara utuh mengenai pertemuan kontroversial Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Ditanya anggota MKD Akbar Faisal, Sudirman mengaku tahu adanya 'bocoran' transkrip yang belakangan digunakan berbagai media massa terkait pencatutan nama Jokowi-JK.

Namun, Sudirman menolak menegaskan, apakah teks itu sesuai dengan transkrip dan rekaman suara yang ia bawa ke sidang kini.

Akbar mengatakan, sudah beredar informasi di publik soal penyebutan nama Menko Polhukam Luhut B Panjaitan sebanyak 66 kali dalam transkrip yang beredar di publik itu. Akbar pun bertanya ke Sudirman, apa niatnya melaporkan rekaman itu ke MKD.

(Baca: Sudirman Said: Penyadapan Setnov Inisiatif Bos PT Freeport)

Sudirman menjawab, dia tidak tahu apakah ada delik pidana dalam rekaman suara itu. Yang dia tahu, adanya dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR RI. Sehingga, ia lebih memilih membawa rekaman suara itu ke MKD.

"Yang kami yakini, sekurang-kurangnya ini soal etika. Pas ini jadi isu publik, ada delik hukum, penegak hukum juga akan inisiatif," ujar Sudirman Said, Rabu (2/12).

Sudirman juga menyebutkan, seminggu usai pertemuan ketiga Setya Novanto dan pimpinan PT Freeport Indonesia, Sudirman langsung melaporkan soal pencatutan nama itu ke Presiden Jokowi dan Wapres Kalla.

Terkait nama Luhut yang disebut-sebut ada dalam rekaman, menurut Sudirman, dia tak berkomunikasi lebih dulu ke Menko Luhut, melainkan langsung ke Presiden. Dia pun menegaskan, laporannya ke MKD ini atas sepengetahuan dan sepersetujuan Jokowi.

"Saya belum pernah berkoordinasi dan dipanggil Pak Luhut. Lagipula, kami berbeda koordinasi (kementerian). Pemimpin saya Presiden Jokowi dan Wapres JK," ujarnya.
http://nasional.republika.co.id/beri...en-bukan-luhut


PKS Dukung Gebrakan Sudirman Said Laporkan Setya Novanto ke MKD
Selasa 17 Nov 2015, 13:14 WIB

Jakarta - Dukungan kepada Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD DPR terkait pencatutan nama Presiden-Wapres terus mengalir. Kali ini PKS mendukung penuh upaya Sudirman menyoal pencatutan nama Presiden-Wapres terkait jatah saham PT Freeport itu.

Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf menegaskan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said yang melaporkan oknum Anggota DPR RI yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah benar. Menurutnya, PKS mendukung pemberantasan mafia energi dan migas yang merugikan rakyat.

"Kami mendukung. Itu sesuai dengan UU MD3. Siapa saja bisa melaporkan anggota DPR RI ke MKD jika punya bukti pelanggaran anggota DPR terkait. Apalagi oleh seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya," kata Muzammil dalam keterangan persnya, Selasa (17/11/2015).

Menurut Muzammil, MKD harus diberi ruang memproses pelanggaran etik tersebut secara prosedural, adil dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.

"Dengan cara itu DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik. Pada saat yang sama anggota DPR terkait pun jelas posisinya, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik," Ujarnya.

Muzammil menambahkan MKD dibentuk untuk memproses dugaan pelanggaran etik anggota DPR. MKD diharapkan profesional menindaklanjuti laporan Sudirman.

"Makanya pembentukan MKD bertujuan untuk menegakan kehormatan dan marwah lembaga DPR RI agar kepercayaan publik dapat dijaga. Siapapun yang melanggar dapat diproses. Selama ada bukti kuat," pungkasnya.
http://nasional.kompas.com/read/2014...ewan.Pakar.PKS


Hidayat Nur Wahid Benarkan Menteri ESDM Sudirman Said Pernah Jadi Dewan Pakar PKS
Rabu, 12 November 2014 | 18:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membenarkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pernah menjadi Dewan Pakar PKS. Namun, Hidayat mengatakan, Sudirman menjadi dewan pakar bukan karena statusnya sebagai kader PKS.

"Memang pernah saat saya menjadi Presiden PKS tahun 2003-2004 itu, Pak Sudirman sempat menjadi dewan pakar setelah itu masuk ke BRR. Tapi hanya sekitar satu tahun, setelah itu saya tidak tahu lagi bagaimana karier politik beliau," ujar Hidayat saat dihubungi, Rabu (12/11/2014).

Hidayat mengklarifikasi pernyataan mantan Deputi Tim Transisi yang juga politisi Nasdem, Akbar Faizal, yang menyebut bahwa Sudirman Said merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih.

Menurut Hidayat, Sudirman saat itu masuk sebagai Dewan Pakar PKS karena keahliannya. Setelah tak lagi bersama PKS, kata Hidayat, Sudirman tak punya keterkaitan dengan partainya, apalagi diusulkan Koalisi Merah Putih masuk dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kami bagian dari yang kaget, Pak Sudirman Said dikaitkan dengan PKS dan KMP. Yang pasti kami tidak memberikan wakil di kabinet karena KMP mempersilakan partai koalisi pemerintahan untuk masuk ke kabinet," katanya.

Pada Rabu siang, Akbar mengatakan bahwa penunjukan Sudirman sebagai ESDM merupakan bagian dari keterwakilan KMP dalam Kabinet Kerja, meski KMP bukan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Janganlah terlalu keras soal KMP dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat). KMP juga sudah dapat jatah menteri, Sudirman Said itu 1,5 bulan sebelum dilantik (sebagai menteri) masih Garuda Merah," ujar Akbar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Akbar mengatakan akan mengawal dan mengkritisi kinerja semua menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, ada beberapa menteri di Kabinet Kerja yang memiliki prestasi dan latar belakang yang jelas. Ia menilai bahwa para menteri tersebut akan membutuhkan waktu belajar lebih lama untuk menggulirkan program sesuai Trisakti dan Nawacita yang digaungkan Presiden Jokowi.

"Ada beberapa orang yang bernasib sangat baik di republik ini dan itu akan sangat kita kritisi. Kami akan membiarkannya bertanggung jawab pada program yang tidak sesuai dengan Trisakti dan Nawacita Pak Jokowi," kata Akbar.
http://nasional.kompas.com/read/2014...ewan.Pakar.PKS

-------------------------------------

Namanya juga politik ...