Sumber: Sohib Ahoax

Batalnya KPK mengundang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi pembicara di Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) membuat publik bertanya-tanya. Ahok menduga pembatalan undangan itu terkait dengan kasus RS Sumber Waras.

"Mungkin ada oknum-oknum di KPK yang ingin mengkriminalkan saya soal Sumber Waras," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).

Ahok mempertanyakan alasan dirinya tak jadi diundang sebagai pembicara. Padahal, kata Ahok, Pemprov DKI jadi pionir kebijakan pejabat hingga eselon IV harus membuat Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"DKI adalah provinsi pertama di Indonesia yang memaksakan pejabat sampai ke eselon IV harus melaporkan LHKPN. Enggak ada (provinsi) lain yang lakukan, maka pengalaman inilah yang saya diundang untuk ceritakan," tutur Ahok.

"Saya juga sudah diperiksa LHKPN-nya dari tahun 1999. Nah, tiba-tiba, kasarnya tanda kutip, saya tidak boleh tampil," sambungnya.

Ahok membandingkan undangan yang diterimanya dengan yang diterima Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pembicara dan tak dibatalkan. Ahok menduga oknum di KPK hanya mencari-cari alasan membatalkan dirinya tampil di peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Bandung.

"Bilangnya acara untuk membagikan pengalaman LHKPN ini dibatalkan, padahal Sudirman Said semua enggak dibatalkan," ujar Ahok.

Surat pembatalan Ahok menjadi pembicara hanya disampaikan lewat email. Email tersebut mengatakan pembatalan Ahok jadi pembicara atas petunjuk salah satu pimpinan KPK.

KPK sudah mengklarifikasi soal pembatalan ini. "Kami melayangkan dua undangan kepada Pak Ahok, yang pertama sebagai pembicara di hari anti korupsi dan menghadiri peringatan hari anti korupsi," kata Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (8/12/2015).

Ahok seharusnya menjadi pembicara terkait materi penerapan e-budgeting di Pemprov DKI. Namun, karena perubahan jadwal, sehingga Ahok terpaksa dibatalkan untuk menjadi pembicara.

"Jadi yang dibatalkan hanya untuk menjadi pembicara. Tapi Pak Ahok tetap kami undang di peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Bandung," jelas Yuyuk.

Ahok akhirnya tak jadi datang ke acara tersebut dan memilih rapat dengan DPRD DKI. Meski demikian, Ahok tetap mendapat penghargaan Pengendalian Gratifikasi.

Ini (orang) kacau (banget) hehehe, siapapun (yang berbeda dengan dirinya) pasti akan dia kasih stempel (negatif) hehehe. Seharusnya (Pak Ahock) jangan begitu, ndak usah panik (lah). Itu (KPK) kan lembaga profesional, reputasi (KPK) sangat mumpuni. Biarkan (KPK) bekerja sesuai prosedur. Itu (kasus RS SW) kan sedang dalam proses (penyelidikan), mau dilihat dulu ada (unsur pidananya) atau ndak, kalo ada ya lanjut (ke proses penyidikan), kalo ndak ada ya berhenti (diproses). Gitu aja lah, ndak usah dipusingin hehehehe. Biasa biasa aja lah. Seluruh rakyat (Indonesia) mendukung kebenaran (kecuali kader/simpatisan KS).