- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ketua dan Anggota Komisi VII Dibuat Terkejut soal Kontrak Freeport
TS
n4z1.v8
Ketua dan Anggota Komisi VII Dibuat Terkejut soal Kontrak Freeport
Ketua dan Anggota Komisi VII Dibuat Terkejut soal Kontrak Freeport
Jakarta, Aktual.com — Ketua dan anggota Komisi VII DPR RI dibuat terkejut dengan kicauan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said soal kontrak karya PT Freeport tahun 1991.Dalam kontrak tersebut, sebut Sudirman Said ada empat item yang sangat tidak berpihak kepada nasional.
“Dalam kontrak yang ditanda tangani tahun 91, ada empat item siapapun pemerintahnya dan menterinya akan mengalami kesulitan,” kata Sudirman Said di ruangan komisi VII DPR-RI Senayan Jakarta, Selasa (1/12).
Kontrak tersebut berbunyi, pihak Freeport disamping mendapatkan perpanjangan selama 30 tahun, juga bisa memperpanjang dua kali sepuluh tahun. Kemudian Freeport dapat mengajukan perpanjangan sejak ditandatangani kontrak ini. Apabila tidak ada alasan mendasar, maka pemerintah tidak boleh menunda persetujuan perpanjangan tersebut.
Kemudian pada item kedua tercantum pada klausul pasal 32, kontrak ini mentaati peraturan perundang-undangan sampai dengan terbit penandatanganan kontrak ini. “Artinya bisa mengabaikan kontrak dan UU yang terbit sesudah kontrak itu,” kata Sudirman Said.
Selanjutnya, pada item ketiga ada kata-kata sepanjang kontrak ini berlaku, pemerintah Indonesia tidak bisa menasionalisasikan tambang ini. Kemudian pada item terakhir menyebutkan, bahwa setelah habis masa kontrak kapanpun, apabila ada pengalihan saham, harus dilakukan melalui harga pasar.
Sontak, seluruh anggota komisi yang hadir dalam rapat dengan kementerian ESDM itu terkejut, bahkan Ketua Komisi VII Kardaya Warnika mengaku tidak mengetahui adanya kontrak semacam itu. Lantas Kardaya pun meminta Menteri Sudirman Said untuk memberikan bukti berkas perjanjian tersebut kepada komisi VII DPR.
(Wisnu)
====================
Eh, aku terkejuuut......
Sungguh mulia rezim Orde Baru dengan menyetujui butir-butir kesepakatan tersebut. Sungguh sangat menyayangi bumi Papua pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
Item pertama, ternyata bukan hanya punya hak untuk meminta perpanjangan tiap 30tahun sekali, ternyata juga punya hak untuk meminta perpanjangan tiap-tiap 10tahun dengan 2 periode. Jadi, kalau sekiranya saat ini kontak ditandatangani, maka pengajuan 10tahun pertama dimulai. Setelah habis, perpanjangan kontrak kedua dilanjutkan. Dan 2 tahun sebelum habis kontrak kedua, maka mulailah pengajuan untuk kontrak 30 tahun. Artinya setengah abad!
Item kedua, Freeport mentaati UU. Tapi setelah kontrak tahun pertama ditandatangani, peduli setan sama UU.
Item ketiga, Jangan berharap dengan nasionalisasi Freeport. Jadi kalau kemarin-kemarin ada yang sesumbar mau nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing semacam Freeport dan Newmont, dipastikan itu hoax.
Sebab itu sama aja dengan mencederai isi perjanjian yang maha mulia itu. Dan pastinya tipa perusahaan AS dibackup langsung oleh pemerintah AS, apalagi yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat mereka dan negara mereka. Pastinya akan ada tuntutan di pengadilan internasional. Lalu, kita mau berharap dengan diplomat-diplomat kita yang kemampuannya ecek-ecek sekarang ini?
Item keempat, ini yang paling parah. Kalaupun Freeport sudah habis 'masa baktinya' di bumi Cendrawasih, Freeport masih bisa ongkang-ongkang kaki, karena saham yang mereka miliki bukan hilang atau jatuh nilainya begitu saja, tetapi tetap mengacu pada harga pasaran Internasional. Jadi kalau pemerintah Indonesia mau menguasai saham Freeport, ya siap-siap kuras brankas buat membelinya. Wajarlah kalau banyak yang ngiler dengan saham Freeport! Emangnya saham HT atau saham ARB. Beda jauh coy!
Sungguh mulia rezim Orde Baru dengan menyetujui butir-butir kesepakatan tersebut. Sungguh sangat menyayangi bumi Papua pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
Item pertama, ternyata bukan hanya punya hak untuk meminta perpanjangan tiap 30tahun sekali, ternyata juga punya hak untuk meminta perpanjangan tiap-tiap 10tahun dengan 2 periode. Jadi, kalau sekiranya saat ini kontak ditandatangani, maka pengajuan 10tahun pertama dimulai. Setelah habis, perpanjangan kontrak kedua dilanjutkan. Dan 2 tahun sebelum habis kontrak kedua, maka mulailah pengajuan untuk kontrak 30 tahun. Artinya setengah abad!
Item kedua, Freeport mentaati UU. Tapi setelah kontrak tahun pertama ditandatangani, peduli setan sama UU.
Item ketiga, Jangan berharap dengan nasionalisasi Freeport. Jadi kalau kemarin-kemarin ada yang sesumbar mau nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing semacam Freeport dan Newmont, dipastikan itu hoax.
Sebab itu sama aja dengan mencederai isi perjanjian yang maha mulia itu. Dan pastinya tipa perusahaan AS dibackup langsung oleh pemerintah AS, apalagi yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat mereka dan negara mereka. Pastinya akan ada tuntutan di pengadilan internasional. Lalu, kita mau berharap dengan diplomat-diplomat kita yang kemampuannya ecek-ecek sekarang ini? Item keempat, ini yang paling parah. Kalaupun Freeport sudah habis 'masa baktinya' di bumi Cendrawasih, Freeport masih bisa ongkang-ongkang kaki, karena saham yang mereka miliki bukan hilang atau jatuh nilainya begitu saja, tetapi tetap mengacu pada harga pasaran Internasional. Jadi kalau pemerintah Indonesia mau menguasai saham Freeport, ya siap-siap kuras brankas buat membelinya. Wajarlah kalau banyak yang ngiler dengan saham Freeport! Emangnya saham HT atau saham ARB. Beda jauh coy!
Terima kasih Orde Baru. Kalian sungguh mulia meninggalkan luka bagi Indonesia! 
Diubah oleh n4z1.v8 02-12-2015 19:19
0
9.4K
103
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan