- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pulau Berhala dan Pulau Salah Nama Terancam Direbut Malaysia
TS
merdekaboy
Pulau Berhala dan Pulau Salah Nama Terancam Direbut Malaysia
Pulau Berhala dan Pulau Salah Nama Terancam Direbut Malaysia
Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bidang Hukum dan Pemerintahan, Ferlin H Nainggolan mengatakan, Pulau Berhala yang masuk dalam wilayah Kabupaten Serdangbedagai dan Pulau Salah Nama di Kabupaten Batubara, menjadi dua pulau kecil yang terancam direbut oleh negara tetangga, terutama Malaysia.
"Yang paling bahaya (paling terancam) itu, ya, Pulau Salah Nama, Pulau Berhala, dan satu lagi yang di Asahan, Pulau Tabu entah apa namanya itu. Seperti Malaysia itu. Bukan saya curiga, tapi setidaknya kita harus belajar dari dua pulau kita yang sudah diambil," ujar Ferlin saat ditemui di ruangannya, Selasa (2/12/2015).
Ferlin menyebut di wilayah Sumut terdapat banyak pulau-pulau kecil. Tetapi ia tak dapat menyebutkan jumlah serta nama-namanya.
"Banyak sekali. Saya nggak ingat semua. Di Nias saja ada lebih kurang 15. Di Sergai ada Pulau Berhala. Batubara ada Pulau Salah Nama," katanya.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dibentuk, selain untuk memproteksi dan melestarikan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, Pemprov Sumut juga akan mengembangkan transportasi jalur laut yang bertitik tolak dari pesisir pantai dan pulau-pulau kecil tersebut.
"Ini mau dikembangkan jalur transportasi ini. Ini 2016 akan kami seriusi. Pokoknya ini nanti luar biasalah," ujar Ferlin, seraya menambahkan, bahwa perlu dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus menangani wilayah perbatasan di Pemprov Sumut.
Adapun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
Sebelumnya kepulauan Natuna termasuk wilayah yang telah diklaim oleh China, pasalnya pulau terluar Indonesia ini sudah masuk ke dalam paspor baru yang dibuat negera tirai bambu itu.
Sebelumnya Menkopolhukam Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara kedua di kawasan itu yang menantang klaim China atas seluruh wilayah di Laut China Selatan, termasuk kepulauan Natuna milik Indonesia.
Ini terjadi jika China dan Indonesia tidak bisa menyelesaikan perselisihan wilayah itu lewat dialog.
Luhut Panjaitan hari Rabu (11/11/2015) yang lalu mengatakan Indonesia bekerja keras menyelesaikan isu itu dan berupaya mendekati China untuk membahas keprihatinan tentang klaim wilayah China yang kontroversial di Laut China Selatan.
“Kami ingin melihat solusi masalah ini dalam masa dekat lewat dialog, atau kami akan membawanya ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC),” ujar Luhut.
Filipina telah mengadukan China ke mahkamah internasional, dan baru-baru ini mahkamah itu memutuskan akan mendengar beberapa klaim yang diajukan Filipina terhadap China.
China menolak keras arbitrase itu. China telah sejak lama mengatakan bahwa perselisihan di Laut China Selatan seharusnya diselesaikan secara bilateral dan tidak lewat intervensi internasional.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya dan menggunakan apa yang disebut sebagai “sembilan garis putus-putus” untuk menjelaskan klaimnya itu.
Namun, masalahnya adalah garis putus-putus yang digunakan China itu menyentuh zona ekonomi ekslusif beberapa negara lain. Selain Indonesia dan Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darusalam kini memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China.
“Kita tidak ingin melihat ada negara manapun yang memproyeksikan kekuatannya di wilayah itu. Kita menginginkan solusi damai dengan mendorong dialog,” lanjut Luhut.
“Sembilan garis putus-putus itu adalah masalah yang kita hadapi sekarang ini, dan tidak saja menjadi masalah Indonesia,” tambahnya.
Klaim sembilan garis putus-putus China itu mencakup kepulauan Natuna milik Indonesia.
Pernyataan Luhut Panjaitan itu disampaikan beberapa hari menjelang pertemuan para pemimpin dalam forum APEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, di Manila, Filipina. China sudah mengatakan tidak ingin masalah Laut China Selatan menjadi agenda dalam pertemuan itu.
Presiden Xi Jinping mengatakan akan menghadiri forum APEC, meskipun perselisihan dengan Filipina masih terus berlangsung. Sebagai tuan rumah, Filipina tidak akan membawa isu ini dalam pertemuan tersebut.
Namun, beberapa peserta tampaknya akan membahas perselisihan itu di sela-sela pertemuan, meskipun fokus utama adalah isu kerjasama ekonomi dan perdagangan.
Amerika baru-baru ini melaksanakan apa yang disebut sebagai misi navigasi pelayaran yang bebas dalam zona 12 mil dari pulau-pulau buatan di Laut China Selatan, yang dibangun China dengan cepat dan menimbulkan keprihatinan bahwa pulau-pulau itu terutama akan digunakan oleh militer. Tapi keprihatinan itu berulangkali dibantah China.
http://medan.tribunnews.com/2015/12/...rebut-malaysia
peranggg
dasar negara maling
Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bidang Hukum dan Pemerintahan, Ferlin H Nainggolan mengatakan, Pulau Berhala yang masuk dalam wilayah Kabupaten Serdangbedagai dan Pulau Salah Nama di Kabupaten Batubara, menjadi dua pulau kecil yang terancam direbut oleh negara tetangga, terutama Malaysia.
"Yang paling bahaya (paling terancam) itu, ya, Pulau Salah Nama, Pulau Berhala, dan satu lagi yang di Asahan, Pulau Tabu entah apa namanya itu. Seperti Malaysia itu. Bukan saya curiga, tapi setidaknya kita harus belajar dari dua pulau kita yang sudah diambil," ujar Ferlin saat ditemui di ruangannya, Selasa (2/12/2015).
Ferlin menyebut di wilayah Sumut terdapat banyak pulau-pulau kecil. Tetapi ia tak dapat menyebutkan jumlah serta nama-namanya.
"Banyak sekali. Saya nggak ingat semua. Di Nias saja ada lebih kurang 15. Di Sergai ada Pulau Berhala. Batubara ada Pulau Salah Nama," katanya.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dibentuk, selain untuk memproteksi dan melestarikan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, Pemprov Sumut juga akan mengembangkan transportasi jalur laut yang bertitik tolak dari pesisir pantai dan pulau-pulau kecil tersebut.
"Ini mau dikembangkan jalur transportasi ini. Ini 2016 akan kami seriusi. Pokoknya ini nanti luar biasalah," ujar Ferlin, seraya menambahkan, bahwa perlu dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus menangani wilayah perbatasan di Pemprov Sumut.
Adapun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
Sebelumnya kepulauan Natuna termasuk wilayah yang telah diklaim oleh China, pasalnya pulau terluar Indonesia ini sudah masuk ke dalam paspor baru yang dibuat negera tirai bambu itu.
Sebelumnya Menkopolhukam Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara kedua di kawasan itu yang menantang klaim China atas seluruh wilayah di Laut China Selatan, termasuk kepulauan Natuna milik Indonesia.
Ini terjadi jika China dan Indonesia tidak bisa menyelesaikan perselisihan wilayah itu lewat dialog.
Luhut Panjaitan hari Rabu (11/11/2015) yang lalu mengatakan Indonesia bekerja keras menyelesaikan isu itu dan berupaya mendekati China untuk membahas keprihatinan tentang klaim wilayah China yang kontroversial di Laut China Selatan.
“Kami ingin melihat solusi masalah ini dalam masa dekat lewat dialog, atau kami akan membawanya ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC),” ujar Luhut.
Filipina telah mengadukan China ke mahkamah internasional, dan baru-baru ini mahkamah itu memutuskan akan mendengar beberapa klaim yang diajukan Filipina terhadap China.
China menolak keras arbitrase itu. China telah sejak lama mengatakan bahwa perselisihan di Laut China Selatan seharusnya diselesaikan secara bilateral dan tidak lewat intervensi internasional.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya dan menggunakan apa yang disebut sebagai “sembilan garis putus-putus” untuk menjelaskan klaimnya itu.
Namun, masalahnya adalah garis putus-putus yang digunakan China itu menyentuh zona ekonomi ekslusif beberapa negara lain. Selain Indonesia dan Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darusalam kini memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China.
“Kita tidak ingin melihat ada negara manapun yang memproyeksikan kekuatannya di wilayah itu. Kita menginginkan solusi damai dengan mendorong dialog,” lanjut Luhut.
“Sembilan garis putus-putus itu adalah masalah yang kita hadapi sekarang ini, dan tidak saja menjadi masalah Indonesia,” tambahnya.
Klaim sembilan garis putus-putus China itu mencakup kepulauan Natuna milik Indonesia.
Pernyataan Luhut Panjaitan itu disampaikan beberapa hari menjelang pertemuan para pemimpin dalam forum APEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, di Manila, Filipina. China sudah mengatakan tidak ingin masalah Laut China Selatan menjadi agenda dalam pertemuan itu.
Presiden Xi Jinping mengatakan akan menghadiri forum APEC, meskipun perselisihan dengan Filipina masih terus berlangsung. Sebagai tuan rumah, Filipina tidak akan membawa isu ini dalam pertemuan tersebut.
Namun, beberapa peserta tampaknya akan membahas perselisihan itu di sela-sela pertemuan, meskipun fokus utama adalah isu kerjasama ekonomi dan perdagangan.
Amerika baru-baru ini melaksanakan apa yang disebut sebagai misi navigasi pelayaran yang bebas dalam zona 12 mil dari pulau-pulau buatan di Laut China Selatan, yang dibangun China dengan cepat dan menimbulkan keprihatinan bahwa pulau-pulau itu terutama akan digunakan oleh militer. Tapi keprihatinan itu berulangkali dibantah China.
http://medan.tribunnews.com/2015/12/...rebut-malaysia
peranggg
dasar negara maling
0
5.3K
41
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan