Bujet Kursi Roda Dinsos DKI Rp 2,7 Juta/Unit, Ahok: Gue Beli Rp 800 Ribu Doang! - See more at: http://m.monitorday.com/detail/19964/bujet-kursi-roda-dinsos-dki-rp-27-jutaunit-ahok-gue-kalo-beli-harganya-rp-800-ribu-doang#sthash.3CoobYjV.dpuf

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih mengevaluasi satu per satu anggaran per dinas dalam rancangan KUAPPAS untuk APBD 2016. Ia menemukan kejanggalan pengadaan kursi roda di Dinas Sosial DKI yang mencapai Rp 2,7 juta/unit.

"Kursi roda Rp 2,7 juta 'kan gila. Aku aja sering beli kursi roda diam-diam, kalo beli harganya Rp 800 ribu," kata Ahok di Balai Kota, pada Rabu (25/11). Dalam rancangan anaggaran itu disebut jumlahnya sebanyak 30 unit. Itu belum termasuk pengadaan di suku dinas di 6 wilayah Jakarta.

"Saya langsung minta mereka beresin," ucap Ahok. Tahun ini, mantan Bupati Belitung Timur ini memutuskan mencoret berbagai anggaran kegiatan sosialisasi, seminar atau penyuluhan di sejumlah dinas. (BACA: Pungutan Liar Marak di GOR Ciracas, Ahok Ancam Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta).

Sejak minggu lalu, setiap hari Ahok rajin menyisir rancangan anggaran setiap dinas dengan memanggil mereka satu per satu dan menanyakan seluruh perencanaan yang mereka buat. Hal yang tak bisa dipertanggungjawabkan atau dinilainya tak masuk akal, tanpa ampun langsung dicoret.

Ahok meminta bawahannya mengutamakan fungsi dalam menyusun anggaran untuk sebuah program atau pengadaan barang. "Warga sekarang mau lihat wujud dan manfaat apa yang kita lakukan. Misalnya, kalau ada program penyuluhan, emang lu yakin dia akan lanjutkan ke bawah?," ucap suami Veronica Tan ini.

Misalnya, pelatihan dengan peserta hanya 50 orang, namun anggarannya membengkak hingga Rp 1 miliar, serta Dinas Pelayanan Pajak yang ingin menyelenggarakan penyuluhan pemahaman cara bayar PBB yang diikuti oleh Ketua RT/RW namun berbujet dana ratusan juta rupiah.

"Terus saya tanya, siapa yang mau kamu latih? RT atau RW. Lu yakin, dia akan kasih pemahaman ke masyarakat? Enggak lah pastinya. Makanya, kami minta coret," terangnya. Ia menargetkan evaluasi ini bisa selesai Jumat, sehingga Senin pekan depan sudah bisa ditandatangani MoU KUAPPAS dengan DPRD DKI.

"Jadi harusnya Minggu sudah bisa Rapim. Bappeda, itu 'kan tinggal print out, lalu keluar datanya, terus nih bikin dari Excel lagi. Kalau semua komponen udah masuk, harusnya Senin itu sudah bisa tandatangan KUAPPAS," pungkas Ahok.

Panasbung baik kerjaanya nyatut gpp yang penting sopan