JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Tjipta Lesmana menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan terseret dalam kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Ini kali kemungkinan kena batunya dalam kasus terkait pembelian lahan Sumber Waras," ujar Tjipta di Jakarta, Minggu (29/11/2015).

Terkait pembelian lahan ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan audit investigatif. BPK juga telah meminta keterangan Basuki dalam melakukan audit investigatif tersebut. (Baca: Abaikan Tudingan Ahok, BPK Fokus Rampungkan Audit Investigatif Pembelian Lahan Sumber Waras)

Menurut Tjipta, Basuki sebenarnya seorang pemimpin yang berani dan tegas. Hanya saja, Basuki memiliki kelemahan dalam komunikasi politik.

Salah satu contoh buruknya komunikasi politik Basuki adalah ketika ia membantah hasil temuan BPK terkait potensi kerugian negara pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Semua instansi, kalau keluar audit dari BPK, semua menerima kecuali Ahok yang super aneh. Langsung dia tuding ketua BPK, ada apa nih?" kata Tjipta.

Tjipta menilai Ahok terlalu yakin pada dirinya sendiri sampai-sampai tak terima jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituding melakukan pelanggaran. (Baca: Hadapi Rekomendasi BPK soal RS Sumber Waras, Ahok bak Makan Buah Simalakama)

Padahal, menurut dia, kemungkinan adanya pelanggaran pasti ada. Tjipta mencontohkan dugaan keterlibatan pejabat Pemprov DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi uninterruptable power suply (UPS).

Dalam kasus ini, anak buah Basuki ditetapkan sebagai tersangka. "Ahok 1000 persen percaya ini yang main DPRD. Sekarang sudah terbongkar ada satu atau dua pejabat DKI main kasus UPS, Ahok baru kaget," kata Tjipta.

Adapun kasus pembelian lahan RS Sumber Waras bermula dari temuan BPK. Lembaga audit eksternal tersebut menilai, pembelian sebagian lahan rumah sakit itu wanprestasi.

BPK menemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar dalam pembelian sebagian lahan itu. (Baca: BPK Tak Akan Penuhi Permintaan Ahok)