Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menemukan sebuah kejanggalan yang terjadi pada anggaran di Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kali ini Ahok kembali menemukan anggaran yang janggal di Dinas Perindustrian dan Energi.

"Dinas Perindustrian dan Energi juga saya pikir gila-gilaan juga. Mereka satu dinas saja pasang-pasang lampu (penerangan jalan) itu hampir Rp 300 miliar," ujar Ahok kepada wartawan di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).

Hanya dalam satu tahun, Pemprov DKI telah mengeluarkan dana untuk membayar biaya listrik hingga mencapai angka Rp 600 miliar. Hal tersebut tentu dirasa Ahok sangat teramat boros sehingga Ia mengusulkan untuk dapat mengganti lampu penerangan jalan dengan LED.

"Makanya kalau kita ganti LED semua lampu, itu paling bayar listrik di bawah Rp 200 miliar. Bayar listrik itu kan setahun, kenapa nggak mau Rp 300 miliar dipakai dulu, sama gabungin Rp 300 miliar aja. Rp 600 miliar tuh, kamu bisa ganti LED hampir 3 kota lho. makanya saya tanya sama mereka, kenapa nggak mau lakukan? makanya saya potong," jelas Ahok.

Bukan hanya mempermasalahkan tentang anggaran di Dinas Perindustrian dan Energi itu saja. Ahok juga mengeluhkan tentang masalah kerja kontraktor yang melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menurutnya tidak bisa bekerja dengan benar.

"Nah terus pasang PJU, lihat nggak berantakan gitu orang teriak-teriak macet di depan Cipto (RSCM) segala macam. Kenapa? Saya sudah bilang, mereka itu cari kontraktor yang nggak jelas," tegas Ahok.

Ahok mengatakan kalau kerjanya tidak mempunyai tanggung jawab yang benar. Seluruh Jakarta digali untuk PJU dan membuat jadi berantakan.

"Bukan berarti nggak jelas gimana ya, dokumen mungkin ada, tapi modalnya mungkin nggak jelas. Kerjanya juga nggak tanggung jawab, seluruh Jakarta dia gali, buat PJU aja bikin berantakan. Kita tegur kontraktornya, dia nggak mau peduli. Makanya saya bilang, kayak-kayak gitu nggak bisa lagi, harus digabungin," sambungnya.

Selanjutnya, Ahok mengharapkan supaya setiap dinas bisa mengandalkan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU). Dengan cara menunjuk satu perusahaan energi atau elektronik bisa dipercaya dan dapat menghemat anggaran serta memangkas pengeluaran yang tak berguna.

"Kita lebih baik mengandalkan PPSU. Tunjuk saja satu perusahaan misalnya sekelas Philips atau National atau Panasonic yang sudah punya nama. Kita taruh di e-Katalog (lalu) kita beli, jadi rusak kita minta belinya, langsung kontrak lima tahun. Saya enggak mau tahu, lampu manapun, itu bisa ngurangin banyak (anggaran)," kata Ahok.

Sejak Sabtu (21/11), Ahok memang terlihat di kantornya untuk memeriksa anggaran di masing-masing dinas. Ahok berada di Balai Kota sejak pagi hingga tengah malam. Di beberapa dinas, Ahok juga menemukan pemborosan anggaran hingga Rp 30 sampai Rp 40 miliar.

Sumber