Isu adanya jasa broker lobi dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama mengemuka.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, berpikir untuk melegalkan jasa lobi ini melalui pendanaan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Saya malah terpikir elok juga mungkin dimasukin ke APBN ke depan untuk lobi-lobi semacam itu. Lobi-lobi untuk kepentingan perdagangan kita," kata Luhut, di Istana Negara, Jakarta, Senin 9 November 2015.

Luhut mengatakan, lobi secara legal dan dibiayai oleh pemerintah ini bisa dilakukan, kalau misalnya ada kepentingan untuk ke Kongres AS. Menurutnya, itu bisa dilakukan melalui perantara, alias broker.

"Saya lagi terpikir, saya nanti akan konsultasikan, laporkan ke Presiden," katanya lagi.

Bagi Luhut, itu tidak ada masalah. Sebab, selama ini memang Indonesia tidak menggunakan jasa-jasa lobi. Beda dengan negara lain, yang secara legal dilakukan oleh negara.

"Cuma dua negara yang tidak punya lobi di Amerika, Indonesia dan Myanmar, atau Kamboja, yang lainnya itu punya. Singapura, China, Filipina, semuanya punya dan itu resmi oleh pemerintah," ujarnya.

Sumber

ha haaa... jelas koneknya ini barang.. terlanjur basah mandi sekalian saja..





Pemerintah Indonesia dituding menggunakan jasa pelobi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama pada November lalu. Apakah pemerintah akan menuntut penebar tudingan itu?

"Ngapain kita pakai-pakai upaya hukum?" jawab Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2015).

Ditegaskan Luhut, pemerintah Indonesia tidak menggunakan jasa pelobi saat Presiden Jokowi bertemu Obama pada November lalu, meski pnggunakan jasa pelobi di Amerika Serikat merupakan hal yang lumrah.

Dikatakan Luhut, adalah para pengusaha yang menggunakan jasa pelobi. Hal ini dilakukan untuk mengawal kepentingan bisnisnya di Amerika Serikat.

"Ya suka-sukanya pengusaha, dia mau bayar orang untuk ngurusin perusahaanya kan boleh-boleh saja," kata Luhut.

"Saya tahu kok ada lobi-lobi itu untuk kepentingan perdagangan. Jadi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada kepentingannya di Amerika misalnya kelapa sawit, pulp, udang, lingkungan, mereka memanfaatkan momen kunjungan presiden itu untuk melakukan pendekatan sana-sini. Tidak ada yang aneh, dan itu sah-sah saja," tambahnya.

Luhut juga merasa tidak perlu untuk meminta klarifikasi dari penebar tudingan itu.

"Kenapa pula kita harus menuntut? Enggak ada yang salah," kata Luhut.
(jor/rvk)

Sumber

Lalu, barang bukti adanya perusahaan PR yang disewa konsultan Singapura yang membawa-bawa jabatan Presiden RI beserta nama pejabatnya itu gimana, Pak? di-86-kan?

Nggak ditelusur, ya, Pak?

Maaf, Pak, Negara ini bukan hanya milik Bapak. Rakyat Indonesia perlu mendapat kejelasan mengapa nama Negara dan Presiden mereka demikian mudahnya dicatut tanpa ada upaya klarifikasi sama sekali kepada pencatutnya? Alamat si pencatut jelas. Kalau tidak ada klarifikasi, saya yang akan minta maaf pada dia, Pak, karena itu berarti yang bersangkutan bukan pencatut.