JAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku banyak mendapat penawaran penampungan sampah sementara.

Hal itu terkait penghadangan yang dilakukan oleh beberapa oknum organisasi masyarakat (ormas) terhadap truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Cileungsi maupun Bogor. "Tapi saya pikir solusinya bukan itu. Solusi pertama adalah negara enggak boleh kalah dengan premanisme, menurut saya gitu lho," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (5/11/2015). Basuki mengatakan, ribuan ton sampah yang belum dibuang ke tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang akan membusuk jika dibiarkan terus menerus.

Tak hanya penghadangan truk sampah, kini operasional pengangkutan sampah oleh Pemprov DKI juga dibatasi. Padahal DKI tidak memiliki truk sampah yang cukup.

"Kami dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dikerjain terus beli truk sampah. Saya enggak tahu, saya suudzon (berprasangka buruk) ini ada mafia atau apa saya enggak tahu."

"Saya mau tanya, pernah enggak dulu ketika saya membiarkan swasta PT Godang Tua Jaya yang kerja, pernah enggak jam operasional truk sampah dipermasalahkan? Enggak pernah dengar saya," kata Basuki. Namun setelah DKI melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 kepada PT GTJ, masalah pengelolaan sampah terus menghampir Jakarta.

"Enggak apa-apa. Saya sampaikan, siapapun yang memainkan DKI, saya orang yang sangat tahan menghadapi kalian," kata Basuki.

Sebanyak 200 unit truk sampah milik Dinas KebersihanDKI Jakarta diadang warga dan salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) saat melintas di Jalan Transyogi, Cileungsi, Bogor Timur, Jawa Barat.

Akibatnya, 6.500 ton sampah asal DKI Jakarta yang akan dibuang ke TPST Bantargebang terhambat.

Ribut Sampah, Terungkap: Pengkritik Ahok Dulu Bos PT Godang


Tim pemantau pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang dari Pemerintah Kota Bekasi berbincang dengan warga saat inspeksi mendadak di Bekasi, Jawa Barat, 3 November 2015. Akibat penghadangan truk, sekitar 6.500 ton sampah Jakarta menjadi terbengkalai. ANTARA/Risky Andrianto

TEMPO.CO,Bekasi- Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Linggom F Toruan, mengakui pernah menjadi pimpinan di perusahaan pengelolan tempat pengolahan sampah terpadu, Bantargebang. "Dulu saya menjadi wakil direktur," kata Linggom, Rabu, 4 November 2015.

Menurut dia, jabatan itu diembannya mulai tahun 2004 hingga 2014. Ia mengundurkan dari dari jabatan tersebut karena terpilih menjadi anggota DPRD pada pemilihan legislatif 2014 dari Partai Hati Nurani Rakyat, daerah pemilihan Bantargebang. Setelah itu, katanya, saya tidak ada urusan lagi dengan PT Godang Tua Jaya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bekasi, Tumpak Sidabutar yang disebut sebagai menantu Direktur Utama PT Godang Tua Jaya, tidak dapat dikonfirmasi. Pesan singkat yang dikirimkan Tempo tak mendapatkan respons.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduga motif pemanggilannya oleh DPRD Kota Bekasi karena surat peringatan pertama dari Dinas Kebersihan Jakarta kepada pengelola TPST Bantargebang.

Menurut Ahok, selama ini DPRD Bekasi tak pernah mengkritisi pengelola TPST Bantargebang, karena di internal pengelola terdapatanggota DPRD Kota Bekasi. Ahok menyebut keduanya adalah menantu Direktur dan bekas pegawai dari PT Godang Tua Jaya.

Hubungan DPRD Kota Bekasi dengan Ahok memanas sejak beberapa pekan ini. Musababnya, Ahok menolak dipanggil DPRD Bekasi untuk mengklarifikasi pelanggaran MoU ihwal antara Kota Bekasi dengan Jakarta tentang TPST Bantargebang.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2...ghadapi.Kalian & http://m.tempo.co/read/news/2015/11/...-bos-pt-godang

Dlm politik ga ada kata jujur kali koh, apapun caranya orang akan halalkan itu demi tujuan politiknya tercapai, semoga aja tahan goncangan hingga 2017