Jakarta - Kepala BPK DKI Efdinal mengklarifikasi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut dirinya memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Banten semasa pemerintahan Ratu Atut Chosiyah. Efdinal yang kala itu menjadi Ketua BPK Banten mengaku memberi opini Disclaimer alias Tidak Wajar.

"Saya dulu di BPK memberikan opininya disclaimer, bukan WTP," ujar Efdinal saat dihubungi, Senin (2/11/2015) malam.

Efdinal menjelaskan saat pihaknya memberi opini Disclaimer, tak berselang lama kemudian Atut ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Dia menyebut opini Disclaimer diberikan pihaknya pada tahun anggaran 2013.

"Waktu Bu Atut ditangkap ya pas masa saya, opininya disclaimer bukan WTP. Coba cek saja langsung di Provinsi Banten," terangnya.

Efdinal menjabat sebagai Kepala BPK Banten pada tahun 2013-2014 lalu. Kemudian dirinya dipindahtugaskan ke DKI Jakarta hingga saat ini.

Ia menepis dugaan adanya tendensius dalam hasil pemeriksaan keuangan DKI 2014 seperti yang disebutkan Ahok. Efdinal menegsakan, seluruh auditor BPK DKI bekerja dengan objektif dan benar.

"Saya bekerja sesuai koridor yang menjadi aturan di BPK, tidak ada yang perlu khawatirkan karena kami objektif dan semua yang kami lakukan dapat dipertanggungjawabkan," sebut dia.

Sebelumnya, Ahok menuding hasil investigasi BPK DKI terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras sangat tendensius. Tak hanya itu, Ahok juga menilai Kepala BPK DKI Efdinal mengincar kesalahan dirinya.

"Kita buktikan bahwa BPK DKI tendensius, yang namanya Efdinal ini tendensius. Makanya kita buktikan di pengadilan, saya akan buktikan kenapa dia ngincar kita seperti itu dan dia agak salah kali ini," ujar Ahok saat menjawab pertanyaan wartawan soal pembelian lahan RS Sumber Waras di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari ini.

Tak hanya dirinya, Ahok juga menyebut BPK RI mengincar anggota keluarganya yaitu Basuri Tjahaja Purnama yang merupakan Bupati Belitung Timur dengan mengubah opini dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi Tidak Wajar (Adversed Opinion) terhadap hasil audit APBD tahun anggaran 2014. BPK 'mengancam' agar Basuri tutup mulut dan tidak berbicara kepada media seperti Ahok.

"BPK juga ngincar adik saya. Saya punya bukti, adik saya jadi tidak wajar. Saya punya bukti semua. Buku satu ditukar, buku dua dan tiga enggak ditukar, jadi saya berani katakan ada oknum BPK tendensius nyerang saya dan adik saya yang Bupati Belitung Timur. Sudah ada buktinya, ada suratnya, ada indikasinya," kata dia.

Ahok kesal bukan main mengetahui adanya permainan oknum seperti ini. Dia pun sudah bersurat kepada Mahkamah Etik BPK RI untuk memproses dugaan adanya pelanggaran auditor BPK terhadap kasus pembelian RS Sumber Waras dalam LHP APBD DKI Tahun Anggaran 2014 dan LHP APBD Belitung Timur Tahun Anggaran 2014.

Namun laporan investigasi terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras hingga kini menurutnya belum diproses. Sementara laporan untuk adik Ahok, sudah diproses.

Ahok pun kembali menjelaskan KPK meminta BPK RI untuk menginvestigasi laporan hasil keuangan DKI Tahun Anggaran 2014. BPK RI meminta waktu 60 hari namun karena belum dapat menemukan maka Ahok kembali meminta waktu 20 hari lagi. (aws/fdn)