Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melaporkan secara langsung data perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya sepanjang 2015. Data API mencatat ada 36.000 karyawan yang terkena PHK dari berbagai anggota API di Indonesia.

‎Hal ini sekaligus menjawab keraguan pemerintah yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution terkait data-data PHK yang berbeda antara Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), BPJS Ketenagakerjaan, dan asosiasi dunia usaha.

"Sekarang sudah di pemerintah, karena dikonfirmasi oleh BPJS kan. (PHK) Banyak sih sebetulnya‎, kalau (API) 36.000 orang dibandingkan dengan 2.739.000 tenaga kerja yang langsung. Artinya kalau 36.000 itu masih di bawah 2%," ungkap Ketua Umum API Ade Sudrajat usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/10/2015)

Paling besar adalah PHK terjadi di Jawa Barat (Jabar), meliputi Bandung, Kabupaten Bandung, Cikarang, Karawang dan lainnya. Kemudian juga sebagian ada di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).

"(Paling bes‎ar) Jabar, Jateng ada sedikit dan Jatim ada sedikit," imbuhnya.

Ade menambahkan, meski PHK hanya terjadi 2% di sektor tekstil dan produk tekstil, namun seharusnya sudah ada langkah antisipasi dari pemerintah.‎ Menurutnya industri ini bisa tumbuh lebih tinggi dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Seyogyanya industri ini tumbuh. Makanya tadi, bagaimana mencegahnya adalah dengan menghambat produk-produk ilegal masuk Indonesia. Karena pangsa pasar kita direbut oleh mereka," kata Ade.
http://finance.detik.com/read/2015/1...-phk-ke-jokowi