Jakarta- Merehabilitasi pengguna narkotika dinilai belum cukup efektif untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso mengaku sudah menyiapkan satu formula, yang katanya mungkin bisa menimbulkan kegaduhan.

"Rehabilitasi itu penting, tapi harus efektif betul, jangan asal rehab. Saya sebagai Kepala BNN punya formula, mungkin gaduh, tapi biar saja. Karena pasukan saya pasukan khusus. Saya tidak akan buka di sini. Biar saja yang kena pasukan khusus saya. Harus ada terobosan," kata Buwas.

Hal ini diungkapkan Buwas dalam diskusi mingguan yang diselenggarakan sebuah stasiun televisi, ya mengangkat isu masalah narkoba, di Polda Metro Jaya, Rabu (7/10/2015).

Langkah 'gaduh' yang akan diambil Buwas ini dengan menyiapkan pasukan khusus. Adapun, cara-cara penindakan yang dilakukan pasukan khusus ini menurutnya berbeda seperti biasanya. Namun bagaimana itu, Buwas masih merahasiakannya.

"Gaduh itu tergantung cara penilaian. Yang jelas langkah-langkah ini dalam rangka langkah penindakan, tentunya kita harus melakukan ini dengan satu langkah upaya dan kenapa saya katakan ini mungkin bisa menjadi gaduh, karena ini mungkin nanti kalau selesai dilatih anak buah saya," jelasnya.

Ia tegaskan kemungkinan langkahnya ini menimbulkan 'kegaduhan' karena belum terbiasa. "Mungkin karena belum biasa, nanti ramai," cetusnya.

Sementara itu, Buwas mengatakan, permasalahan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Para stakeholder dan masyarakat harus ikut berperan aktif dalam memerangi narkoba ini.

"Kepedulian secara serentak untuk memberantas penyalahgunaan ini. Apalagi kalau cuma omdo (omong doang) nggak akan selesai. Saya kira memang harus kita berkomitmen bersama dan evaluasi setiap langkah yang kita ambil," lanjutnya."

Apakah itu rehabilitasi, penegakkan hukum, apakah sudah efektif? Tujuan kita kan menanggulangi, memberantas narkoba," tambahnya.

Rehabilitasi dinilai belum cukup efektif mencegah peredaran narkotika. Sebab, banyak pengguna yang sudah direhabilitasi tetapi kemudian mengulangi lagi ketika sudah kembali berbaur dengan masyarakat.

"Ada beberapa kasus berulang. Setelah rehabilitasi, dan itu menggunakan biaya negara, lepas ke masyarakat, ternyata kena lagi," cetusnya.