JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah rapat terbatas telah memerintahkan agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) segera dijalankan. Perintah untuk mempercepat pelaksanaan KUR tersebut guna mengurangi biaya tinggi yang selama ini dibebankan kepada TKI.

Demikian disampaikan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

"Yang namanya TKI kan orang lemah. Mereka selama ini mengalami hambatan akses kekuangan dan dengan akses lembaga keuangan tidak resmi serta bunga tinggi. Dengan KUR TKI ini mereka bisa rasakan akses keuangan untuk biaya penempatan. Itu yang diperintahkan Presiden agar KUR bisa segera dijalankan," kata Nusron.

Nusron mengatakan, dengan pemberian KUR bagi TKI, diharapkan beban beban mereka akan semakin ringan karena selama ini TKI saat awal pemberangkatan dan penempatan sudah dijerat utang akibat cost structure atau biaya struktur penempatan dengan dikenakan bunga 31 persen flat oleh PPTKIS yang memberangkatkannya.

"KUR TKI harusnya sudah jalan pada bulan Agustus. Tetapi bank-bank pelaksana minta hadir langsung, dan kita sudah lakukan koordinasi langsung dengan pihak bank bersama PPTKIS dan APJATI," katanya.

Ketua Umum GP Ansor ini berharap, pekan depan KUR untuk TKI sudah bisa dicairkan dan para calon TKI sudah bisa mulai berproses di bank sebagai penyalur yakni Bank BNI, BRI, Mandiri, BII Maybank, dan Sinarmas.

Dibayar tunai
Sebelumnya, dalam pertemuan BNP2TKI bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dan seluruh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Nusron menjelaskan, KUR ini nantinya akan membuat beban yang terbilang mahal oleh para TKI menjadi murah. Selain itu, nantinya TKI juga dalam menerima gaji bisa lewat banking sistem.

"Selama ini kan gaji mereka (TKI) tidak melalui diterima lewat banking sistem, tapi dibayar cash. Dan, yang membiayainya pihak koperasi simpan pinjam yang pengurus di dalamnya orang-orang buangan. Untuk itu, kami nanti akan berikan pengawas secara otoritas serta pengontrolan yang baik," ujarnya.

Nusron melanjutkan, saat ini pengajuan KUR sudah mulai dapat dilakukan oleh para TKI di Singapura melalui pihak BNP2TKI. Sudah disediakan Rp 1 triliun dengan asumsi Rp 20 juta untuk 50 ribu TKI.

"Nanti kalau TKI bertambah, dan biaya kurang, KUR tersebut akan ditambahi pemerintah melalui subsidi bunga," kata Nusron.

Dia menjelaskan, secara umum cost structure yang dikenakan pada TKI terdiri dari tiga beban biaya. Ketiga beban biaya itu meliputi beban pengurusan visa, beban Immigration Security Clearance (ISC) finger print, dan beban pemeriksaan kesehatan. Ketiga beban itu juga sering kali masih ditambah dengan alasan untuk agency di negara penempatan dan juga biaya sponsor.

Imbasnya, TKI begitu banyak menanggung beban sebagai utang yang harus dilunasi melalui pemotongan gaji hingga delapan atau sembilan kali gaji. Karena itu, dengan dimasukkan skema pemberangkatan TKI dengan skema KUR, potongan gaji sebesar itu pelan-pelan bisa dihentikan.

"Kami siapkan dana Rp1 triliun untuk KUR. Jadi kalau asumsinya Rp20 juta per-TKI berarti hanya cukup 50 ribu TKI, nanti pemerintah hanya subsidi bunga saja," ungkapnya.

Nusron mengatakan, pihaknya akan terus melakukan kontrol agar para PPTKIS mampu menjamin dua persoalan yang kerap menghantui TKI. Pertama, soal beban mahal, harus bisa menjadi murah. Kedua, karena mekanisme KUR ini menggunakan banking system sehingga
pengawasannya harus lebih ketat.

bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/07/132726626/Presiden.Perintahkan.KUR.TKI.Segera.Dijalankan