TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah tidak akan meminta ma‎af kepada korban Gerakan 30 September 1965, atau lebih dikenal sebagai G/30 S/PKI. Sikap Jokowi itu dia sampaikan saat bertemu dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah hari ini.
‎
Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku sudah mengklarifikasi isu yang berkembang selama ini. "Sama sekali tak ada, bahkan terpikir pun katanya tidak," kata Mu'ti usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 September 2015. Kepastian ini, kata Jokowi, membantah isu yang berkembang selama ini.

Namun Jokowi, menurut Mu'ti, tidak memberikan penjelasan mengapa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban G 30/S/PKI. "Beliau hanya bilang kalau ‎meminta maaf artinya pemerintah akan berhadapan dengan organisasi massa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta TNI," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya sudah membentuk tim rekonsiliasi untuk menyelesaikan sejumlah dugaan pelanggaran HAM, termasuk peristiwa G 30/S/PKI. Pembentukan tim itu untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur nonyudisial. Salah satu upaya nonyudisial yang bisa dilakukan adalah dengan menyampaikan permintaan maaf.
‎
Selain peristiwa penumpasan PKI pada 1965, masih ada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum menemui titik terang, antara lain peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Lampung 1989, kasus orang hilang 1997-1998, kasus Trisakti 12 Mei 1998, kasus kerusuhan Mei 13-15 Mei 1998, serta kasus Semanggi 1 dan 2.
Sumber
===========================================================
Besok kita akan memperingati 50 tahun peristiwa pembunuhan para Jendral atau G30S/PKI+Soekarno yang didalangi Soekarno dan pimpinan PKI.

Mari kita maafkan kekhilafkan Soekarno yang telah mengirim Cakrabirawa untuk membunuh semua Jendral yang menentang perintah Soekarno untuk membentuk, melatih, dan mempersenjatai PKI sehingga terbentuk angkatan ke-5 PKI.

Seperti kita ketahui Soekarno selalu menjilat pantat kelompok yang memiliki kekuatan besar, seperti Belanda dan Jepang. Begitu juga pada PKI, Soekarno pun bersedia menjilat pantat PKI dan menuruti semua keinginan PKI dengan tujuan mencapai semua ambisi Soekarno.