Jakarta - Pemerintah Jepang mengaku kecewa atas keputusan Pemerintah Indonesia memilih China untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, alasan BUMN akhirnya membuat konsorsium dengan negeri tirai bambu karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta proyek tersebut tidak pakai jaminan dari pemerintah.

"Pemerintah Jepang, ya, mendapatkan pemahaman karena tidak bisa dapatkan jaminan pemerintah, dan anggaran Jepang tidak bisa menerima karena proposal Jepang itu kan adanya jaminan pemerintah. Itu saja," kata Rini sebelum rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta (6/10/2015).

Rini menjelaskan, faktor jaminan tersebut yang sejak awal ditekankan oleh Jokowi. Proyek raksasa tersebut harus dilakukan tanpa melibatkan pemerintah alias murni business to business (B to B).

"Sejak awal sudah dikatakan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan proyek ini karena tak ada anggaran dan tak mau memberikan jaminannya. Sehingga proyek ini nggak bisa dilakukan pemerintah," katanya.

"Pemerintah bilang B to B, tidak ada jaminan pemerintah dan tidak ada anggaran pemerintah. Oleh karena itu, dari dua proposal itu, yang bisa penuhi syarat itu adalah China," jelasnya.

Maka dari itu Rini meminta BUMN untuk maju dalam proyek ini, menggandeng perusahaan China membentuk konsorsium. Beberapa BUMN yang dilibatkan adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR).



sumur