JAKARTA, KOMPAS.com - Kemarahan pemerintah Jepang lantaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diserahkan kepada Tiongkok, dinilai sebagai konsekuensi logis. Pasalnya, pemerintah dianggap tak matang dalam menyusun suatu kebijakan. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio justru terang-terangan menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai orang yang bertanggungjawab terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan dampak yang ditimbulkannya. Termasuk respons kemarahan Pemerintah Jepang.

"Ya tanggung jawab Meneg BUMN lah. Proyek kereta cepat ini aneh dan baunya enggak enak," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Menurut dia, setiap keputusasaan seharusnya ditentukan secara fair karena akan mempengaruhi geo politik hubungan suatu negara. Akibat persoalan proyek kereta cepat ini kata Agus, pemerintah harus kembali memperhatikan peta geo politik.

"Biasa aja (respons Pemerintah Jepang) dan sebagai tanda bahwa Jokowi harus perhatikan peta geo politiknya. Jangan asal main pilih tanpa mikir," kata Agus.

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik lainya, Danang Parikesit mengatakan bahwa dalam setiap kebijakan, posisi pemerintah begitu penting. Misalnya bila mengambil contoh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, maka sebelum proyek itu dilempar kepada calon investor, pemerintah harus memiliki kriteria desain yang menjadi acuan para investor.

Beberapa waktu lalu, Danang Parikesit mengaku kaget setelah mempelajari dua proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang disodorkan Jepang dan China. Rupanya dua proposal itu memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda.

"Membandingkan proposal Jepang dan China tidaklah relevan, selain mereka memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda, kedalaman analisis yang disampaikan juga tidak setara. Akibat dari parameter perencanaan yang berbeda-beda ini seolah-olah kita membandingkan sushi dengan dimsum. Enggak bisa dibandingkan," ujar Danang, Kamis (3/9/2015).

Selanjutnya, dua proposal itu seakan-akan ditolak pemerintah. Namun, pemerintah membuat berbagai syarat diantaranya proyek itu tak menggunakan dana APBN, dilakukan secara bussiness to business (B to B), dan diserahkan kepada Kementerian BUMN.

Ternyata, beberapa hari lalu Rini Soemarno mengatakan bahwa proposal Tiongkok lah yang memenuhi syarat pemerintah. Padahal, sebelumnya proposal tersebut sudah ditolak. "Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas... Nah kalau dilihat dari dua proposalyang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Karena itu pula kata dia, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN Tiongkok. Lalu, akhirnya disepakti untuk membuat koint venture agreement. "Sekarang lagi negosiasi. Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN," kata Rini.


sumur