Jakarta – Dana yang terkumpul dalam Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dilaporkan hilang sebesar Rp 1 Triliun di bursa saham, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secepatnya mengaudit dan memeriksa para pimpinan BPJS sehubungan dengan kemungkinan adanya korupsi.

“BPK harus segera mengaudit dan KPK segera periksa para pimpinan BPJS yang harus bertanggung jawab terhadap hilangnya dana masyarakat tersebut,” kata anggota DPR, dan Mantan Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, Jakarta, Selasa (18/8).

“Sudah gila. Pasien tetap dipungut biaya, dokter hanya dibayar Rp 2.000 per pasien. Eh diam-diam duit diputer di bursa saham, hilang lagi Rp 1 Triliun. Ini udah gak bener! Sistim dan badan ini kalau tidak segera diganti maka akan merusak sistim kesehatan dan membahayakan ketahanan rakyat dan bangsa Indonesia” ujarnya.

Ribka mengakui bahwa BPJS justru menjadi beban masyarakat karena diwajibkan membayar iuran bulanan dan tetap membayar co-sharing.

Ribak juga tidak terlibat sewaktu pembahasan rancangan undang-undang BPJS, dirinya tidak diijinkan terlibat oleh pimpinan DPR dimasa itu, karena dikenakan sanksi sehubungan dengan dugaan keterlibatan penghilangan ayat tembakau dalam undang-undang kesehatan.

“Walau tidak pernah terbukti, tapi sebagai anggota DPR saya patuh. Termasuk mendukung putusan yang dihasilkan dalam undang-undang BPJS. Namun kalau berbahaya dan merugikan seperti ini, masak terus diaminkan. Rakyat harus melawan!” tegasnya.

Ia meminta masyarakat tidak lagi menyalahkan dokter dan rumah sakit. “Persoalan utama saat ini bukan pada rumah sakit dan dokter tenaga kesehatan, tapi pada BPJS. Tagih BPJS agar membayar penuh biaya pelayanan kesehatan bagi pasien, dokter dan rumah sakit,” jelasnya. (brg/IM)