Merdeka.com - Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini telah diterapkan di awal pemerintahan Jokowi. Konsekuensinya, harga BBM Premium dan Solar mengalami kenaikan pada Oktober tahun lalu.

Menurut Destry, jika subsidi BBM ini tidak dicabut, maka Jokowi akan menghabiskan dana Rp 400 triliun. Hal ini dinilai sangat memberatkan anggaran negara.

Namun demikian, Destry menyayangkan pemerintahan Jokowi-JK belum punya kebijakan penggunaan pengalihan dana subsidi BBM. Jokowi tidak siap dengan program untuk masyarakat kecil.

"Kebijakan ini sangat bagus. Tetapi, pemerintah saat ini belum punya rencana atau program untuk masyarakat bawah," ujar dia dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/9).

Dia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk melepas harga BBM ke pasar awalnya memang membingungkan masyarakat. Selain itu, lanjut Destry, kebijakan ini juga membuat para pelaku pasar masih was-was lantaran harga BBM bisa saja naik setiap bulannya.

"Akhirnya direvisi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan evaluasi harga BBM selama enam bulan sekali. Namun, kebijakan ini cukup lama, seharusnya evaluasinya cukup tiga bulan," tutupnya.

(mdk/idr)sumur