Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada pembatalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek itu akan dibangun jika hitung-hitungannya tepat dengan mengedepankan kepentingan nasional. Saat ini pemerintah menunggu pihak-pihak yang berminat membangun proyek itu dengan hitungan yang pas.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu warga Indonesia di Kantor Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar. "Siapa bilang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibatalkan. Tidak. Hanya saja hitung-hitungan kereta belum pas," kata Presiden Jokowi di depan ratusan WNI di Doha, Qatar, Senin (14/9/2015) malam waktu setempat atau Selasa (15/9) waktu Indonesia Barat.

Presiden menyampaikan, investor yang berminat, bisa memaparkan proposalnya. Hitungan modalnya dari mana, bagaimana hitungan itu dijalankan, bagaimana kalau dibuat kerja sama dengan badan usaha milik negara, bagaimana kandungan bahan lokal, pengembalian modal dapat berlangsung berapa lama, lalu berapa harga tiket penumpang. (Baca: Ini Pernyataan Presiden Jokowi soal Kereta Cepat)

Syarat yang tidak boleh dilanggar, kata Presiden, pembangunan proyek itu tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tidak memakai jaminan pemerintah, dan menyerahkan proyek itu sebagai urusan bisnis antar pelaku, swasta dengan BUMN. (Baca: Jonan: Kita Sarankan Jakarta-Bandung Tidak Perlu Pakai Kereta Cepat!)

Presiden tidak ingin keputusan pemerintah hanya karena takut oleh negara-negara pemilik modal dan teknologi. "Jangan hanya karena membawa modal dan teknologi, semuanya mengatur negara kita. Saya tidak mau," kata Jokowi.

Hadir di acara silaturahmi itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirmn Said, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. (Baca: Pemerintah Resmi Hentikan Proyek Kereta Cepat, Jepang Kecewa)

Rino Saputra, warga Indonesia yang tinggal di Qatar menilai kedatangan Presiden Joko Widodo ke tiga negara Timur Tengah tepat. Sebab negara-negara Timur Tengah banyak memiliki modal. Jika pemerintah membutuhkan kedatangan investor, barangkali akan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. (NDY)


http://nasional.kompas.com/read/2015...n.Kereta.Cepat

4 September 2015, Jokowi membatalkan proyek kereta cepat.
15 September 2015, Di Depan WNI di Doha, Jokowi Sebut Tidak Ada Pembatalan Kereta Cepat.

Presiden apa sih ini? Bagaimana bisa investor menaruh rasa trust kepada goverment jika orang nomor satunya mencla-mencle begini. Hari ini ngomong A, besok B.