KATADATA – Setengah hari kerja Presiden Joko Widodo, Senin (31/8), dihabiskan untuk menjelaskan beragam isu ekonomi nasional terkini. Mulai dari keriuhan isu krisis ekonomi, perkembangan proyek infrastruktur, hingga penanganan dugaan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum yang kerap menyulut kegaduhan.

Dibuka dengan makan siang bersama, Jokowi melakukan pertemuan pertama dengan sejumlah para ekonom. Setelah itu, pertemuan berlanjut dengan sejumlah redaktur ekonomi media massa hingga petang, sebelum Presiden beralih ke acara berikutnya, rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam diskusi sekitar dua jam di Istana Negara itu, Jokowi yang mengenakan batik coklat tampak santai. Tanpa canggung, ia beranjak dari kursinya dan mengambil sendiri pointer laser untuk memulai presentasi.

Dengan fasih, dipaparkannya data-data kondisi ekonomi terkini yang terpampang pada layar proyektor untuk menepis berbagai isu krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Ia pun menunjukkan beragam foto berbagai proyek infrastruktur yang sedang dikebut pelaksanaannya di berbagai daerah.

Berikut ini nukilan paparan Presiden dan rangkuman tanya-jawab, dengan sejumlah catatan off the record di dalamnya.

Bagaimana kondisi ekonomi dan isu krisis?
Untuk menilai kondisi ekonomi saat ini, perlu melihat perbandingan data-data ekonomi pada 1998, 2008 dan 2015. Kondisi saat ini secara umum lebih baik dibanding 2008. Dulu rupiah melayang dari Rp 1.800 per dolar AS ke Rp 16.650. Saya ingat betul, karena waktu itu kan saya eksportir.

Tapi, rupiah sekarang di level Rp 14 ribuan per dolar AS?
Sekarang memang di level Rp 14 ribuan, tapi kan turunnya dari Rp 12.650 per dolar AS pada 2008. Karena itu, jika dilihat dari tingkat depresiasinya pun lebih rendah dibandingkan 1998 dan 2008. Selain itu, angka NPL (non-performing loan atau kredit bermasalah perbankan) dan inflasi pun jauh lebih rendah dibanding 1998 yang masing-masing mencapai 30 persen dan 82 persen.” (lihat: tabel)

Jadi, kondisi ekonomi relatif masih aman?
Kita jangan mudah terbawa informasi yang tidak benar. Kondisi ekonomi kita tidak dalam situasi krisis seperti dulu, meskipun tetap harus waspada. Saya kemarin ikut karnaval (Khatulistiwa di Pontianak) , nonton bola (Piala Presiden di Bali), ini untuk menunjukkan bahwa Presiden saja masih tenang-tenang, karena kondisi memang tidak dalam kondisi gawat seperti diributkan.

Persoalannya, jika krisis datang tiba-tiba, saat ini tidak ada payung hukum yang memadai karena Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) pun sudah dicabut…

Pemerintah kan sudah memasukkan (RUU-nya) ke DPR.

Tapi, baru akan selesai dibahas di DPR pada Oktober?
Saya meminta pembahasannya agar dipercepat menjadi September, karena payung hukum ini sangat penting.

Bagaimana perkembangan proyek infrastruktur?
Banyak yg mengkritik, ini kok hanya groundbreaking…groundbreaking saja. Mari kita lihat kenyataan di lapangan. Perkembangannya sangat banyak dan terus berjalan. Saya kan melihat sendiri ke lapangan, selain mendapat laporan dari kementerian. (Presiden menunjukkan sejumlah slide yang menggambarkan proyek infrastruktur di berbagai daerah).

Bagaimana dengan proyek PLTU Batang?
Proyek ini akan segera diselesaikan. Bukan untuk kepentingan investor, tapi untuk masyarakat. Dengan adanya listrik, anak-anak bisa belajar. Biaya penggilingan padi juga bisa lebih murah, karena jika menggunakan diesel tidak efisien. Yang diangkat (dalam pemberitaan) selama ini selalu soal sisi investasinya, padahal yang terpenting adalah aspek kemanfaatannya bagi rakyat.

Proyek ini molor dari target yang ditetapkan…

Ya molor beberapa bulan kan tidak apa-apa. Proyek ini kan sebelumnya malah sudah molor bertahun-tahun.

Setelah itu, pembangkit mana lagi yang akan dibangun?
Pembangkit lain yang akan dikerjakan setelah Batang, yaitu di Cirebon, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Problem yang sering muncul memang dua hal, yaitu soal perizinan dan pembebasan lahan. Untuk soal ini kan sudah ada Undang-Undangnya (UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)

Prioritas lainnya?
Proyek penting lain yang akan dikembangkan oleh pemerintah yaitu geotermal. Sebab, untuk geotermal, kalau pun berlokasi di hutan, hanya menggunakan lahan yang relatif terbatas. Selain itu, potensi panas bumi yang kita punya sangat besar. Saya malah berpikir, sudahlah kita buat BUMN Geotermal saja.

Tentang proyek listrik 35 ribu MW apakah akan tetap berjalan seperti dicanangkan?
(Terkait soal ini, Menko Maritim Rizal Ramli berbeda pendapat dengan Wapres Jusuf Kalla dan Menteri ESDM Sudirman Said. Menurut Rizal, proyek ini tidak realistis. Baca: Presiden Minta Menteri dan Menko Cari Solusi Megaproyek Listrik).
“Ini bukan soal target, tapi sudah menjadi kebutuhan rakyat. Bagaimana jika (listrik) byar-pet terus. Karena itu, proyek ini tetap ditargetkan berjalan sesuai rencana. Persoalannya memang lagi-lagi soal perizinan dan lahan.

Proyek infrastruktur lain yang digenjot?
Salah satu yang terpenting dan dibangun di mana-mana, yaitu waduk. Termasuk tujuh waduk di NTT. Cita-cita kita ingin menjadikan Indonesia swasembada pangan. Untuk itu, faktor air tidak bisa dikesampingkan. Itu sebabnya mengapa pemerintah gencar membangun waduk dan embung yang jumlahnya puluhan ribu.

Tol dan pelabuhan?
Pembangunan tol trans-Sumatra terus dikejar. Untuk ruas dari Aceh sampai Lampung ini ditargetkan rampung pada 2018. Selain itu, ditargetkan pada 2018, (jalan) mulai dari Palembang sampai timur Jawa juga sudah akan tersambung. Untuk mempercepat pengadaan jalan, maka konsesi-konsesi tol yang mangkrak juga diambil oleh BUMN. Sedangkan untuk pelabuhan, Pelabuhan Kuala Tanjung ditargetkan bisa rampung dalam 2,5 tahun.

Di luar soal infrastruktur, bagaimana program kredit usaha rakyat (KUR)?
Bunga KUR yang tahun ini diturunkan dari 22 persen menjadi 12 persen, tahun depan akan diturunkan kembali menjadi 9 persen. Dana subsidi bunga KUR pun akan ditingkatkan. Akan lebih efektif, dana yang ada digunakan untuk subsidi bunga ketimbang dialokasikan dalam bentuk bansos.

Dengan berbagai proyek itu, bagaimana target penyerapan anggaran tahun ini?
Target serapan anggaran (APBN) sampai akhir tahun ini sebesar 92-93 persen. Sedangkan target belanja modal sekitar 85-86 persen.

Persoalannya, banyak pengambil kebijakan kini takut membelanjakan anggaran daerahnya…

Mengacu pada UU, nantinya akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mencegah terjadinya kriminalisasi kebijakan. Jangan sampai kebijakan masuk ranah pidana. Korporasi juga kan bisa untung, bisa rugi. Kalau hal ini (kemudian) dipidana, maka direktur bank-bank BUMN bisa kena (pdana) semua.

Tapi, sepertinya aparat penegak hukum memiliki pemahaman berbeda…

Memang banyak yang perlu diluruskan. Aparat belum satu pemikiran. Makanya saya kumpulkan di (Istana) Bogor.

Bagaimana penyelesaian kasus Dirut Pelindo II R.J. Lino? (Jumat lalu kantornya digeledah Bareskrim Mabes Polri. Lino pun mengancam mundur dari jabatannya, jika Presiden tidak turun-tangan menyelesaikan soal ini)

Saya masih mempelajari kasusnya seperti apa, agar tidak salah melangkah. (Presiden menolak secara spesifik menjawab dan memberikan catatan off the record).

Tentang persoalan izin yang masih dinilai berbelit?
Perizinan akan dipangkas. Saya sudah bertemu dengan para pengusaha dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri). Nanti saya akan undang kembali para pengusaha ke Istana Bogor. Kalau perlu rapat marathon dua hari dua malam untuk tuntaskan soal ini. Kesalahan selama ini, bukan result oriented, tapi procedure oriented.

Perbandingan Indikator Ekonomi Saat Ini dan Masa Krisis


http://katadata.co.id/berita/2015/09...ahaya%E2%80%9D

tidak dalam kondisi bahaya kodok mu!!