REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur se-
Indonesia mendesak kejelasan dan kepastian
pembagian Kartu Sakti yang menjadi program
Presiden Joko Widodo di masing-masing daerah.
Hal ini mereka sampaikan dalam pra-
Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi
Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
yang digelar di Bali, Jumat (11/9).

"Presiden bulan lalu misalnya sempat
mendistribusikan kartu sakti untuk satu desa di
Bali, namun belum ada tindak lanjut untuk desa
lainnya sampai saat ini. Ini menimbulkan
kecemburuan desa lainnya," kata Gubernur Bali,
I Made Mangku Pastika di Denpasar, Jumat
(11/9).

Pastika menduga presiden sendiri belum
mengetahui persoalan tersebut di daerah sebab
menteri-menteri terkait menyatakan sudah
beres. Padahal, fakta di lapangan berbeda.

Mantan Kapolda Bali ini mendorong APPSI untuk
menyuarakan hal tersebut secara langsung ke
pusat tanpa perlu menunggu waktu lagi.

Presiden Jokowi bulan lalu membagikan 2.364
kartu sakti kepada warga dan pelajar di Desa
Tulikup, Kabupaten Gianyar. Kartu sakti itu
terdiri atas 1.565 Kartu Indonesia Sehat (KIS),
375 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 393 Kartu
Indonesia Pintar (KIP) dan 31 Kartu Asistensi
Sosial untuk Penderita Distabilitas Berat (ASPDP).
"Pemda kesulitan memberi jawaban karena
tidak tahu kapan dan daerah mana saja yang
akan mendapat jatah pembagian kartu," kata
Pastika.

Sejauh ini baru beberapa desa di Kabupaten
Jembrana dan Gianyar yang menerima
pembagian kartu sakti tersebut.

Ketua APPSI, Syahrul Yasin Limpo berjanji akan
menindaklanjuti keluhan sejumlah gubernur
mengenai pembagian kartu sakti tersebut,
khususnya koreksi untuk kementerian terkait.

"Hasil pra-Munas ini akan kami jadikan saran
dan masukan untuk materi Munas Gubernur se-
Indonesia November mendatang," katanya di
tempat sama.

fix perlu kartu sakti baru yaitu KIJ {kartu indonesia jelas},monggo pak jok segera ditindaklanjuti ...

http://m.republika.co.id/berita/nasi...u-sakti-jokowi