JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membeli mobil dinas baru bagi 101 anggota DPRD periode 2014-2015. Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menyatakan tidak akan membelikan mobil baru untuk anggota legislatif.

"Jadi, kebijakannya kami koreksi. Setelah dipertimbangkan, akhirnya kami memutuskan untuk mengadakan pembelian mobil untuk anggota Dewan," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono kepada Kompas.com, Rabu (2/9/2015).

Menurut pantauan Kompas.com, saat ini sudah ada sekitar 25 mobil dinas yang terparkir di basement Gedung DPRD. Mobil-mobil tersebut berjenis sedan dengan merek Toyota Corolla Altis.

Heru menyebut bahwa usulan pengadaan untuk mobil-mobil itu disampaikan oleh Ahok pada awal tahun 2015. Usulan disampaikan setelah berdasarkan kajian, penggunaan mobil dinas dengan cara disewa ataupun dicicil sendiri oleh anggota Dewan tidak memiliki landasan hukum.

"Pak Gubernur mengusulkannya awal 2015. Setelah dikaji, ternyata memang seharusnya mobil dinas itu bersistem pinjam pakai. Mobil yang dibeli jadi aset daerah. Kalau anggota Dewan tidak lagi menjabat, harus kembalikan," ujar dia.

Menurut Heru, mobil-mobil dinas anggota DPRD dibeli melalui e-catalogue. Jumlah mobil mencapai 101 unit. Angka ini menyesuaikan jumlah anggota DPRD periode 2014-2019.

"Kami pengadaannya lewat e-catalogue ya. Jadi, tinggal dicek saja, harga satuannya di pasaran berapa, kali 101," ucap Heru.

Akhir tahun 2014, Heru sempat mengatakan bahwa pengadaan mobil dinas anggota DPRD periode 2014-2019 akan berbeda dari periode sebelumnya karena hanya bagi pimpinan DPRD, yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil.

Lima mobil untuk pimpinan DPRD telah ada sejak akhir tahun lalu. Mobilnya berjenis sedan dengan merek Toyota Camry. Sementara itu, anggota akan diberi dua pilihan, yakni membeli mobil baru atau menyewa.

Menurut Heru, apabila anggota DPRD lebih memilih mobil dinas dengan cara menyewa, maka biaya sewa akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI. Namun, apabila anggota DPRD lebih memilih membeli mobil baru, maka Pemprov DKI Jakarta hanya akan membayar cicilan selama tiga tahun.

"Ada juga cicilan untuk tiga tahun, lalu sisanya nanti mereka yang bayar. Cara ini lebih efektif untuk pikiran dan waktu. Kelemahannya, kalau ada pergantian anggota Dewan," kata dia, Rabu (3/12/2014).
Lu Baru sadar kalo ngumpulin KTP itu susah yah hog?
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/02/16495391/Ahok.Belikan.Mobil.Baru.untuk.101.Anggota.DPRD