Proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 140 kilometer yang ditawarkan Investor Jepang dan China telah masuk ke pemerintah pusat. Pemerintah hingga detik ini tidak menyampaikan isi proposal kedua negara tersebut kepada publik. Pemerintah juga belum menyatakan secara resmi menentukan siapa pemenang di antara kedua investor ini yang bakal membangun kereta cepat di Indonesia.

Atas dasar itu, Infonitas mencoba menghimpun data skema pembiayaan proyek kereta cepat antara Jepang dan China, pada Rabu (2/9/2015).

Pihak Jepang menawarkan biaya proyek kereta cepat Shinkansen E5 hingga 6,223 miliar dolar AS, atau sekira Rp 87 triliun. Tawaran Jepang ini lebih mahal daripada China untuk kereta cepat CRH 380A senilai 5,585 miliar dolar AS, atau sekira 78 triliun.

Tawaran China dalam proyek kereta cepat ini tidak melibatkan APBN secara langsung. Sementara, skema pembiayaan dari pihak Jepang ada potensi masuknya uang pemerintah pusat dari APBN.

Tawaran Jepang dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini berasal dari tiga sumber, yaitu: anggaran pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta atau business entity (SPV). BUMN berperan sebagai pengembang proyek (project development), sedangkan swasta sebagai pelaksana proyek (project operating).

Jepang punya empat skenario pembiayaan yang seluruhnya melibatkan dana pemerintah, BUMN, dan swasta. Pada skenario pertama, pemerintah berperan dalam pembiayaan hingga 16 persen yang berasal dari pinjaman dan modal. Lantas, BUMN mengambil peran pembiayaan hingga 74 persen mencakup modal dan pinjaman. Sementara itu, peranan swasta mencapai 10 persen yang terdiri dari modal dan pinjaman.

Pada skenario kedua, peranan pemerintah tetap 16 persen. Kemudian, BUMN sebesar 70 persen, swasta sebanyak 14 persen.

Skenario ketiga, peranan pemerintah tetap 16 persen, BUMN sebesar 60 persen, dan swasta sebanyak 24 persen. Skenario keempat, peranan pemerintah 6 persen terhadap pembiayaan, BUMN tak ada, dan sebanyak 94 persen ditanggung swasta.

Selain itu, proses pengerjaan proyek kereta cepat meliputi 3 tahapan:

Pertama, fase persiapan yang mencakup pembebasan lahan, pembiayaan awal, dan kelembagaan yang dikerjakan oleh pemerintah.

Kedua, fase konstruksi mencakup konstruksi, instalasi, pengadaan kereta, pra pengoperasian dikerjakan oleh BUMN atau swasta.

Ketiga, operasi mencakup pengoperasian dan perawatan mencakup BUMN atau swasta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa biaya pembangunan kereta cepat ini tak menggunakan uang APBN. Biaya proyek ini yang ditawarkan China yaitu sebesar 5,585 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 78 triliun. Sedangkan Jepang menawarkan sebesar 6,223 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 87 triliun.

"Begini ya, kereta cepat itu tidak memakai uang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dari investasi (investor)," tegas Jokowi beberapa waktu lalu.

Skema pembiayaan dari China bernilai 78 triliun ini proyek didanai oleh konsorsium China dan Indonesia. Pembiayaannya mencakup modal internal (equity), dan pinjaman.

Pembagian saham konsorsium China 60 persen
Pembagian saham konsorsium Indonesia 40 persen
Modal mencakup 25 persen dari total proyek atau senilai 1,396 miliar dolar AS, yang dibagi 2 pihak, masing-masing konsorsium China menanggung modal 40 persen atau 559 juta dolar AS, dan konsorsium Indonesia 60 persen senilai 838 juta dolar AS.
Pinjaman sebanyak 75 persen dari nilai proyek atau sebesar 4,189 miliar dolar AS bisa berasal dari pinjaman dalam bentuk yuan dengan bunga 3,46 persen per tahun, sedangkan pinjaman dalam bentuk dolar berbunga 2 persen per tahun.

Jadi, sejumlah BUMN konstruksi bersama perusahaan-perusahaan China membentuk konsorsium bersama, terkait studi poyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari BUMN Indonesia dipimpin oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), sedangkan dari China dipimpin oleh China Railway Corporation.

Anggota konsorsium BUMN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung antara lain Jasa Marga, PTPN VIII, INKA, dan LEN Industri. Sedangkan anggota konsorsium dari China antara lain China Railway International, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, The Tird Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI), China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, China Railway Signal and Commucation Corporation.

BUMN PT Wijaya Karya, Tbk telah mengajukan suntikan modal sebesar Rp 3 triliun dari pemerintah melalui skema penyertaan modal negara (PMN) dalam rancangan APBN 2016, salah satunya untuk modal membangun kereta cepat.

Jadi, benarkah pembangunan kereta cepat tak menggunakan dana APBN seperti yang disampaikan Presiden Jokowi? Publik tinggal menunggu jawaban sejujur-jujurnya.

Narsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...-tiongkok/9850

ditunggu kejujurannya