1. Periode 1921 - 1942



KTP ini berlaku saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dulunya KTP disebut dengan Sertifikat Kependudukan, dikeluarkan oleh pejabat Hindia Belanda yang disebut hoofd van plaatselijk bestuur atau kepala pemerintahan wilayah.

KTP ini dicetak di atas sebuah kertas segel berukuran 15cm x 10cm jenis emboss dengan menarik biaya administrasi sebesar 1,5 gulden (Een Gulden en Vijftig Cent) atau kira-kira sebesar Rp 9.700 rupiah pada saat ini.

Sertifikat ini sendiri berlaku antara tahun 1921 sampai dengan tahun 1942, dimana kekuasaan Belanda pada waktu itu di Nusantara tergantikan oleh Jepang

2. Periode 1942 - 1945



Ketika bangsa NIPPON atau Jepang menggantikan dominasi Belanda di Nusantara, mereka pun kemudian mengubah sistem pendataan penduduk, salah satunya dengan mendesain ulang KTP baru bagi masyarakat Nusantara pada waktu itu.

KTP versi Jepang ini disebut sebagai KTP Propaganda yang dibuat oleh Jepang, sebab bagi penduduk yang memegang KTP ini secara implisit menyatakan dirinya untuk setia terhadap kepemimpinan tentara NIPPON di Nusantara.

Diterbitkan antara tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 pada sebuah percetakan di Magelang dengan biaya administrasi sebesar 50 gulden atau kira-kira setara dengan Rp 324.000 saat ini.

3. Periode 1945 - 1967



KTP pada masa ini disebut dengan Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia yang dicetak di atas kertas tanpa laminasi, berlaku sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan tahun 1977.

Penulisannya ada yang menggunakan mesin ketik tapi ada pula yang ditulis tangan langsung oleh petugas. Dan asal kamu tahu, Setiap wilayah memiliki desain KTP yang berbeda pula. Beberapa wilayah terkadang menggunakan semacam sarung kulit untuk menyimpan KTP.

4. Periode 1967 - 1970



Pada tahun 1967, desain KTP mengalami sedikit perubahan desain. Masa berlakunya hanya 3 tahun, penanda tangan di KTP adalah Kepala Urusan Pendaftaran Penduduk.

5. Periode 1970 - 1977



Desain KTP yang sebelumnya hanya berupa kertas, pada penerbitan di tahun 1970 sudah dilengkap dengan hardcover, dengan bagian isi sebanyak 3 halaman sejajar. Kalau mau dikira-kira, mungkin bentuknya sama persis seperti buku nikah umat muslim kali ya? Untuk desan tulisan, tidak mengalami perubahan dari bentuk sebelumnya.

6. Periode 1977 - 2002



KTP di periode tahun ini umum disebut dengan KTP Kuning, dengan perubahan yang tak terlalu kentara dibandingkan dengan KTP sebelumnya. salah satunya adalah lembaran data identitas pemilik yang berubah warna menjadi kuning. Pemilik KTP wilayah DKI Jakarta ditandatangani oleh lurah, sedangkan selain DKI Jakarta masih tetap ditandatangani oleh pejabat camat. Kamu yang lahir di tahun 1987 atau sebelumnya pasti pernah dong ngerasain KTP model ini?

7. Periode 2002 - 2004



KTP di periode tahun ini umum disebut dengan KTP Kuning, dengan perubahan yang tak terlalu kentara dibandingkan dengan KTP sebelumnya. salah satunya adalah lembaran data identitas pemilik yang berubah warna menjadi kuning. Pemilik KTP wilayah DKI Jakarta ditandatangani oleh lurah, sedangkan selain DKI Jakarta masih tetap ditandatangani oleh pejabat camat. Kamu yang lahir di tahun 1987 atau sebelumnya pasti pernah dong ngerasain KTP model ini?

8. Periode 19 Mei 2003 - 13 Mei 2014



Pada masa Darurat Militer Aceh, Mei 2003 lalu, wilayah ini memiliki desain KTP yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. KTP ini juga sering disebut KTP Merah Putih dengan bagian depan terdapat gambar burung Garuda serta teks Pancasila. Pada bagian belakang selain pengesahan yang dilakukan oleh camat, juga disertai dengan tanda tangan dari Komandan Rayon Militer serta Kepala Kepolisian Sektor.

9. Periode 2004 - 2010



KTP di periode ini sering disebut KTP Nasional, berlaku sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Seperti yang bisa dilihat, foto pada KTP Nasional dicetak langsung pada kartu yang terbuat dari bahan plastik. Pengawasan serta proses verifikasi pengesahan berlaku dari tingkat terendah. Mulai dari RT/RW, tanda tangan/cap jempol, nomor serial khusus, serta terdapat guilloche patterns. Seperti namanya, KTP nasional dapat digunakan di seluruh Indonesia.

10. Periode 2011 - Sekarang



ering disebut juga dengan E-KTP atau KTP Elektronik, berlaku mulai tahun 2011. Bentuknya tak banyak berubah dari desain KTP Nasional, namun dilengkapi dengan sejumlah teknologi terkini seperti pembacaan yang dilakukan dengan card reader, microchip sebagai penyimpan data, serta dapat menyimpan data sidik jari serta biometrik sebagai satu metode identifikasi unik dan berlaku secara internasional.