Gubernur Jakarta Basuki Tjahjana Purnama alias Ahok sewot bukan kepalang terhadap JJ Rizal, sejarawan jebolan Universitas Indonesia.
Maklum, JJ Rizal menuding kebijakan Ahok tidak humanis ketika menggusur warga Kampung Pulo pada Kamis, 20 Agustus 2015.
Dalam cuitannya, JJ Rizal mengatakan, “Kalo Ahok konsisten menggusur (warga) Kampung Pulo karena dianggap tinggal di lahan hijau/resapan, maka dia harus menggusur juga dong lingkungan rumahnya di Pantai Mutiara.”

Pantai Mutiara merupakan lahan hasil reklamasi yang letaknnya di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. “Sejarawan gak ngerti ilmu aja, sok ngerti ilmu banjir,” katanya, Minggu, 23 Agustus 2015.

Ahok menyarankan agar JJ Rizal datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan berdiskusi soal proyek antisipasi banjir Ibu Kota dengan para ahli di sana. “Datang saja ke sana, supaya pinter,” katanya.

Namun dia menolak ajakan JJ Rizal untuk berdebat soal sejarah wilayah Pluit, Pantai Mutiara, dan Pantai Indah Kapuk, kawasan hutan mangrove yang kini sudah menjadi permukiman mewah di Jakarta Utara. “Apa yang mau diperdebatkan lagi?

Nah, siapa yang benar? Ahok atau JJ Rizal? Restu Gunawan, sejarawan yang pernah meneliti akar masalah banjir di Jakarta, punya pendapat. Penulis buku Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa ini membenarkan sinyalemen JJ Rizal bahwa daerah Teluk Gong, Pluit, Krendang, dan sekitarnya memang dulu merupakan kawasan resapan air.
Ketika dihubungi Tempo pada Minggu, 23 Agustus 2015, Restu menjelaskan, pada 1911, pemerintah kolonial Belanda pernah melakukan penelitian di sungai-sungai di Jakarta.

Berdasarkan hasil riset itu, penjajah Belanda membuat rencana induk tata kota Batavia pada 1913. Pada cetak biru penanganan banjir Jakarta seratus tahun yang lalu itulah pertama kalinya pintu air Manggarai-Karet menuju utara digagas.

Namun, zaman berubah, keinginan penguasa pun turut berubah. Restu bercerita bagaimana pemerintah Orde Baru bertindak sembrono dengan mengabaikan rencana tata ruang Jakarta.

Pada era Presiden Soeharto, keinginan para pengusaha untuk mengembangkan kawasan permukiman mewah di bibir Teluk Jakarta tak terbendung. Pembangunan masif dan reklamasi di pantai yang sebelumnya menjadi area hutan bakau pun dimulai. “Itu semua mulai terjadi pada 1990-an,” kata Restu.

Sejak saat itulah, kata Restu, problem banjir Jakarta makin runyam. “Sebenarnya, selama pembangunan di Pluit menyesuaikan dengan masterplan semula, tidak masalah. Artinya, harus tetap memperhatikan wilayah resapan,” tuturnya.

Sebagai sejarawan, Restu rupanya punya pemahaman sendiri soal prinsip dasar penanganan banjir. “Kalau rumah manusia menggusur rumah air, ya, airnya akan ngamuk. Jadi, kalau mau bangun rumah manusia, airnya dibuatkan rumah dulu.”


http://metro.tempo.co/read/news/2015...g-diributkan/2