Darurat!! Direktorat Jenderal Pajak Butuh Pertolongan by budi santoso

Betul! Direktorat Jenderal Pajak (DJP) butuh pertolongan dan dukungan dari segala lapis masyarakat. Perlu diketahui bahwa pajak mendominasi hampir 80% lebih total penerimaan negara ini, oleh karenanya dapat disimpulkan dengan mematikan atau membuat DJP stagnan akan melumpuhkan republik Indonesia tercinta ini dan akhirnya memaksa pemerintah bergantung dengan “kebaikan” pihak pihak lain untuk meminjamkan hutang.

Perlu publik ketahui bahwa uang pajak tidak masuk ke Kantor Pelayanan Pajak melainkan ke langsung ke rekening negara melalui Bank dan DJP sendiri telah memiliki Unit Kepatuhan Internal dan nomor pengaduan 500200 namun tetap memerlukan peran aktif masyarakat guna menjaga integritas pejuang penghimpun pajak negara ini. Oleh karenanya, mari kita bayar pajak dengan benar dan awasi penggunaaannya yang telah dilimpahkan ke unit unit pemerintah pusat dan daerah termasuk BUMN dan BUMD. dan tentunya pajak hanya dikenakan bagi yang mampu (sederhananya beli barang berarti mampu= PPN, Untung dan dapat penghasilan = PPH) dan anda berhak mengawasi unit unit pemerintah yang menggunakan uang anda untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian pesan sponsor, Lets to the point..`

Kita semua bermimpi suatu saat negeri ini akan maju dan sejahtera minimal seperti Singapura, Malaysia dan Australia bahkan kalau bisa seperti Korea Selatan, Jepang dan Amerika serikat dan negara-negara maju lainnya namun REALISTIS saja, hal tersebut tidak akan terjadi! selama DJP tidak diberikan otonomi/ wewenang seperti lembaga-lembaga pengumpul pajak di negara-negara tersebut.

Kenapa otonomi DJP menjadi sesuatu yang DARURAT?? 3 tahun berturut-turut, DJP tidak mampu memenuhi target penerimaan pajak yang diminta oleh DPR. internal DJP bukannya tidak melakukan apa-apa, segla usaha dilakukan mulai dari namanya peningkatan pelayanan, sistemasi proses bisnis, peningkatan pengawasan sampai ke hal yang secara akal tidak masuk yaitu Pimpinan telah meminta pegawai pajak untuk lembur (jarang yang klaim uang lembur karena tidak seberapa) bahkan pimpinan DJP yang rata-rata berusia 50 tahun ke atas pun terkadang lembur dan masuk di hari libur padahal wajib pajak sedang libur (perlu diketahui bahwa pegawai DJP dimanapun berada wajib absen sebelum jam 7.31 dan pulang setelah jam 17.00), ini diibaratkan nelayan yang melaut di musim bulan terang..ikan ikannya ra ono alias arahan ini tidak efektif dan saya rasa pimpinan djp paham namun sudah pasrah karena tidak bisa melakukan hal lebih dari itu.

Kenapa pimpinan DJP tidak dapat melakukan apa apa lagi, apabila DJP diibaratkan mesin, maka mesin ini memerlukan energi untuk beroperasi optimal. DJP selalu diberikan target yang naik setiap tahunnya padahal resources yang diberikan tetap sehingga saat ini sudah berada dalam situasi overheating..mau nambah resources?? Sorry bos, for the fact , that’s not DJP authority..masih banyak level yang djp perlu lakukan sungkem dan kulu nuwun hahaha, faktanyaSELURUH PERMASALAHAN di DJP berakar di constraint of authority for supply energy ini alias ide ide cemerlang banyak tapi ga bisa segera dieksekusi karena tidak ada wewenang.

Energy ini apa saja?? bagi DJP energy ini berupa 3 tambahan wewenang yaitu Otonomi terkait SDM, Otonomi terkait anggaran dan Otonomi terkait struktur organisasi. saat ini DJP hanya memiliki 2 wewenang dari 9 wewenang yang harus dimiliki unit penghimpun pajak versi OECD yaitu mengumpulkan pajak dan menerbitkan regulasi yang sebagian wewenang sudah beralih ke Badan Kebijakan Fiskal.

Saat ini DJP merupakan unit eselon I yang tidak lebih tinggi dari Direktorat Jenderal Lain atau setingkat 1 level di atas direktur dalam suatu perusahaan. Bisa dibayangkan betapa rumitnya sebuah unit kecil yang diberikan tanggung jawab besar yaitu mencari bensin buat pemerintahan ini berjalan namun proses birokrasi sangat panjang dan berbagai macam benturan kepentingan..bagaimana masyarakat dapat berharap dari sebuah organisasi penghimpun pajak negara seperti ini

Dari 60 ribu pegawai kementerian Keuangan, 32 ribu lebih orang merupakan pegawai DJP, fantastis bukan..tidak ada unit eselon I pemerintahan yang memiliki pegawai sebanyak ini apalagi kelak direncanakan pegawai pajak minimal 60 ribu orang..namun tahukah saudara, DJP itu setingkat dengan setjen Kementerian Keuangan yang berjumlah 700 orang namun tanpa persetujuan setjen kementerian keuangan, menambah kantor, menambah posisi jabatan, struktur organisasi, aturan reward dan punishment, rekruitmen, penambahan anggaran, struktur gaji pegawai dan lain lain tidak dapat dilakukan..setelah setuju (dengan modifikasi modifikasi yang sangat menyimpang dari usulan awal dan kemudian penyimpangan tadi memberikan dampak negative kedepannya) pun masih ada kementerian PAN dan RB menanti, hahahha #stress

Ini masalah DJP bukan masalah kami (publik)??
Hal ini merupakan hal yang keliru karena seharusnya unit penghimpun pajak merupakan milik rakyat, bukan pemerintah, bukan kementerian keuangan, bukan juga milik pihak tertentu. apakah rela jika orang orang tertentu ga bayar pajak tapi punya rumah gedongan di jalan umum yangbiaya untuk membuat jalan tersebut berasal dari pajak yang anda bayarkan?? atau apakah anda rela melihat aparat menjaga bank dan dapat tambahan padahal gajinya berasal dari pajak yang anda bayarkan??

Hal ini masalah DJP bukan masalah kami pelaku bisnis
hal ini juga keliru, pelaku bisnis di Indonesia mulai dari taipan sampai dengan pedagang kecil dan UMKM pasti akan berhubungan erat pajak sepanjang usahanya masih berjalan. apakah anda rela sebagai anggota sebuah asosiasi pengusaha melihat hanya bidang usaha ketua saudara saja yang diberikan insentif, atau hanya usaha tertentu aja yang diberikan insentif, atau hanya pengusaha tertentu aja yang disidik aparat pajak atau anda terus yang diperiksa pajak padahal anda patuh sedangkan lapak sebelah ga pernah diperiksa periksa karena dibekingin orang kuat di institusi penegak hukum lain sehingga djp segan, atau apakah saudara rela melihat toko sebelah jual barang harga lebih murah karena bisa nekan harga dengan ngemplang pajak??

Hal ini bukan masalah DPR atau Pemerintah?
Keliru, karena beberapa alasan yaitu DJP dapat digunakan sebagai senjata politik pemerintah dalam menekan oposisi, DJP harus maksimal dalam bekerja dikarenakan janji janji politis yang anda buat pada saat masa pemilu membutuhkan dana, dan terakhir siapa yang tidak ingin anak cucunya menikmati fasilitas public yang lebih baik dari saat ini ( kembali lagi motto “bayar pajaknya,awasi penggunaannya)

Oleh karenanya DJP butuh uluran tangan pihak pihak penentu keputusan di negeri ini antara lain:
1. Baginda yang mulia presiden, bapak telah memberikan disposisi ke Mensesneg bapak sudi silalahi terkait hasil pertemuan dengan ketua BPK bapak Hadi Purnomo yang salah satunya menyetujui usulan agar DJP menjadi lembaga independen sama seperti Bank Indonesia, sejak Februari 2013 disposisi tersebut raib entah kemana…mohon kembali ditegaskan dukungan politik bapak terhadap unit kecil yang mengemban tugas besar ini.

2. Menteri keuangan yang terhormat, Bpk. Muhammad Chatib Basri, anda adalah orang yang logis sama seperti pendahulu anda. Pendahulu-pendahulu anda setuju bahwa Direktorat Jenderal Pajak harus berada di luar kementerian keuangan namun selalu bilang bukan di masa saya, hehehe, semoga di masa bapak, bapak mengizinkan. dari opini opini bapak di media, bapak juga tidak keberatan namun kata bapak DJP tidak pernah mengusulkan resmi ke bapak, berdasarkan informasi yang saya ketahui, DJP sudah mengusulkan namun selalu mandek di Sekjen terutama Biro Ortala Kementerian, DJP bahkan rela untuk mengusulkan semi otonomi dengan tetap berada di Kementerian keuangan sesuai dengan rekomendasi dari konsultan mc-kinsey yang telah bapak tetapkan melalui KMK-36/KMK.01/2014 namun tidak ada lampiran hasil dari kegiatan dengan biaya hampir 72 M tersebut. apakah bapak sengaja diberikan hanya batang tubuh KMK namun lampirannya bapak tidak dikasih tahu? Bagaimana bisa oknum Biro Ortala meminta DJP menepikan hasil rekomendasi konsultan yang telah bapak tetapkan melalui keputusan? Jangan sampai kegiatan 72 M ini dianggap mereka main main, apa motivasi oknum oknum di sekjen menghalang-halangi otonomi yang diinginkan DJP padahal tujuannya agar dapat memberikan yang terbaik untuk negara ini? pongah sekali Biro Ortala Sekjen mengebiri wewenang menteri keuangan dengan menolak sebelum memberitahukan ke bapak.. mohon ini menjadi isu prioritas yang perlu dibahas, DJP adalah unit level kecil namun bertanggung jawab terhadap 80% dari total penerimaan negara dan terdapat nasib 32rb pegawai di dalamnya..

3. Para anggota Dewan saat ini, Anggota Dewan yang sedang mencalonkan kembali, calon calon legislator baru, dan politik-ers yang berkompetisi di pemilu 2014. beberapa anggota dewan masa 2009-2014 mendukung pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan, Terlepas dari apapun motivasi bapak-bapak dan ibu ibu semua, toh kelaknya bapak dan ibu harus merebut simpati masyarakat lagi dengan menawarkan program program pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan hal-hal lain berhubungan dengan yang namanya ekonomi dan sejahtera..hal yang paling realistis untuk anda tawarkan ke masyarakat terkait dengan namanya anggaran sarana dan prasarana, alokasi dana dari pusat dan subsidi, dan kesemuanya tersebut berasal dari penerimaan negara yang 80%nya merupakan penerimaan pajak sehingga masukan otonomi unit penghimpun pajak sebagai program saudara. janji akan ditagih sampai mati bukan? karena janji adalah hutang, jadi anda berkepentingan agar DJP dapat optimal. lalu bagaimana jika DJP di bawah pemerintah? bagaimana kalo wewenang pajak diarahkan ke partai saudara yang merupakan oposisi dan ingat tidak selamanya partai pemenang dengan status quo menjadi status quo, hal itu bisa berbalik, kalaupun bermanfaat paling sepanjang periode pemerintahan tersebut, oleh karenanya keluarkan DJP dari panggung politik dengan memberikan independensi dan otonomi untuk berbenah, silakan batasi wewenangnya dengan undang-undang. Pimpinan lembaga ini juga tidak boleh satu orang melainkan sibentuk koletif dan diusulkan presiden llau ditetapkan oleh DPT guna menjaga independensinya

4.Pimpinan KPK yang terhormat, bukankah kegiatan KPK dalam memberantas korupsi dimulai dari pencegahan, efek pencegahan yang efektif mengurangi beban KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini.. oleh karenanya dukung DJP dalam memangkas jalur birokrasi yang panjang dalam proses bisnis DJP terutama dalam menambah kapasitasnya..bukan kah jalur birokrasi yang panjang menimbulkan peluang peluang penyelewengan . Mohon agar pimpinan KPK dapat membantu DJP mewujudkan hal tersebut dan mengawal proses pelimpahan otonomi dan pembentukan otoritas pajak yang independen.

5.Para akademisi di Indonesia, bagaimana menurut anda terhadap suatu kenyataan di republik ini bahwa kebijakan moneter dikelola oleh Bank Indonesia sebagai suatu otoritas independen sedangkan kebijakan fiscal pada kenyataannya dipegang oleh DJP yang hanya setingkat eselon I di kementerian..kenyataan bahwa DJP memberikan 800 T guna membiayai public ini sedangkan skk migas yang sebelumnya BP Migas seperempatnya saja tidak.

6. Bapak Dirjen yang terhormat,. jangan takut dan jangan bimbang pak, 32 ribu pegawai mendukung bapak, berikan kami warisan yang baik di tahun terakhir bapak menjabat. Hampir seluruh pimpinan Unit eselon II menghendaki independensi dan otonomi ini namun malu malu menyampaikan secara gamblang ke bapak namun banyak yang menyampaikan hal tersebut ke bawahannya, jangan hanya minta penambahan pegawai melulu, masalah DJP tidak akan terselesaikan hanya oleh hal tersebut. siapapun pimpinan DJP tidak akan membawa perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik jika hal ini didiamkan berlarut larut.

7. Mantan Pegawai DJP yang aktif dan juga yang sudah purna, mohon doa dan dukungannya, djp paling tidak pernah menjadi bagian karir anda semua dan anda semua masih merupakan kebanggaan teman teman anda yang masih bertahan di DJP.

8. Pegawai DJP dimana pun berada, mohon agar pegawai DJP dimanapun berada tetap mendukung dan mengawal proses pelimpahan wewenang dan independensi DJP daripada membahas masalah masaalh mikro yang dapat terselesaikan melalui pelimpahan 3 otonomi dan independensi DJP. 32 ribu pegawai merupakan modal. mohon hal ini juga di tweet dan ditaruh di facebook resmi pak presiden, ibu presiden, pak chatib basri, parpol, akademisi dqan siapapun yang menjadi penentu keputusan di negeri ini. dan berikan tulisan tulisan yang dapat menyempurnakan tulisan saya di kompasiana dan media lainnya. tetap semangat!!

8. Masyarakat umum, tolong DJP dengan dukungan anda. berikan suara anda kepada politisi yang mendukung otonomi DJP karena hal ini merupakan real action bukan hanya teori dan retorika belaka untuk meningkatkan kesejahrteraan rakyat dan bantu DJP dengan membayar pajak dengan benar, laporkan pegawai dan wajib pajak yang curang serta awasi penggunaan uang pajak yang kalian bayar bersama KPK.

Berikut hal-hal yang perlu dilakukan segera :
1. Perlu ada UU tentang Otoritas Perpajakan di Indonesia
Sebagai unit yang menghimpun 80% lebih penerimaan negara, sungguh ironi jika DJP dibentuk hanya berdasarkan peraturan yang levelnya berada di bawah UU dan ini telah terjadi begitu lama..Unit yang berwenang mengumpulkan pajak negara adalah hal yang wajib dan lumrah dimiliki oleh setiap pemerintahan di dunia ini sehingga perlu diundang-undangkan mengingat unit ini wajib ada sepanjang negara ini ada dan pemerintahan berjalan.

2. DJP hanya memiliki 2 wewenang dari 9 wewenang yang perlu dimiliki lembaga penghimpun pajak versi Negara OECD
DJP hanya memiliki 2 kewenangan yaitu menarik pajak dan membuat peraturan pajak (sebagian sudah diambil badan kebijakan fiskal) padahal menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), lembaga penghimpun pajak harus memiliki 9 kewenangan lagi, 2 sudah disebutkan dan minmal 3 dari 5 otonomi adalah SDM, Anggaran, struktur organisasi dapat diberikan ke DJP.

3. Presiden, Menteri Keuangan dan DPR harus segera mengambil alih permasalahan ini untuk diangkat sebagi isu strategis dan prioritas diwujudkan sehingga dapat diambil langkah-langkah stratgeis menjelang masa reses pemilu misal dihandle sementara dengan Perpres terkait otonomi

4. Terdapat Oknum-Oknum di Kementerian Keuangan yang tidak ingin DJP diberikan Otonomi atau menjadi lembaga independen, terutama di Biro Ortala sehingga Menteri Keuangan perlu mengambil alih secara langsung.
Banyak hal yang dapat ditawarkan DJP bila 3 otonomi dan autoritas sama dengan BI diberikan ke DJP. silakan mencoba berinvestasi untuk DJP demi negara Indonesia yang lebih baik di masa depan.
Akun komp*siana ini bukan nama asli saya mengingat posisi saya yang lemah sebagai PNS DJP namun keyakinan saya bahwa pena lebih tajam dari pedang sehingga memberanikan diri menulis , namun yakinlah apa yang sampaikan ini adalah hal yang membuat hidup kita, anak dan cucu kita lebih baik dari sekarang. Mohon maaf bila ada menyinggung, jangan habiskan waktu anda mencari siapa saya karena lebih baik habiskan waktu anda mendiskusikan apa yang saya tulis. Terima kasih