Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
menyayangkan Gubernur Papua Lukas Enembe yang tak
pernah mendampingi Presiden Joko Widodo saat
blusukan ke Papua. Sehingga Papua akan sulit
menggenjot pembangunan jika para kepala daerah di
daerah tersebut, baik gubernur, wakil gubernur hingga
bupati, lebih memilih tinggal di luar daerah yang mereka
pimpin.

"Pejabat di sana jarang ada di tempat. Presiden dua kali
datang ke sana, gubernur, wakil gubernurnya nggak ada.
Yang jemput sekretaris daerah. Bayangkan. Di Jakarta
atau di mana dia? Katanya kadang-kadang di
Singapura," ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta,
Rabu (19/8).

Dia pun mengatakan, pemerintah pusat setiap tahun
telah menganggarkan dana pembangunan sebesar Rp 37
triliun untuk Papua. Namun, perilaku para pejabat yang
jarang berada di daerahnya membuat anggaran tersebut
sia-sia dan entah ke mana.

Lanjut dia, jika membandingkan dana pembangunan
Papua dari pemerintah pusat dengan jumlah penduduk
pada tahun itu, maka setiap penduduk di provinsi itu
akan mendapatkan kurang lebih Rp 13 juta.

"Ini setiap tahun Rp 37 triliun untuk Papua. Penduduk di
sana berapa? Tidak sampai tiga juta? Rp 37 triliun
dibagi 3 juta berapa mewah dia. Tapi duitnya mana,"
tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, juga
menunjukkan keheranannya dengan perilaku para pejabat
Papua.

"Presiden datang dua kali ke sana, gubernur tidak ada.
Wakil gubernur juga tidak ada," ungkapnya di kantor
Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/8) malam.[b]
Pernyataan Luhut ini merupakan lanjutan dari
pembahasan antar menteri dan pimpinan lembaga
negara di bawah koordinasi Menko Polhukam, kemarin.
Usai rapat itu, Luhut mempublikasikan laporan Menteri
Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kepadanya.

[b]"Banyak pejabat di daerah sana yang tidak tinggal di
daerah pemerintahannya melainkan banyak membuang
waktu di Jakarta dan tempat lain," ucapnya.

http://m.merdeka.com/peristiwa/menhan-presiden-2-kali-ke-papua-gubernur-wakilnya-tak-pernah-ada.html

Dikasih dana trilyunan,bukanya difungsiksn untuk membangun papua tapi malah buat plesir

Akibat ketidak tegasan pemerintah dari gubernur sampai rakyatnya songgong