Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali mempertanyakan motif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempermasalahkan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektare yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI.

Belakangan, DPRD DKI turut mempermasalahkan hal itu dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki 6 temuan BPK terhadap hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan DKI Tahun 2014.

Ahok kembali menegaskan, pembelian lahan seluas 3,7 hektare oleh DKI untuk membangun sebuah rumah sakit khusus penyakit kanker dan jantung di atas lahan di wilayah yang sama dengan Rumah Sakit Sumber Waras berdiri, telah dilakukan melalui perencanaan.

DKI menyetujui pembelian lahan seharga Rp755,69 miliar karena Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di wilayah Jalan Kyai Tapa, tempat lahan yang dipermasalahkan berada, adalah Rp20,75 juta per meter persegi. Hal tersebut mengacu kepada aturan zonasi pertanahan di Jakarta yang telah ditetapkan pemerintah pusat sejak tahun 1994.

"NJOP itu sudah ditentukan zonasinya sebelum diserahkan kepada kami," ujar Ahok dengan nada tinggi, di Balai Kota DKI, Rabu, 12 Agustus 2015.

Bila mau berlaku adil, Ahok mengatakan BPK seharusnya tidak hanya mempermasalahkan lahan yang dibeli DKI. Ia dengan gamblang menyebut lahan di mana gedung milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di kawasan Jalan Gatot Subroto, adalah lahan yang jelas-jelas bermasalah. Lahan tersebut malah sama sekali tidak dibeli dengan harga NJOP, melainkan harga pasar.

"Coba lihat Gedung LKPP, belinya NJOP apa harga pasar? Harga pasar! Lebih mahal dari NJOP. Kenapa enggak diperiksa?" ujar Ahok masih dengan nada tinggi.

Malah, bila mau berlaku lebih adil lagi, Ahok mengatakan BPK harus mengaudit ulang pembelian-pembelian lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI di masa sebelum ia atau mantan Gubernur Joko Widodo menjabat. Audit harus dilakukan seketat pengauditan yang dilakukan terhadap laporan keuangan DKI di tahun 2014.

Terakhir, tak hanya terhadap aset, bila mau berlaku lebih adil lagi, Ahok mengatakan, negara harus mengaudit harta kekayaan individu per individu penyelenggara negara, terutama yang secara jelas terlihat memiliki harta kekayaan berlebih yang tidak mungkin bisa diperoleh melalui penghasilannya secara resmi.

Dengan gamblang, Ahok kembali menyebut satu nama yang kekayaannya menurutnya jelas-jelas mesti diaudit. Nama itu adalah Prabowo Soenirman, anggota DPRD DKI fraksi Gerindra, yang saat ini juga menjadi Wakil Ketua Pansus.

Ia merupakan salah satu anggota dewan yang paling vokal mempermasalahkan temuan BPK terhadap laporan keuangan DKI. Ia juga sempat mewacanakan pemanggilan Ahok secara langsung ke rapat Pansus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dianggap telah merugikan keuangan daerah.

Ahok mengatakan, kekayaan Prabowo harus diaudit karena dengan penghasilannya saat ini sebagai anggota dewan, tidak mungkin Prabowo bisa memiliki kekayaan yang berlebih. Posisinya sebagai bekas Direktur Utama PD Pasar Jaya, juga dinilai Ahok tak mungkin bisa membuat Prabowo memiliki harta kekayaan berlimpah seperti saat ini.

"Lu mau buka-bukaan? Bilang sama Prabowo Soenirman, suruh BPK periksa dia! Audit dong dia! Ngomong sama dia kayak gitu!" ujar Ahok sambil meninggalkan wartawan (TVoon) yang masih terkejut karena menjadi sasaran pelampiasan emosinya.

Sumber