Rimanews - Wacana mengenai pemberlakuan kembali pasal karet penghinaan terhadap presiden yang kembali dihidupkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai gagalnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.


"Kita telah melakukan demokrasi. Tapi belum melakukan konsolidasi demokrasi. Kita ini agak kebablasan, saya ngikutin betul detail-detailnya. Mari kita tata kembali (demokrasi itu)," kata ketua DPD-RI, Irman Gusman, usai menutup acara Muktamar ke 19 dan Harlah 100 tahun Mathla'ul Anwar di Kabupaten Pandeglang, Minggu (09/08/2015).

Irman mengimbau agar pemerintahan Jokowi jangan sibuk mengurusi pasal karet tersebut. Namun, lebih baik menata ulang sistem demokrasi Indonesia yang telah berjalan selama 17 tahun sejak era reformasi.

Terlebih, negara Indonesia yang mayoritas merupakan penganut Islam sejatinya harus mengetahui bahwa di dalam agama-pun dilarang untuk menghina seseorang. Meski begitu, masyarakat harus diberi penjelasan dengan benar bedanya mengkritik dan menghina.

"Agama kita saja sudah mengatur agar tidak membuka aib. Sampaikanlah sesuatu dengan baik, dengan cara-cara yang santun, dengan lemah lembut. Belum tentu menghina orang itu akan sesuai dengan maksudnya (mengkritik)," terangnya.

Senator asal Sumatera Barat ini pun memberi contoh dalam Islam. Rasulullah, kata Irman, selalu dihina, bukan dikritik. Meski begitu, Rasul selalu menanggapinya dengan baik.

"Nabi Muhamad saja dihina, dicaci maki, dikencingi. Islam agama etika, agama nilai. Saya tidak pernah menghina orang. Tapi kritis, dan saya justru salah satu orang yang tajam dalam mengkritik," tegasnya.

Perlu diketahui bahwa, terkait dihidupkannya kembali pasal karet oleh Jokowi menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan Presiden ke enam, SBY. Presiden yang memimpin Indonesia selama 10 tahun tersebut 'curhat' melalui akun twitter, @SBYudhoyono, Minggu (09/08/2015), agar Jokowi bisa menanggapi dengan bijak terkait kemunculan kembali pasal 'karet' pengihnaan terhadap kepala negara yang telah dimatikan sejak zaman SBY.

http://nasional.rimanews.com/hukum/r...kowi-Kok-Lebay


antikritik.. wajah baru kebebasan berpendapat..?