RMOL. Program jalan berbayar atau elektronic
road pricing (ERP) sudah digadang-gadang sejak
awal tahun 2013 lalu. Gubernur Basuki Tjahaja
Purnama juga sempat sesumbar akan memulai
program ini di tahun 2015 ini.
Hal serupa juga pernah ia sampaikan di tahun
2014. Menurutnya, proyek ERP adalah salah satu
bagian dari program pengentasan kemacetan di
jalanan ibukota.
Tahun 2015 sudah memasuki semester kedua.
Lagi, proyek ERP pun tak kunjung diterapkan.
Kata Basuki, persoalannya masih sama, yakni
diseputar anak buahnya di Dinas Perhubungan.
Padahal, sejak wacana ERP dilempar ke publik,
Basuki sudah berkali-kali mengganti Kepala Dinas
Perhubungan. Mulai dari Udar Pristono, Muhamad
Akbar, Benjamin Bukit, dan sampai yang terakhir
yang baru dilantik bulan lalu Andri Yansyah.
Ini persoalan yang tengah terjadi menurut versi
Basuki alias Ahok.
"Kita lagi suruh beresin, ada berapa permasalahan
ada laporan yang aneh, ada yang mengatakan
mereka mulai mencoret mengarahkan spesifikasi
bukan seperti Singapura padahal arahan saya
sangat jelas," ujarnya di Balai Kota, Jakarta
Pusat, Selasa (4/8).
Ahok tidak menjelaskan secara detail siapa
oknum yang ia duga mulai mengarahkan
penggunaan teknologi ERP yang tidak sesuai
dengan arahannya tersebut. Namun, pernyataan
Ahok ini muncul saat ia baru mengganti Kepala
Dinas Perhubungan yang baru.
Ahok mengaku memilih menggunakan teknologi
yang Singapura gunakan. Meski demikian, ia tidak
menyebutkan teknologi apa yang digunakan oleh
negara tersebut. Baginya, Singapura adalah
contoh negara kecil yang sukses menerapkan
sistem ERP. Bila kemudian anak buahnya tidak
menggunakan teknologi yang digunakan negara
itu, maka bagi Ahok ada unsur permainan di
dalamnya.
"Kalau mengarahkan bukan mencontek Singapura,
wah ini bahaya berarti ada permainan," tuding
Ahok.
Saat ditanya apakah ada kemungkinan ERP baru
bisa diwujudkan tahun 2016 mendatang, jawaban
Ahok pun mengambang.
"Harusnya bisa," singkatnya.
link