JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membangun rumah sakit kanker di bekas lahan Rumah Sakit Sumber Waras terancam batal.

Pasalnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) anggaran 2014, ditemukan indikasi penggelembungan harga beli lahan senilai Rp 191 miliar.

"Yang saya enggak terima adalah kasus (pembelian lahan) Rumah Sakit Sumber Waras. BPK sekarang temuannya, beli tanah 3 hektar di sana kemahalan Rp 191 miliar. Dari mana kemahalannya, dia bandingkan dengan NJOP (nilai jual objek pajak) di belakang (rumah sakit)," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015).

Menurut Ahok pembelian lahan itu sudah berdasarkan NJOP. Di sisi lain, BPK menemukan NJOP tanah di belakang rumah sakit yang lebih murah dibandingkan dengan lahan yang dibeli oleh DKI. Sehingga BPK menilai ada penggelembungan harga pembelian lahan tersebut.

Basuki juga menyebut, BPK bersikeras memaksakan NJOP di RS Sumber Waras harus sama dengan NJOP tanah belakang permukiman.

Apabila BPK menemukan kejanggalan tersebut, Basuki mengimbau agar membawa perkara ini ke pihak kepolisian. Dengan demikian, akan diketahui apakah DKI sengaja menaikkan NJOP demi mencari keuntungan semata.

Basuki pun belum bisa memutuskan kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut. Karena jika akan dilanjutkan maka, RS Sumber Waras harus mengembalikan kelebihan harga yang dimaksud oleh BPK.

"Sekarang mau enggak RS Sumber Waras kembalikan Rp 191 miliar, ya enggak mau dong," kata Basuki.

Kemudian, jika lahan itu dibeli ulang, Basuki meyakini harga lahan tersebut akan lebih mahal dari sebelumnya. Karena NJOP meningkat tiap tahun dan harga lahan juga semakin mahal. Sementara pembelian lahan RS Sumber Waras sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu.

"Artinya apa, Anda ingin buat kami tidak jadi beli tanah itu. Kalau kami enggak jadi beli tanah itu, ya kami enggak jadi bangun rumah sakit kanker dong," kata Basuki kesal.

Sebagai informasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahun lalu membeli lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, seluas 6,9 hektare senilai Rp 1,5 triliun.

Harga lahan tersebut berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). Lahan tersebut akan dibangun menjadi rumah sakit khusus penanganan kanker yang standarnya sama dengan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
http://megapolitan.kompas.com/read/2...m_source=news&
=======
udah ditantang Ahok tuh BPK.

Apabila BPK menemukan kejanggalan tersebut, Basuki mengimbau agar membawa perkara ini ke pihak kepolisian. Dengan demikian, akan diketahui apakah DKI sengaja menaikkan NJOP demi mencari keuntungan semata.

Laporin sana... BPK dah ada data kan?
====================

Ketika jakarta Barat yang tidak memiliki RSUD, dihambat oleh sesama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan akses kesehatan yang terbaik.



gila bangunan keren abis. kanan RS sumber waras yang terkenal murah, kiri RS kanker milik pemprov.
dipisah jalan boulevard. One Stop Hospital kayaknya.

Ternyata hal ini ga terwujud. Ahok orangnya panasan. persis kayak keluar dari gerindra. di sindir taufik dan zonk langsung bener bener minggat dari gerindra. demikian juga masalah tanah ini.

semoga emosi Ahok bisa diturunkan demi rumah sakit untuk rakyat jakarta.

pertanyaan untuk BPK.. kenapa anggaran UPS tidak pernah disinggung dan ga pernah dikatakan ada potensi merugikan negara? kenapa BPK ga bilang kalau pembelian itu kemahalan?? tuh udah jadi kasus kepolisian!!!!!! BPK kerjanya ngapain?? proses?? jadi biar korup asal prosedur??? bicara prosedur kok bilang tanah sumber waras kemahalan. tuh UPS yang ga masuk akal harganya yang kemahalan!!



NJOP bangunan sekitar mana yang dimaksud BPK? bukannya panasbung bilang NJOP sekitar hanya 7 juta? mestinya ga 191 milyar. tapi kemahalan 500 milyar!

dan lagi NJOP bisa dilihat online. sudah sangat jelas PBB dan NJOP sumber waras bisa dilihat orang seluruh indonesia. silahkan bawa kemari bangunan sekitar sumber waras yang sesuai dengan NJOP versi BPK.

ini sudah sangat jelas BPK ga transparan. bangunan sekitar mana di sumber waras yang NJOP bisa jadi 689 miliar? jadi minta saja BPK beli buat pemprov.

apalagi sekitar sumber waras sudah sangat padat. alias semua tanah ada bangunannya. apa mau ada orang jual tanah ama bangunannya seharga NJOP? apa BPK udah nanya ke pemilik sekitar kalau mereka mau jual sesuai NJOP dibawah NJOP sumber waras??