- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pemerintahan Jokowi Amburadul
TS
mr.josh.tampan
Pemerintahan Jokowi Amburadul
Quote:
Manajemen pemerintahan Joko Widodo dinilai amburadul. Hal itu tercermin dari kisruh aturan baru pencairan dana program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Seperti halnya kasus perpres uang muka mobil pejabat yang diralatnya sendiri oleh presiden setelah ditandatangi. Sekarang hal yang kurang lebih sama terjadi di Perpres BPJS," kata Anggota Komisi III, Bambang Soesatyo, Minggu (05/07/2015).
Kasus revisi Perpres BPJS itu, kata Bambang, sekali lagi, membuktikan bahwa manajemen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kantor kepresidenannya masih amburadul.
"Sontoloyo. Karena kasus ini terjadi di bulan kesembilan usia pemerintahan Jokowi, itu menjadi indikasi terlalu banyaknya orang yang tidak qualified dalam pemerintahan Jokowi," kata politikus Golkar itu.
Karena tidak qualified, para menteri melakukan kecerobohan dalam kasus Perpres BPJS Ketenagakerjaan itu.
Menurut Bambang, para Menteri itu arogan karena merancang Perpres BPJS ketenagakerjaan tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat pekerja. "Kalau para menteri teknis itu mau mendengarkan masukan pekerja tentang mekanisme pencairan dana jaminan hari tua, Perpres itu tidak akan bermasalah," katanya.
Kecerobohan para menteri terkait itu ternyata diikuti oleh orang-orang kepercayaan Jokowi di kantor Presiden. "Tanpa membaca dan mempelajari muatan Perpres itu, mereka langsung menyodorkannya ke Presiden untuk ditandatangani," kata dia.
Dikatakan Bambang, dalam kisruh BPJS Ketenagakerjaan, jelas bahwa Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris negara patut dipersalahkan.
Menseskab dan Mensesneg seharusnya tidak asal-asalan dalam menyodorkan dokumen apa pun yang memerlukan tandatangan presiden. Keduanya atau salah satu dari keduanya wajib mempelajari muatan dokumen itu sebelum dibawa ke meja Presiden untuk ditandatangani.
"Kalau dianggap perlu, Mensesneg dan Mensekab bisa meminta pertimbangan dan masukan dari para ahli yang sehari-hari membantu presiden," katanya.
Prosedur ini rupanya tidak dijalankan sehingga presiden lagi-lagi kecolongan dan dipermalukan. "Tetapi, seperti itulah risiko yang harus diterima Presiden Jokowi karena dia sendiri yang memilih orang-orang kepercayaannya," katanya.
SUMBER
MANTAB BETUL
0
3.1K
Kutip
29
Balasan
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan