RMOL. DPRD DKI Jakarta berencana melayangkan hak interpelasi terhadap pemerintah provinsi (pemprov) terkait rendahnya penyerapan anggaran dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, kata Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, interpelasi tersebut menunggu hasil audit BPK atas APBD 2014 terlebih dahulu.

"Kami tak mau gegabah atau nafsu langsung interplasi. Tunggu audit BPK. Jadi kalau disclaimer langsung kerja kami. Semuanya harus jelas sebelum bertindak," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Menurut ketua DPD Gerindra DKI ini, hal tersebut dilakukan, lantaran butuh strategi, agar interpelasi tak kandas di tengah jalan.

"Kalau jelas disclaimer, siap-siap saja Ahok. Kami hanya jalankan aturan dan undang-undang," pungkas Taufik.

Sebagaimana diberitakan sebelulmnya, saat Paripurna Istimewa DPRD DKI tentang HUT ke-488 ibukota, Senin (22/6), Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan sempat mengkritisi penyerapan anggarab APBD DKI. Bahkan, penyerapan APBD 2015 hingga semester pertama masih rendah, yakni hanya 10 persen dari total anggaran sebesar Rp69,3 triliun. [zul]