- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Dana Aspirasi DPR Hingga 5 tahun ke Depan: Terbesar Jatuh ke PDIP, Rp 10,9-T
TS
s4nit0re
Dana Aspirasi DPR Hingga 5 tahun ke Depan: Terbesar Jatuh ke PDIP, Rp 10,9-T
Parpol Dapat Biayai Program Dana Aspirasi Rp 11,2 Triliun
Kamis, 18 Juni 2015 16:10 WIB
Jakarta, HanTer-Fraksi Partai Hanura (FHanura) di DPR menolak usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau lebih dikenal dengan dana aspirasi dengan total anggaran Rp 11,2 triliun yang akan dianggarkan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Sebab, menurut Fraksi Partai Hanura, partai politik (Parpol) dapat membiayai program tersebut apabila pemerintah dapat meningkatkan biaya operasional Parpol setiap tahunnya yang saat ini masih minim.
"Kalau pemerintah mau membantu Parpol bukan dengan menggunakan dana aspirasi, itu bisa dilakukan dengan membiayai dana operasional setiap tahun dari Parpol tersebut dan dana waktu Pileg dan Pilpres. Bukan dengan dana Rp 20 miliar per orang dikali 560 jadi Rp 11 triliun per tahun. Jadi tidak sedikit," Ketua FHanura di DPR, Nurdin Tampubolon dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Menurutnya, hal ini bukan diartikan bahwa Hanura minta dana Parpol dari pemerintah. Melainkan, lebih kepada membantu biaya operasional Parpol daripada dana yang begitu besar disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. "Kenapa tidak dibantu dengan biaya operasional partai per tahun? Mungkin tidak sebesar ini. Mungkin hanya beberapa triliun dan tidak ada unsur korupsi di sana," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Hanura itu mengungkapkan, pihaknya menolak program ini karena tidak ingin membebani negara yang pelaksanaannya bisa tidak tepat sasaran. Sebab, anggota DPR juga selama ini sudah menerima dana reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya senilai Rp 150 juta per anggota. FHanura juga kerap memberikan fasilitas bagi anggota DPR yang reses yang berasal dari kas partai hasil sumbangan kader.
"FHanura setelah ini akan lebih fokus mengawal program pemerintah yang masih belum maksimal, utamanya mengenai perlambatan ekonomi, menurutnya nilai tukar, serta harga sembako yang melambung tinggi," tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, apabila anggota DPR diberi kewenangan mengusulkan dana Rp 20 milliar per tahun untuk pembangunan Dapil, maka anggota DPR seolah-olah menjadi eksekutor yang seharusnya itu tugas pemerintah.
"Lebih baik aspirasi dibicarakan di konstitusi yang ada. Kita bukan ikut partai lain, kita punya alasan yang bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum dan kita tidak memohon dana operasional partai. Itu sesuatu yang berbeda," tegasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua FHanura di DPR, Arif Suditomo, mengatakan, landasan filosofi FHanura menolak program UP2DP adalah dana yang berasal dari APBN adalah dana milik rakyat Indonesia. Maka dari itu, dia meyakini apabila dana program itu dialihkan untuk membantu biaya operasional parpol, maka penyebarannya tidak akan bersentuhan dengan wewenang pemerintah.
"Kita meyakini penyebarannya tidak terkait dengan participationship. Jadi ini domain negara yang tidak berhubungan dengan Parpol," tukas anggota Komisi I DPR itu.
http://nasional.harianterbit.com/nas...Rp-112-Triliun
Calon Ladang Korupsi Besar-besaran di DPR dalam 5 tahun ke depan?
Siapa Partai Politik "paling gemuk" di dalam memperoleh dana aspirasi DPR ini?
Ini Komposisi DPR 2014-2019
Rabu, 14 Mei 2014 | 20:01
Jakarta - Berdasarkan hasil penghitungan kursi DPR oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (14/5), PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak, yakni 109 kursi, disusul Golkar 91 kursi, dan Gerindra 73 kursi.
Berikut perolehan kursi resmi parpol peserta Pemilu Legislatif 2014 dan komposisi DPR 2014-2019:
source: http://www.beritasatu.com/nasional/1...-20142019.html
PDIP memperoleh 109 kursi (19,46%) di DPR RI
Rabu, 14 Mei 2015
Setelah menggelar rapat pleno selama lima jam di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (14/5), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan perolehan kursi DPR RI periode 2014 - 2019 dari 10 partai politik yang melampaui ambang batas parliamentary treshold (3,5% suara). PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014 memperoleh kursi terbanyak, 109 kursi, atau 19,46% dari total 560 kursi di DPR. Adapun Hanura menjadi partai politik dengan penguasaan kursi paling sedikit, yaitu 16 kursi.
Perolehan kursi parpol di DPR RI 2014-2019
“Apakah yang dibacakan tadi sesuai dengan rekapitulasi kemarin. Apakah sah dan bisa ditetapkan,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, sambil mengetuk palu sidang tiga kali.
KPU dan para saksi pun menyepakati dan melakukan penandatanganan berita acara terkait hasil penetapan kursi dan calon legislatif terpilih. Perolehan suara yang diperoleh partai politik ini sama seperti prediksi sebelumnya.
Beberapa partai politik memiliki jumlah kursi lebih sedikit daripada partai politik lain yang peringkatnya ada di bawahnya. Hal ini disebabkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), atau jumlah suara untuk bisa meraih 1 kursi, di setiap daerah pemilihan (dapil) berbeda-beda.
Sebagai contoh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempati peringkat kelima dalam perolehan suara secara nasional (9,04%), sedangkan PAN di peringkat keenam (7,57%). Namun untuk perolehan kursi di DPR, PAN justru lebih banyak (49) dibandingkan jumlah kursi PKB (47).
Demikian pula perolehan kursi Partai NasDem di DPR, lebih sedikit dari PPP yang sebenarnya memiliki total suara nasional lebih sedikit.
Berikut ini rincian perolehan kursi masing-masing partai politik yang melampaui ambang batas 3,5% suara, dan perbandingannya dengan perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014, yang mana semuanya sudah disahkan dalam rapat pleno KPU Pusat.
Beberapa partai politik mengalami peningkatan jumlah kursi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tentu ada juga yang mengalami penurunan jumlah kursi.
http://simomot.com/2014/05/14/pdip-m...946-di-dpr-ri/
-------------------------------
Tabel diatas adalah hasil utak-atik @TS tentang simulasi besarnya "dana aspirasi' yang akan diterima oleh tiap anggota DPR dalam 1 hingga 5 tahun ke depan. Ada sekitar Rp 11 trilyun dana itu dikucurkan ke 550 anggota DPR untuk tahun 2015 ini saja. Sisanya, tentu akan mengalir pula dengan perkiraan jumlah yang semakin besar setiap tahunnya, setidaknya mengikuti prosentase kenaikan APBN atau kenaikan inflasi tahunan.
Lalu seberapa besar dana aspirasi itu akan "mengalir" ke kas parpol? Bergantung prosentase wajib yang akan ditetapkan oleh parpolnya masing-masing kelak. Umumnya berkisar antara 20% hingga 60%, atau ambillah rata-ratanya sekitar 40% misalnya, maka dana yang masuk ke kas parpol dalam 5 tahun ke depan cukup besar, yaitu sekitar 40% dikalikan total dana itu dalam 5 tahun ke depan, sekitar 55 hingga 60 trilyun rupiah. Jadi ada sekitar 20-25 trilyun yang masuk ke kas parpol yang sekarang berkuasa di DPR saat ini. Terbesar tentunya diperoleh oleh partai PDIP dan Golkar.
Jadi bisa dimaklumi kalau mereka semua kompak mengusung peraturan ini, kecuali NASDEM yang dkabarkan keras menolak. Why? Lihat aja tabel gua diatas itu, NASDEM dapat dana asprasi itu ternyata tak banyak. Kalau di tahun 2019 kelak parpol milik Surya Palojh itu harus bertarung melawan PDIP dan Golkar, jelas keok dari segi pendanaan partainya. Itu pasti.
Kamis, 18 Juni 2015 16:10 WIB
Jakarta, HanTer-Fraksi Partai Hanura (FHanura) di DPR menolak usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau lebih dikenal dengan dana aspirasi dengan total anggaran Rp 11,2 triliun yang akan dianggarkan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Sebab, menurut Fraksi Partai Hanura, partai politik (Parpol) dapat membiayai program tersebut apabila pemerintah dapat meningkatkan biaya operasional Parpol setiap tahunnya yang saat ini masih minim.
"Kalau pemerintah mau membantu Parpol bukan dengan menggunakan dana aspirasi, itu bisa dilakukan dengan membiayai dana operasional setiap tahun dari Parpol tersebut dan dana waktu Pileg dan Pilpres. Bukan dengan dana Rp 20 miliar per orang dikali 560 jadi Rp 11 triliun per tahun. Jadi tidak sedikit," Ketua FHanura di DPR, Nurdin Tampubolon dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Menurutnya, hal ini bukan diartikan bahwa Hanura minta dana Parpol dari pemerintah. Melainkan, lebih kepada membantu biaya operasional Parpol daripada dana yang begitu besar disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. "Kenapa tidak dibantu dengan biaya operasional partai per tahun? Mungkin tidak sebesar ini. Mungkin hanya beberapa triliun dan tidak ada unsur korupsi di sana," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Hanura itu mengungkapkan, pihaknya menolak program ini karena tidak ingin membebani negara yang pelaksanaannya bisa tidak tepat sasaran. Sebab, anggota DPR juga selama ini sudah menerima dana reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya senilai Rp 150 juta per anggota. FHanura juga kerap memberikan fasilitas bagi anggota DPR yang reses yang berasal dari kas partai hasil sumbangan kader.
"FHanura setelah ini akan lebih fokus mengawal program pemerintah yang masih belum maksimal, utamanya mengenai perlambatan ekonomi, menurutnya nilai tukar, serta harga sembako yang melambung tinggi," tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, apabila anggota DPR diberi kewenangan mengusulkan dana Rp 20 milliar per tahun untuk pembangunan Dapil, maka anggota DPR seolah-olah menjadi eksekutor yang seharusnya itu tugas pemerintah.
"Lebih baik aspirasi dibicarakan di konstitusi yang ada. Kita bukan ikut partai lain, kita punya alasan yang bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum dan kita tidak memohon dana operasional partai. Itu sesuatu yang berbeda," tegasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua FHanura di DPR, Arif Suditomo, mengatakan, landasan filosofi FHanura menolak program UP2DP adalah dana yang berasal dari APBN adalah dana milik rakyat Indonesia. Maka dari itu, dia meyakini apabila dana program itu dialihkan untuk membantu biaya operasional parpol, maka penyebarannya tidak akan bersentuhan dengan wewenang pemerintah.
"Kita meyakini penyebarannya tidak terkait dengan participationship. Jadi ini domain negara yang tidak berhubungan dengan Parpol," tukas anggota Komisi I DPR itu.
http://nasional.harianterbit.com/nas...Rp-112-Triliun
Calon Ladang Korupsi Besar-besaran di DPR dalam 5 tahun ke depan?
Quote:
Dana Aspirasi 11 Triliun Cuma Suburkan Korupsi
Jum'at, 19 Juni 2015 , 14:07:00 WIB
RMOL. Di bulan Ramadhan, semangat aktivis untuk menolak dana aspirasi DPR tidak pernah surut. Kemarin, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal Anggaran menggelar aksi ngabuburit di depan gerbang DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka mendesak DPR untuk membatalkan dan menghentikan pembatasan dana aspirasi.
AKSI dimulai pukul 15.00 WIB. Belasan aktivis membawa poster bertuliskan 'Dana Aspirasi Ganggu Fungsi Pokok DPR', 'Dana Aspirasi Suburkan Korupsi', 'Dana Aspirasi Atau Modal Pemilu', 'Anggaran Tidak Efektif = Pemborosan', dan 'Dana Aspirasi Munculkan Calo Anggaran'.
Mereka juga mengikatkan spanduk bertuliskan 'Tolak Dana Aspirasi' di pintu gerbang kompleks DPR. Selain itu mereka juga membawa kotak yang sudah ditempeli gambar uang Rp 100 ribu untuk menggambarkan setumpuk dana aspirasi yang tengah diperjuangkan DPR.
Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, dalam orasinya mengatakan, Koalisi Kawal Anggaran sengaja menggelar ngabuburit di depan Gedung DPR untuk menyampaikan sikapnya terkait DPR yang meminta alokasi dana aspirasi dalam APBN 2016. "Usulan DPR ini memiliki sejumlah pemasalahan, mulai dari masalah konstitusi, sistem penganggaran, dan budaya korupsi," katanya.
Roy mengaku kecewa anggota DPR yang terpilih lewat Pemilu 2014 malah sibuk menggerogoti uang rakyat. "Dana aspirasi punya implikasi buruk pada tata tekola anggaran kita, dana ini akan menyuburkan korupsi," ujarnya.
Menurut dia, tidak masuk akal jika DPR sendiri yang akan mengawasi dana aspirasi tersebut. "Bagaimana DPR mau menilai muka sendiri? Susah kan menilainya," imbuhnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, UU MD3 merupakan celah bagi anggota DPR meminta dana aspirasi. "Dana aspirasi ini merupakan produk untuk memperlancar agenda politik DPR, makanya publik jangan mimpi dana aspirasi akan sampai ke masyarakat," ucapnya.
Menurut dia, dana aspirasi akan menjadi bancakan anggota DPR untuk memperkaya diri dan kelompoknya. "Lihat kasus Nazaruddin dan Angelina Sondakh, dana proyek dikorupsi sementara pembangunan proyeknya tidak rampung," sebutnya.
Koordinator advokasi dan investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi memprediksi empat tahun ke depan anggota DPR bakal tidur nyenyak. "Kalau per tahun dapat dana aspirasi Rp 20 miliar, dalam empat tahun seorang anggota DPR bisa dapat Rp 80 miliar," katanya.
Dia mengakui pihaknya semakin sulit menghadang keinginan DPR untuk mendapatkan dana aspirasi. "Dulu kita menolak dana aspirasi dan berhasil, sekarang ada UU MD3 dan KPK sudah dilemahkan," ujarnya.
Apung melihat DPR semakin rakus terhadap uang rakyat. "Saat ini Gedung baru DPR juga sudah mulai dibangun, banyak regulasi yang diubah, sistem penganggaran dimainkan, dan KPK sengaja dilemahkan," tekannya.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Syamsuddin Alimsyah memaparkan, jika anggaran dana aspirasi DPR senilai Rp 11,2 triliun pada 2016 disetujui, maka DPR sudahbenar-benar keterlaluan. "Kalau uang Rp 11,2 triliun ini dijadikan uang pecahan Rp 100 ribu, maka uangnya bisa dijejer melewati Sabang hingga Merauke," sebutnya.
"DPR digaji dari pajak yang dibayarkan rakyat, sekali reses per anggota menghabiskan Rp 150 juta. Ditambah dana aspirasi, sungguh keterlaluan," katanya.
Syamsuddin mengaku bingungdengan kengototan DPR memperjuangkan dana aspirasi. "Masyarakat tidak pernah memberi restu pada DPR untuk memperjuangkan dana aspirasi," ungkapnya.
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengingatkan, saat ini tingkat kepercayaan rakyat kepada DPR sangat rendah. "Makanya kita ragu pada niat DPR yang mengusulkan dana aspirasi untuk kepentingan dapilnya," katanya.
Dia menambahkan, sudah banyak koruptor di DPR yang ditangkap karena permainan anggaran. Dia meminta DPR agar meningkatkan efektifitas kerja sebelum meminta dana aspirasi. "Sekarang DPR sibuk dengan proyek, sementara kinerja melempem," pungkasnya
http://www.rmol.co/read/2015/06/19/2...urkan-Korupsi-
Dana aspirasi DPR bisa jadi 'politik uang'
12 Juni 2015
oleh Ging Ginanjar BBC Indonesia
Lebih setengah dari total 560 anggota DPR, berasal dari daerah pemilihan di Pulau Jawa.
Belum reda kecaman dari berbagai kalangan terkait rencana pembangunan gedung baru berbiaya trilunan rupiah dan sebelumnya subsidi mobil pribadi, DPR kembali menuai kontroversi dengan mengajukan peraturan tentang dana aspirasi hingga Rp20 miliar per anggota
Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, maka anggaran yang akan dihabiskan mencapai lebih dari Rp11 triliun, setara dengan dana yang diperlukan untuk membangun lebih dari 30.000 sekolah.
Ini merupakan upaya kedua DPR untuk dana aspirasi, setelah gagal di periode 2004-2009, karena kecaman dan penolakan luas.
Menurut seorang anggota Panja, Dimyati Natakusumah, Dana Aspirasi ini diupayakan bisa masuk APBN tahun 2016.
Sebagian besar anggota DPR mendukung Dana Aspirasi, namun ada juga yang menolak
"Ini dimaksudkan agar pembangunan lebih merata. Karena para kepala daerah tidak harus ke Jakarta melakukan lobi-lobi dengan pejabat atau para anggota DPR yang memegang anggaran," katanya.
"Nantinya, menjadi tugas anggota DPR untuk turun ke daerah pemilihannya, mengusulkan pembangunan di sana. Jadi lebih efisien."
Dimyati menegaskan para anggota DPR tak akan mempunyai akses langsung terhadap dana dan penggunaannya juga akan diawasi ketat.
Selama ini, setiap anggota DPR memperoleh dana penyerapan aspirasi, yang besarnya Rp31,5 juta per tiga bulan, atau Rp.10,5 juta per bulan. Artinya, jika dana aspirasi yang baru disetujui, maka setiap anggota DPR akan mendapatkan kenaikan dana lebih dari 150 kali lipat.
Dimyati Natakusumah -yang juga anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR dari fraksi PPP- para anggota DPR nantinya tidak akan mengelola langsung dana itu dan hanya akan mengusulkan pembangunan di daerah pemilihan masing-masing.
Penjatahan
Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi menyatakan dukungannya. Betapapun, ada sebagian kecil yang menyatakan penolakannya. Salah satunya, Budiman Sudjatmiko, mantan aktivis mahasiswa yang kini anggota DPR dari FPDIP.
"Buat saya, pertama-tama ini melampaui tugas dan fungsi DPR, dan mengintervensi kewenangan eksekutif," katanya.
"Lebih-lebih, dana aspirasi bersifat penjatahan. Ada jatah dana sekian untuk setiap anggota DPR, harus digunakan. PAaahal setiap orang setiap daerah, prioritas persoalannya berbeda. Berbeda dengan misalnya program aspirasi, yang bisa diperjuangkan programnya, yang berbeda dari waktu ke waktu," tegas Budiman.
Senada dengan itu, Yenny Sucipto -Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Fitra- menyorot berbagai keganjilan dalam pengajuan dana aspirasi oleh DPR ini.
"Indikatornya tidak jelas, karena mengacu pada alokasi perorangan anggota DPR. Bukan misalnya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kepentingan daerah yang bersangkutan."
"Nantinya, ini membuka ruang kongkalikong baru, antara pejabat pemda dengan anggota DPR.
Pembangunan berbasis dana aspirasi dipandang bisa menjadi semacam politik uang terselubung di Pemilu 2019
"Argumentasi soal pemerataan juga tidak masuk akal. Dari 560 anggota DPR, lebih dari 300 berasal dari wilayah pemilihan di pulau Jawa. Jadi tetap pembangunan akan berpusat di Jawa."
Mobilisasi Pileg 2019
Masalah lainnya, tambah Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, Dana Aspirasi juga membuka kemungkinan politisasi untuk Pemilu 2019 nanti.
"Menurut kawan-kawan di DPR, rancangannya, untuk setiap program nanti disebutkan siapa anggota DPR yang berperan. Ini bisa dijadikan alat untuk mobilisasi dukungan bagi Pemilu 2019. Dan mempersulit para calon anggota DPR yang baru."
Dengan kata lain, katanya, dana apresiasi ini bisa disalahgunakan dalam Pemilu 2019 menjadi dijadikan semacam 'politik uang terselubung' untuk mendapat suara pemilih.
Karena itu Yenny Sucipto menegaskan peraturan tentang dana aspirasi harus ditolak sepenuhnya. Bahkan, andaikan DPR dan pemerintah tetap meloloskannya, kata Yenny, FITRA akan menggugatnya secara hukum.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_..._dana_aspirasi
Jum'at, 19 Juni 2015 , 14:07:00 WIB
RMOL. Di bulan Ramadhan, semangat aktivis untuk menolak dana aspirasi DPR tidak pernah surut. Kemarin, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal Anggaran menggelar aksi ngabuburit di depan gerbang DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka mendesak DPR untuk membatalkan dan menghentikan pembatasan dana aspirasi.
AKSI dimulai pukul 15.00 WIB. Belasan aktivis membawa poster bertuliskan 'Dana Aspirasi Ganggu Fungsi Pokok DPR', 'Dana Aspirasi Suburkan Korupsi', 'Dana Aspirasi Atau Modal Pemilu', 'Anggaran Tidak Efektif = Pemborosan', dan 'Dana Aspirasi Munculkan Calo Anggaran'.
Mereka juga mengikatkan spanduk bertuliskan 'Tolak Dana Aspirasi' di pintu gerbang kompleks DPR. Selain itu mereka juga membawa kotak yang sudah ditempeli gambar uang Rp 100 ribu untuk menggambarkan setumpuk dana aspirasi yang tengah diperjuangkan DPR.
Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, dalam orasinya mengatakan, Koalisi Kawal Anggaran sengaja menggelar ngabuburit di depan Gedung DPR untuk menyampaikan sikapnya terkait DPR yang meminta alokasi dana aspirasi dalam APBN 2016. "Usulan DPR ini memiliki sejumlah pemasalahan, mulai dari masalah konstitusi, sistem penganggaran, dan budaya korupsi," katanya.
Roy mengaku kecewa anggota DPR yang terpilih lewat Pemilu 2014 malah sibuk menggerogoti uang rakyat. "Dana aspirasi punya implikasi buruk pada tata tekola anggaran kita, dana ini akan menyuburkan korupsi," ujarnya.
Menurut dia, tidak masuk akal jika DPR sendiri yang akan mengawasi dana aspirasi tersebut. "Bagaimana DPR mau menilai muka sendiri? Susah kan menilainya," imbuhnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, UU MD3 merupakan celah bagi anggota DPR meminta dana aspirasi. "Dana aspirasi ini merupakan produk untuk memperlancar agenda politik DPR, makanya publik jangan mimpi dana aspirasi akan sampai ke masyarakat," ucapnya.
Menurut dia, dana aspirasi akan menjadi bancakan anggota DPR untuk memperkaya diri dan kelompoknya. "Lihat kasus Nazaruddin dan Angelina Sondakh, dana proyek dikorupsi sementara pembangunan proyeknya tidak rampung," sebutnya.
Koordinator advokasi dan investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi memprediksi empat tahun ke depan anggota DPR bakal tidur nyenyak. "Kalau per tahun dapat dana aspirasi Rp 20 miliar, dalam empat tahun seorang anggota DPR bisa dapat Rp 80 miliar," katanya.
Dia mengakui pihaknya semakin sulit menghadang keinginan DPR untuk mendapatkan dana aspirasi. "Dulu kita menolak dana aspirasi dan berhasil, sekarang ada UU MD3 dan KPK sudah dilemahkan," ujarnya.
Apung melihat DPR semakin rakus terhadap uang rakyat. "Saat ini Gedung baru DPR juga sudah mulai dibangun, banyak regulasi yang diubah, sistem penganggaran dimainkan, dan KPK sengaja dilemahkan," tekannya.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Syamsuddin Alimsyah memaparkan, jika anggaran dana aspirasi DPR senilai Rp 11,2 triliun pada 2016 disetujui, maka DPR sudahbenar-benar keterlaluan. "Kalau uang Rp 11,2 triliun ini dijadikan uang pecahan Rp 100 ribu, maka uangnya bisa dijejer melewati Sabang hingga Merauke," sebutnya.
"DPR digaji dari pajak yang dibayarkan rakyat, sekali reses per anggota menghabiskan Rp 150 juta. Ditambah dana aspirasi, sungguh keterlaluan," katanya.
Syamsuddin mengaku bingungdengan kengototan DPR memperjuangkan dana aspirasi. "Masyarakat tidak pernah memberi restu pada DPR untuk memperjuangkan dana aspirasi," ungkapnya.
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengingatkan, saat ini tingkat kepercayaan rakyat kepada DPR sangat rendah. "Makanya kita ragu pada niat DPR yang mengusulkan dana aspirasi untuk kepentingan dapilnya," katanya.
Dia menambahkan, sudah banyak koruptor di DPR yang ditangkap karena permainan anggaran. Dia meminta DPR agar meningkatkan efektifitas kerja sebelum meminta dana aspirasi. "Sekarang DPR sibuk dengan proyek, sementara kinerja melempem," pungkasnya
http://www.rmol.co/read/2015/06/19/2...urkan-Korupsi-
Dana aspirasi DPR bisa jadi 'politik uang'
12 Juni 2015
oleh Ging Ginanjar BBC Indonesia
Lebih setengah dari total 560 anggota DPR, berasal dari daerah pemilihan di Pulau Jawa.
Belum reda kecaman dari berbagai kalangan terkait rencana pembangunan gedung baru berbiaya trilunan rupiah dan sebelumnya subsidi mobil pribadi, DPR kembali menuai kontroversi dengan mengajukan peraturan tentang dana aspirasi hingga Rp20 miliar per anggota
Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, maka anggaran yang akan dihabiskan mencapai lebih dari Rp11 triliun, setara dengan dana yang diperlukan untuk membangun lebih dari 30.000 sekolah.
Ini merupakan upaya kedua DPR untuk dana aspirasi, setelah gagal di periode 2004-2009, karena kecaman dan penolakan luas.
Menurut seorang anggota Panja, Dimyati Natakusumah, Dana Aspirasi ini diupayakan bisa masuk APBN tahun 2016.
Sebagian besar anggota DPR mendukung Dana Aspirasi, namun ada juga yang menolak
"Ini dimaksudkan agar pembangunan lebih merata. Karena para kepala daerah tidak harus ke Jakarta melakukan lobi-lobi dengan pejabat atau para anggota DPR yang memegang anggaran," katanya.
"Nantinya, menjadi tugas anggota DPR untuk turun ke daerah pemilihannya, mengusulkan pembangunan di sana. Jadi lebih efisien."
Dimyati menegaskan para anggota DPR tak akan mempunyai akses langsung terhadap dana dan penggunaannya juga akan diawasi ketat.
Selama ini, setiap anggota DPR memperoleh dana penyerapan aspirasi, yang besarnya Rp31,5 juta per tiga bulan, atau Rp.10,5 juta per bulan. Artinya, jika dana aspirasi yang baru disetujui, maka setiap anggota DPR akan mendapatkan kenaikan dana lebih dari 150 kali lipat.
Dimyati Natakusumah -yang juga anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR dari fraksi PPP- para anggota DPR nantinya tidak akan mengelola langsung dana itu dan hanya akan mengusulkan pembangunan di daerah pemilihan masing-masing.
Penjatahan
Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi menyatakan dukungannya. Betapapun, ada sebagian kecil yang menyatakan penolakannya. Salah satunya, Budiman Sudjatmiko, mantan aktivis mahasiswa yang kini anggota DPR dari FPDIP.
"Buat saya, pertama-tama ini melampaui tugas dan fungsi DPR, dan mengintervensi kewenangan eksekutif," katanya.
"Lebih-lebih, dana aspirasi bersifat penjatahan. Ada jatah dana sekian untuk setiap anggota DPR, harus digunakan. PAaahal setiap orang setiap daerah, prioritas persoalannya berbeda. Berbeda dengan misalnya program aspirasi, yang bisa diperjuangkan programnya, yang berbeda dari waktu ke waktu," tegas Budiman.
Senada dengan itu, Yenny Sucipto -Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Fitra- menyorot berbagai keganjilan dalam pengajuan dana aspirasi oleh DPR ini.
"Indikatornya tidak jelas, karena mengacu pada alokasi perorangan anggota DPR. Bukan misalnya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kepentingan daerah yang bersangkutan."
"Nantinya, ini membuka ruang kongkalikong baru, antara pejabat pemda dengan anggota DPR.
Pembangunan berbasis dana aspirasi dipandang bisa menjadi semacam politik uang terselubung di Pemilu 2019
"Argumentasi soal pemerataan juga tidak masuk akal. Dari 560 anggota DPR, lebih dari 300 berasal dari wilayah pemilihan di pulau Jawa. Jadi tetap pembangunan akan berpusat di Jawa."
Mobilisasi Pileg 2019
Masalah lainnya, tambah Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, Dana Aspirasi juga membuka kemungkinan politisasi untuk Pemilu 2019 nanti.
"Menurut kawan-kawan di DPR, rancangannya, untuk setiap program nanti disebutkan siapa anggota DPR yang berperan. Ini bisa dijadikan alat untuk mobilisasi dukungan bagi Pemilu 2019. Dan mempersulit para calon anggota DPR yang baru."
Dengan kata lain, katanya, dana apresiasi ini bisa disalahgunakan dalam Pemilu 2019 menjadi dijadikan semacam 'politik uang terselubung' untuk mendapat suara pemilih.
Karena itu Yenny Sucipto menegaskan peraturan tentang dana aspirasi harus ditolak sepenuhnya. Bahkan, andaikan DPR dan pemerintah tetap meloloskannya, kata Yenny, FITRA akan menggugatnya secara hukum.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_..._dana_aspirasi
Siapa Partai Politik "paling gemuk" di dalam memperoleh dana aspirasi DPR ini?
Quote:
Ini Komposisi DPR 2014-2019
Rabu, 14 Mei 2014 | 20:01
Jakarta - Berdasarkan hasil penghitungan kursi DPR oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (14/5), PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak, yakni 109 kursi, disusul Golkar 91 kursi, dan Gerindra 73 kursi.
Berikut perolehan kursi resmi parpol peserta Pemilu Legislatif 2014 dan komposisi DPR 2014-2019:
source: http://www.beritasatu.com/nasional/1...-20142019.html
PDIP memperoleh 109 kursi (19,46%) di DPR RI
Rabu, 14 Mei 2015
Setelah menggelar rapat pleno selama lima jam di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (14/5), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan perolehan kursi DPR RI periode 2014 - 2019 dari 10 partai politik yang melampaui ambang batas parliamentary treshold (3,5% suara). PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014 memperoleh kursi terbanyak, 109 kursi, atau 19,46% dari total 560 kursi di DPR. Adapun Hanura menjadi partai politik dengan penguasaan kursi paling sedikit, yaitu 16 kursi.
Perolehan kursi parpol di DPR RI 2014-2019
“Apakah yang dibacakan tadi sesuai dengan rekapitulasi kemarin. Apakah sah dan bisa ditetapkan,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, sambil mengetuk palu sidang tiga kali.
KPU dan para saksi pun menyepakati dan melakukan penandatanganan berita acara terkait hasil penetapan kursi dan calon legislatif terpilih. Perolehan suara yang diperoleh partai politik ini sama seperti prediksi sebelumnya.
Beberapa partai politik memiliki jumlah kursi lebih sedikit daripada partai politik lain yang peringkatnya ada di bawahnya. Hal ini disebabkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), atau jumlah suara untuk bisa meraih 1 kursi, di setiap daerah pemilihan (dapil) berbeda-beda.
Sebagai contoh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempati peringkat kelima dalam perolehan suara secara nasional (9,04%), sedangkan PAN di peringkat keenam (7,57%). Namun untuk perolehan kursi di DPR, PAN justru lebih banyak (49) dibandingkan jumlah kursi PKB (47).
Demikian pula perolehan kursi Partai NasDem di DPR, lebih sedikit dari PPP yang sebenarnya memiliki total suara nasional lebih sedikit.
Berikut ini rincian perolehan kursi masing-masing partai politik yang melampaui ambang batas 3,5% suara, dan perbandingannya dengan perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014, yang mana semuanya sudah disahkan dalam rapat pleno KPU Pusat.
Beberapa partai politik mengalami peningkatan jumlah kursi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tentu ada juga yang mengalami penurunan jumlah kursi.
http://simomot.com/2014/05/14/pdip-m...946-di-dpr-ri/
-------------------------------
Tabel diatas adalah hasil utak-atik @TS tentang simulasi besarnya "dana aspirasi' yang akan diterima oleh tiap anggota DPR dalam 1 hingga 5 tahun ke depan. Ada sekitar Rp 11 trilyun dana itu dikucurkan ke 550 anggota DPR untuk tahun 2015 ini saja. Sisanya, tentu akan mengalir pula dengan perkiraan jumlah yang semakin besar setiap tahunnya, setidaknya mengikuti prosentase kenaikan APBN atau kenaikan inflasi tahunan.
Lalu seberapa besar dana aspirasi itu akan "mengalir" ke kas parpol? Bergantung prosentase wajib yang akan ditetapkan oleh parpolnya masing-masing kelak. Umumnya berkisar antara 20% hingga 60%, atau ambillah rata-ratanya sekitar 40% misalnya, maka dana yang masuk ke kas parpol dalam 5 tahun ke depan cukup besar, yaitu sekitar 40% dikalikan total dana itu dalam 5 tahun ke depan, sekitar 55 hingga 60 trilyun rupiah. Jadi ada sekitar 20-25 trilyun yang masuk ke kas parpol yang sekarang berkuasa di DPR saat ini. Terbesar tentunya diperoleh oleh partai PDIP dan Golkar.
Jadi bisa dimaklumi kalau mereka semua kompak mengusung peraturan ini, kecuali NASDEM yang dkabarkan keras menolak. Why? Lihat aja tabel gua diatas itu, NASDEM dapat dana asprasi itu ternyata tak banyak. Kalau di tahun 2019 kelak parpol milik Surya Palojh itu harus bertarung melawan PDIP dan Golkar, jelas keok dari segi pendanaan partainya. Itu pasti.
0
5.8K
68
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan