Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa Pemerintah segera memberi perpanjangan kelangsungan usaha PT Freeport Indonesia selama 20 tahun melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden, menyampaikan usulan agar hubungan kerja Pemerintah dengan Freeport diubah dari sistem kontrak karya ke IUPK,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Rabu (10/6/2015) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Dadan juga memaparkan, pertemuan antara Freeport dan Menteri ESDM Sudirman Said berlangsung guna membahas pencarian solusi kelanjutan operasi Freeport tanpa melanggar peraturan. Solusinya ialah, mengganti hubungan status kerja dari kontrak karya menjadi IUPK. Perubahan status itu sebagai jalan keluar bagi percepatan keputusan tentang kelanjutan operasi Freeport di tanah Papua.

“Kementerian ESDM mencari solusi agar kelanjutan operasi Freeport dapat segera diputuskan tanpa melanggar aturan yang ada. Solusi kami ialah, Dengan persetujuan Freeport ke IUPK, tahap berikutnya adalah melakukan finalisasi untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah,” terangnya.

Kemudian, lebih lanjutnya dia mengatakan, status IUPK itu nantinya membuat Freeport mendapat izin menggarap tambang di Papua selama 20 tahun ke depan. Tetapi, Dadan belum bisa memastikan perhitungan pemberian perpanjangan usaha selama 20 tahun tersebut dimulai dari kapan.

“Iya terhitung sejak IUPK. Nanti kan IUPK pemerintah yang bakal memutuskan hal itu. Tapi proses saat ini kan sudah boleh dimulai,” pungkasnya.

Sumber : http://nemukabar.com/2015/06/pemerin...-20-tahun.html