Tidak dapat dimungkiri masalah mendesak yang dihadapi pemerintah saat ini ialah bagaimana menjinakkan inflasi. Jika melihat faktor musiman, tingkat inflasi dipastikan kembali naik di Juni hingga Juli yang merupakan periode Ramadan dan perayaan Lebaran. Patut diakui, cukup sulit bagi pemerintah untuk menahan laju inflasi di dua bulan ke depan.

Sudah lazim terjadi harga bahan pangan akan naik mengikuti tingginya permintaan. Apalagi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi pada Mei 2015 mencapai 0,5% atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dalam bulan yang sama. Inflasi itu dipicu kenaikan harga bahan makanan. Namun, kondisi itu bukan berarti membuat pemerintah boleh pasrah dan membiarkan inflasi melonjak dengan alasan itu merupakan siklus tahunan.

Alasan seperti itu sama halnya ketika pemerintah selalu menyalahkan faktor eksternal sebagai penyebab ketika nilai tukar rupiah dan bursa saham melemah. Padahal, faktor domestik tidak sedikit memberikan andil. Kini, pemerintah memperoleh momen untuk bergerak untuk mengendalikan penyebab inflasi. Momen pengendalian harga kali ini ialah bertepatan dengan perombakan di tubuh Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog.

Pemerintah berkomitmen memperkuat kelembagaan Bulog dan menjadikannya sebagai ujung tombak pengendalian harga pangan. Sesuai dengan namanya, Bulog tidak hanya bertanggung jawab untuk menstabilkan harga beras, tetapi juga bahan pangan lainnya. Apalagi jika merunut ke sejarah kelahirannya, Bulog memang dibentuk sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk memastikan harga bahan pangan tetap terkendali.

Lembaga itu, melalui perwakilan di daerah, bekerja sama erat dengan pemerintah daerah mengatasi lonjakan inflasi yang berhubungan dengan pangan di wilayah setempat. Koordinasi intens dan harmonis dengan pemda amat penting karena penyebab kenaikan harga kerap bersifat endemik. Misalnya, kekurangan stok ikan gabus bisa memicu inflasi tinggi di Palembang. Pasalnya, ikan gabus banyak dipakai untuk bahan membuat pempek, makanan yang bisa disebut sebagai pangan utama di Palembang.

Kejelian pemerintah daerah bersama Bulog mengidentifikasi solusi yang efektif menjadi tantangan besar ke depan. Apalagi, Bulog tidak lagi terlatih menjinakkan gejolak harga pangan, sedangkan pemda terbiasa bergerak sendirian. Tidak perlu berlama-lama. Jadikan momen Ramadan dan Lebaran tahun ini sebagai titik awal mengasah Bulog menjadi ujung tombak pengendalian harga pangan.

Payung hukum dan aturan-aturan turunan untuk merealisasikan fungsi tersebut jangan sampai tertahan. Itu termasuk perangkat pengawasan yang ketat agar Bulog tidak keluar dari rel dan dimanfaatkan sebagai kasir untuk keperluan golongan penguasa seperti di masa lalu. Ingat, menjadi kewajiban pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat berupa pangan, sandang, dan papan dengan harga terjangkau.

Apalah artinya stok mencukupi jika harganya terlampau mahal. Buat apa ada pemerintahan bila kendali harga pangan berada di tangan para spekulan yang menguasai stok? Bukan omongan yang mengenyangkan perut rakyat, melainkan sikap tegas dan realisasi komitmen dan janji-janji.