Rimanews - Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai, Presiden Joko Widodo tidak bisa berbuat banyak untuk mengembalikan kejayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Irman mengibaratkan, Presiden Joko Widodo sebagai tukang pos yang hanya bertugas mengantarkan surat.

Jokowi sebagai Presiden hanya bisa membentuk panitia seleksi (Pansel).

Kemudian, pansel ini bekerja dan menyerahkan nama calon pimpinan KPK ke Presiden. Selanjutnya Presiden mengajukan nama calon pimpinan tersebut ke DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutan.

"Jadi presiden tidak tahu apa-apa. Presiden tidak tahu masalah. Kemudian diserahkan ke DPR oleh Presiden, semacam tukang pos saja," ujar Irman di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

Di DPR, lanjut Irman, terjadi penolakan karena calon yang dihasilkan Pansel tidak memenuhi kriteria.

Presiden kemudian melemparkan tanggung jawab ke Pansel, sementara Keppres pembentukan Pansel telah selesai masa jabatannya.

Sebab itu, Irman mengatakan, agar persoalan yang mendera KPK tidak terulang ada baiknya tongkat komando pemberantasan korupsi dikembalikan kepada presiden.

Sementara DPR bisa bertindak sebagai lembaga pengontrol.

"Kita sudah harus berpikir kembalikan tongkat komando pemberantasan korupsi ke Presiden. DPR bisa mengontrol. Sekarang Presiden bisa lempar tangan," terangnya.

source

"ga penting inti pembicaraannya, yg penting itu siapa pembicaranya"
dasar pengamat abal-abal

tapi... tukang pos?