JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan keputusannya mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta Yasonna untuk tidak mengambil langkah tersebut. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam rapat konsultasi dengan pemimpin DPR pada Senin 18 Mei 2015. (Baca: Jokowi Larang Menkumham Ajukan Banding Putusan PTUN)

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar menilai apabila Yasonna tetap mengajukan banding maka itu menunjukkan ucapan Jokowi tidak serius,

"Jika realitanya Yasonna mengajukan banding, itu berarti Presiden sama saja tidak memberi instruksi apapun. Jadi menurut saya Jokowi hanya berkelakar, tidak serius," ungkap Idil kepada Sindonews, Rabu 20 Mei 2015 malam.

Dalam menyikapi putusan PTUN, kata dia, semestinya Jokowi tidak sekadar menyarankan kepada Menkumham untuk tidak mengajukan banding. (Baca: Menkumham Akan Ajukan Banding)

Menurut Idil, seharusnya Jokowi menujukkan sikap yang lebih dari sekadar memberikan saran. "Permintaan Jokowi kepada Menkumham harus bersifat perintah," ucapnya.

Kendati demikian, Idil tidak menampik kemungkinan ada motif tertentu di balik niat Jokowi meminta Yasonna mengajukan banding. "Itu mungkin menjadi cara Jokowi alam membangun komunikasi politik dengan DPR, " ujanya. (Baca: Jokowi Larang Menkumham Ajukan Banding Putusan PTUN)


http://nasional.sindonews.com/read/1...kar-1432163780

standup comedy ala wiwi