Lingkaran Survey Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait penyelesaian konflik di internal Partai Golkar. Sebanyak 72,94 persen masyarakat menginginkan konflik dualisme di internal Golkar diselesaikan dalam mahkamah partai melalui islah.

"Pasca keputusan Menkumham soal Munas Golkar, mayoritas publik sebesar 72,94 persen ingin pimpinan Golkar segera melakukan islah dan menyelesaikan permasalahan dualisme kepemipinan melalui Mahkamah Partai," kata peneliti LSI Ardian Sopa di Kantor LSI, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2014).

Sementara itu, Ardian menambahkan, sebanyak 17,56 persen masyarakat berkeinginan Partai Golkar dapat menyelesaikan konfliknya melalui pengadilan, dan sisanya 17,65 persen menjawab tidak tahu dengan konflik tersebut.

"Hanya dibawah 20 persen publik mendukung penyelesaian konflik golkar melalui pengadilan," ujarnya.

Menurut Ardian, alasannya adalah karena publik menilai Partai Golkar ini merupakan penyanggah dunia perpolitikan di Indonesia. Bahkan, kekisruhan Partai Golkar dinilai dapat mengganggu stabilitas politik di Indonesia.

"Sebesar 63,20 persen publik setuju konflik Golkar memengaruhi stabilitas politik," ujar dia.

Sebelumnya, dalam survei tersebut tercatat sebanyak 65,45 persen publik berkeyakinan Partai Golkar bisa menjadi pemenang pemilu jika konfliknya cepat diselesaikan dan membuat program yang pro rakyat. Sebanyak 86,75 persen masyarakat menginginkan Partai Golkar menginginkan dualisme ini diakhiri sebelum Januari 2015 sehingga bisa bangkit di Pemilu 2019.

Survei ini dilakukan dalam kurun waktu 16 hingga 17 Desember 2014. Dengan cara Quickpoll (smartphone LSI) dari jumlah responden sebanyak 1200 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan yakni multistage random sampling dengan margin off error kurang lebih 2,9 persen.

sumber